Ancaman Gagal Bayar Utang AS Gedung U.S. Capitol di Washington, D.C., Amerika Serikat. ANTARA/Xinhua/Liu Jie

MerahPutih.com - Amerika Serikat telah mencapai batas utang USD 31,4 triliun pada Januari. Kondisi ini membuat Departemen Keuangan AS menerapkan manuver akuntansi, yang dikenal sebagai tindakan luar biasa, agar pemerintah tetap membayar tagihannya sejauh ini.

Dilansir Antara, Amerika Serikat kemungkinan besar akan memiliki perpanjangan jangka pendek dari batas utang karena tidak ada dasar untuk kesepakatan bipartisan.

Baca Juga:

Penerbitan Surat Utang Naik 68,8 Persen

Seorang pakar dari Universitas Georgetown David A. Super mengatakan, mungkin akan ada kesepakatan untuk memperpanjang batas utang AS dalam waktu sekitar dua bulan dan negosiasi batas utang akan berlanjut hampir sepanjang musim panas.

Perpanjangan batas utang jangka pendek sangat mungkin terjadi dan akan segera terwujud.

"Kesepakatan itu mungkin, tapi saya pikir ada peluang bagus kita tidak akan mendapatkan kesepakatan dan ada juga peluang bagus bahwa Ketua DPR dari Partai Republik (Kevin) McCarthy menyetujui kesepakatan dan kemudian anggotanya menolaknya," kata Super.

Ia menegaskan, Demokrat tidak akan mendukung pengurangan defisit untuk membayar pemotongan pajak yang mendorong kembali defisit dan Partai Republik tidak akan menyetujui apa pun yang membatasi pemotongan pajak.

"Jadi sebenarnya tidak ada dasar untuk kesepakatan," kata Super.

Super menambahkan, fundamental tidak mendukung kesepakatan karena McCarthy tidak mendapat dukungan dari anggotanya untuk membuat konsesi yang signifikan.

Pembicaraan pagu utang saat ini mengikuti pola yang sangat akrab di awal dengan kedua belah pihak mengeluh tentang posisi negosiasi pihak lain, diikuti dengan pertemuan konstruktif dan mengeluh lagi tentang tuntutan pihak lain yang tidak masuk akal.

"Kemudian kami akan memiliki perpanjangan jangka pendek, dan kami akan mengulangi siklus ini. Saya rasa kami tidak banyak belajar dari ini," kata Super.

Presiden AS Joe Biden diharapkan akan meminta Amandemen ke-14 Konstitusi AS dan menyatakan batas utang tidak konstitusional setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.

Batas waktu dalam pembicaraan plafon utang pasti dapat mengganggu ketenangan pasar keuangan dalam jangka pendek dan itu menempatkan pekerjaan dalam risiko.

Jika Amerika Serikat mengalami resesi, karena kesalahan penanganan plafon utang atau karena alasan lain, hal itu tentu akan berdampak besar pada negara-negara berkembang di seluruh dunia.

"Banyak dari mereka sudah berada di bawah tekanan besar karena perang antara Rusia dan Ukraina. Dan ini pasti akan memperburuk keadaan mereka," katanya.

Meski memang ada kebutuhan untuk membatasi pengeluaran defisit, plafon utang bukanlah cara untuk melakukannya. Cara untuk mengendalikan pengeluaran defisit adalah dengan membatasi pengeluaran dan pemotongan pajak yang berlaku terus-menerus dan mencegah Amerika Serikat mengambil kewajiban ini sejak awal, menurut Super.

"Begitu kita mengambilnya, kita harus membayar tagihan. Seharusnya tidak ada pilihan tentang itu," kata Super.

Ia menegaskan, situasi hanya akan berubah jika satu pihak mendapatkan kendali dan dominasi yang cukup dan pihak lain merasa harus memoderasi pendekatannya.

Saat ini, Amerika Serikat sangat mungkin gagal membayar kewajiban pemerintah pada awal Juni dan berpotensi paling cepat 1 Juni jika Kongres gagal menaikkan atau menangguhkan batas utang. (*)

Baca Juga:

Indonesia Harus Bersiap Atasi Dampak Dari Gagal Bayar Utang AS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setengah Juta Orang Berangkat Mudik dari Senen dan Gambir
Indonesia
Setengah Juta Orang Berangkat Mudik dari Senen dan Gambir

Mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit yakni tanggal 14 sampai 23 April 2023.

Polri Siapkan Sistem Delay demi Cegah Tumpukan Pemudik di Pelabuhan Merak
Indonesia
Polri Siapkan Sistem Delay demi Cegah Tumpukan Pemudik di Pelabuhan Merak

Polri menyiapkan sistem delay atau penahanan kendaraan untuk mengantisipasi kepadatan pemudik jelang Idul Fitri.

DPD RI Minta Pemerintah Tegas Soal Impor Pakaian Bekas
Indonesia
DPD RI Minta Pemerintah Tegas Soal Impor Pakaian Bekas

pakaian bekas impor merupakan produk ilegal yang tidak seharusnya dibiarkan bebas mengganggu pasar tekstil lokal. Pakaian bekas impor harus dimaknai sebagai sisa pemakaian dan bahkan sampah dari negara asalnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Ibunda Brigadir J Eksekusi Langsung Ferdy Sambo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ibunda Brigadir J Eksekusi Langsung Ferdy Sambo

Sebuah akun Facebook dengan nama pengguna “Joyce” mengunggah video dengan klaim ibu Brigadir J akan eksekusi langsung Ferdy Sambo.

Kementerian PUPR Sebut Hunian Berbasis Transit Bantu Milenial Miliki Rumah
Indonesia
Kementerian PUPR Sebut Hunian Berbasis Transit Bantu Milenial Miliki Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan hunian berbasis transit oriented development atau TOD dapat membantu generasi milenial untuk memiliki hunian.

KPU Minta Parpol Cemati Daftar Pemilih Sementara
Indonesia
KPU Minta Parpol Cemati Daftar Pemilih Sementara

Total pemilih yang masuk daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri, mencapai 205.853.518 orang.

Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi
Indonesia
Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi

Kejaksaan Agung mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

Hillary Tegaskan Tidak Akan Cabut Laporan Polisi terhadap Mamat Alkatiri
Indonesia
Hillary Tegaskan Tidak Akan Cabut Laporan Polisi terhadap Mamat Alkatiri

Komika Mamat Alkatiri dipolisikan terkait dugaan pencemaran nama baik oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut.

Anak Buah Anies Hormati DPRD Buat Pansus Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Hormati DPRD Buat Pansus Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) terkait pergantian 22 jalan di ibu kota dengan sejumlah nama tokoh Betawi.

Ahmad Syaikhu: PKS All Out Menangkan Anies
Indonesia
Ahmad Syaikhu: PKS All Out Menangkan Anies

"PKS seluruh Indonesia siap berjuang all out, berkorban secara totalitas untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres tahun 2024," kata Syaikhu