Analogi Wapres Ma'ruf Amin Soal Tagar #BubarkanMUI Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/HO-Setwapres/am.

Merahputih.com - Keterlibatan Ahmad Zain An Najah dalam dugaan kasus terorisme berbuntut panjang. Ahmad Zain dinonaktifkan dari kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keputusan itu tertuang dalam bayan atau penjelasan Majelis Ulama Indonesia tentang Penangkapan Ahmad Zain atas kasus Dugaan Terorisme, Rabu (17/11). Keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan.

Baca Juga:

Farid Okbah Cs Belum Bisa Ditemui Keluarga

Begitu pula dengan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Farid Okbah yang juga sempat aktif di MUI Kota Bekasi. Farid saat itu terdaftar sebagai anggota Komisi Fatwa. Namun, keduanya sudah dinonaktifkan.

Bahkan, belakangan di media sosial Twitter muncul tagar #BubarkanMUI. Tagar itu muncul setelah Ahmad Zain dan Farid ditangkap Densus.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengibaratkan apabila ada penyusup atau tikus di suatu rumah, maka bukan rumahnya yang harus dibakar. Melainkan tikus itu sendiri.

"Jangan karena satu orang, ya namanya penyusupan dimana-mana ada penyusupan. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar, tapi tikusnya itulah (yang dimusnahkan)," kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama

Terkait penanggulangan terorisme, MUI mendukung penuh upaya Pemerintah dan aparat Polri untuk menindak tegas para pelaku tanpa mempertimbangkan latar belakangnya.

"Dan MUI mendukung penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme, siapa pun dia, walaupun itu misalnya anggota Pengurus MUI. Kalau dia teroris, ya harus (ditindak)," ucap Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Sebelumnya diberitakan, salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah bersama dua mubalig lainnya, Farid Okban dan Anung Al Hamat, ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Selasa (16/11) di Bekasi, Jawa Barat.

Baca Juga:

Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan

Ketiganya ditangkap dalam waktu dan tempat yang berdekatan, karena diduga terlibat dalam kepengurusan organisasi sayap di bawah Jamaah Islamiyah (JI).

Hasil penyidikan Densus 88 Antitetor, Ahmad Zain An Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf (LAM BM ABA) dan Farid Okbah adalah anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sedangkan Anung Al Hamat ialah pendiri Perisai Nusantara Esa, yaitu organisasi sayap JI. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Curiga Nama Jokowi Diseret ke Formula E karena Kasusnya Tengah Diselidiki KPK
Indonesia
PSI Curiga Nama Jokowi Diseret ke Formula E karena Kasusnya Tengah Diselidiki KPK

Anggara justru curiga mengapa nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa ajang Formula E diduga bermasalah karena ada pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buron Pengeroyok Polisi di Jaksel Diciduk Tim Jatanras Polda Metro
Indonesia
Buron Pengeroyok Polisi di Jaksel Diciduk Tim Jatanras Polda Metro

"Saat ini tersangka masih diperiksa. Yang jelas untuk konfirmasi diamankan saya membenarkan kalau sudah diamankan semalam,” ucap Tubagus.

PeduliLindungi Bakal Digunakan di Luar Jawa-Bali
Indonesia
PeduliLindungi Bakal Digunakan di Luar Jawa-Bali

Aplikasi PeduliLindungi merupakan integrator utama dari tiga strategi pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Untuk menekan laju penularan COVID-19 ketika aktivitas masyarakat mulai dibuka secara bertahap.

Kapolri-Panglima TNI Sebar 30.000 Paket Sembako Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat di Kampung Jokowi
Indonesia
Kapolri-Panglima TNI Sebar 30.000 Paket Sembako Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat di Kampung Jokowi

Kapolri mengatakan Aparat penegak hukum juga peduli terhadap nasib warga

Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta kepada semua pihak untuk tidak terus-terusan menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penyelenggaraan Formula E.

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port
Indonesia
Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua

“Kita memburu para teroris, bukan organisasi Papua tetapi orang-orang Papua yang melakukan teror, by name,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD

Disdik DKI Akui Kesulitan Atasi Kerumunan Orang Tua saat PTM
Indonesia
Disdik DKI Akui Kesulitan Atasi Kerumunan Orang Tua saat PTM

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku kesulitan mengatasi kerumunan orang tua saat mengantarkan anaknya hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Pimpinan KPK Ajak Ormas Sipil di Papua Berantas Korupsi
Indonesia
Pimpinan KPK Ajak Ormas Sipil di Papua Berantas Korupsi

Jangan sampai para pejabat negara tersebut merasa tidak ada yang mengawasi

Anies Copot Priyatno Bambang dari Dirut PAM Jaya
Indonesia
Anies Copot Priyatno Bambang dari Dirut PAM Jaya

ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberhentikan Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah DKI Jakarta (PAM JAYA) Priyatno Bambang Hernowo dari jabatannya.