Ancaman Kekerasan Politik saat Pilkada 2024, DPR Minta TNI Turun Tangan

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Juli 2024
Ancaman Kekerasan Politik saat Pilkada 2024, DPR Minta TNI Turun Tangan

Foto : Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid. Foto" Dok/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pilkada 2024 makin dekat. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menegaskan, bahwa tantangan dalam Pilkada cukup kompleks.

"Dalam Pilkada (2024) kali ini, musuh kita bersama adalah politik uang dan kekerasan politik,” kata Meutya di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur dikutip, Rabu (17/7).

Kekerasan politik seperti konflik antar pendukung, hasutan SARA, hoaks hingga ujaran kebencian. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan, pentingnya pengawasan terhadap berbagai Komando Daerah Militer (Kodam) TNI di seluruh Indonesia untuk mencegah kekerasan politik.

Menurutnya, peran TNI penting dalam mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga:

Pilkada Jakarta, Gerindra Pertimbangkan Nama Anies, Ahok, hingga Ridwan Kamil

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi di seluruh daerah, dari kabupaten hingga kota,” jelas

Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kedewasaannya sebagai negara demokratis yang harus terus diawasi secara baik.

Jika itu dilakukan, maka Indonesia bisa mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi dalam melaksanakan pesta demokrasi.

“Khususnya dibandingkan negara lain yang masih ada yang melakukan kekerasan politik,” tutup Meutya.

Baca juga:

14 Calon Gubernur Yang Diusung Gerindra di Pilkada 2024

Sekeadar informasi, sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan melakukan pilkada serentak tahun 2024 ini. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. (knu)

#Pilkada 2024 #DPR #Tindak Kekerasan #TNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 9 menit lalu
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Bagikan