Analis Muda Kemendag Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Impor Baja Tahan Banurea, Analis Muda di Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor baja. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Analis Muda Perdagangan Impor di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Tahan Banurea, 37 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja tahun 2016-2021 pada Kamis malam, 19 Mei 2021 oleh Kejaksaan Agung.

"Tim penyidik menetapkan tersangka dalam perkara impor baja dan turunannya atas nama tersangka TB, dulu pernah menjabat Kasi Barang Eka Industri Dirjen Daglu Kemendag sampai 2020, sekarang dia menjabat Analis Muda Perdagangan Impor di Kemendag," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan, Agung Supardi, di Gedung Bundar, Jakarta, Kamis malam.

Baca Juga:

Kejagung Cari Aset Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng

Supardi menyebutkan, tersangka Banurea berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) aktif. Sebelumnya memangku jabatan dalam struktural di Kementerian Perdagangan sebagai Kepala Seksi (Kasi) Barang Aneka Industri di Dirjen Daglu.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, dalam keterangannya mengatakan, peran tersangka dalam perkara ini, yakni saat menjabat sebagai Kasubag TU di Direktorat Impor Dirjen Daglu Kemendag (2017-2018) melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, persuratan, kearsipan, dokumen dan rumah tangga direktorat.

Ia juga meregistrasi surat masuk dan keluar dari Dit Impor termasuk pemberian nomor surat keluar persetujuan impor (PI) dan surat penjelasan (Sujel) periode 2017.

“Tersangka menerima sejumlah uang Rp50 juta dari Taufiq sebagai imbalan pengurusan Sujel,” kata Ketut.

Saat menjabat menjabat Kasi Barang Aneka Industri Dit Impor Dirjen Daglu Kemendag periode 2018-2020, tersangka Banurea berperan memproses draf persetujuan impor besi baja, baja paduan, dan turunannya yang diajukan pelaku usaha/importir.

Setelah ada disposisi Kasubdit Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri, kemudian Banurea selaku Kasi melakukan pengecekan terhadap permohonan yang masuk serta menyiapkan draf jawaban.

Kasi memberikan paraf pada draf Sujel dan melakukan pengecekan secara berjenjang sampai dengan Direktur kemudian diajukan ke Dirjen Daglu untuk dilakukan pengesahan/tanda tangan, selanjutnya dikirim kepada pelaku usaha/importir.

Tersangka pernah diajak oleh Kasubdit Barang Aneka Industri bernama Moh A untuk mengetik konsep Sujel yang disampaikan secara langsung/lisan oleh Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardhana (tersangka korupsi ekspor CPO) perihal penjelasan pengeluaran barang.

“Tersangka mengenal dan pernah bertemu dengan BHL karena dikenalkan oleh Almarhum Chandra di Lobby Kemendag tahun 2018,” kata Ketut.

Tahan Banurea ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP – 23 / F.2 / Fd.2 / 05 / 2022 Tanggal 19 Mei 2022. Kemudian tersangka ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penyidik menetapkan status tersangka terhadap Tahan Banurea dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Kejagung Sita Tiga Tanah Terkait Kasus Korupsi PT Taspen di Solo

Atau kedua, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Ketiga Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara dugaan tindak pidana terjadi pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2021, ada enam perusahaan pengimpor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya menggunakan surat penjelasan (Sujel) atau perjanjian impor tanpa PI dan LS yang diterbitkan oleh Direktorat Impor Kementerian Perdagangan.

Sujel tersebut diterbitkan atas dasar permohonan importir dengan alasan untuk digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dalih ada perjanjian kerja sama dengan empat BUMN.

Keempat BUMN tersebut, yakni PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya dan PT Pertamina Gas (Pertagas).

"Setelah dilakukan klarifikasi, keempat BUMN tersebut ternyata tidak pernah melakukan kerja sama pengadaan material proyek, baik berupa besi atau baja dengan enam importir tersebut," ungkap Ketut, Rabu (23/3) lalu.

Diduga enam importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan menggunakan Sujel l tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan, padahal dalam kenyataannya proyek jalan dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2018.

Dalam perkara ini, penyidik pernah melakukan penggeledahan dan penyitaan, pada Selasa (22/3) di lima lokasi di Jakarta, di antaranya di Data Center pada Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI. Di lokasi tersebut disita berupa barang bukti elektronik satu unit flashdisk berisi 27 file rekap surat penjelasan enam importir dan rekap surat penjelasan bidang aneka tambang industri.

Lokasi kedua di Direktorat Impor Kementerian Perdagangan, disita barang bukti elektronik berupa PC, laptop dan ponsel. Kemudian dokumen surat penjelasan dan Persetujuan Impor (PI) terkait impor besi baja, serta uang Rp63.350.000.

Penggeledahan berikutnya di Kantor PT Intisumber Bajaksakti beralamat di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, disita berupa dokumen BC 2.0 terkiat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) besi baja.

Lokasi selanjutnya di PT Bangun Era Sejahtera yang beralamat di Kota Tangerang, Banten, disita berupa dokumen BC 2.0 terkait PIB besi baja, dokumen faktur penjualan tahun 2017,2018, 2019 dan 2020 termasuk dokumen daftar rekening PT Bangun Era Sejahtera.

Lalu penggeledahan lokasi kelima di PT Perwira Adhitama Sejati yang terletak di Pluit, Jakarta Utara, disita berupa barang bukti elektronik dua buah hardisk eksternal, dokumen BC 2.0 terkait PIB besi baja, dokumen laporan keuangan, dokumen angka pengenal impor umum dan dokumen izin usaha industri. (*)

Baca Juga:

KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat
Indonesia
Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat

Polisi mengimbau masyarakat untuk mencari terlebih dahulu informasi jalur yang akan dilalui.

Pemprov DKI Dukung Pusat Jika PPKM Darurat Diperpanjang
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Pusat Jika PPKM Darurat Diperpanjang

Dalam 10 hari terakhir pelaksanaan PPKM Darurat, mobilitas warga terpantau menurun lebih dari 50 persen dan angka kesembuhan juga meningkat, tetapi fatalitas masih statis.

Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis
Indonesia
Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis

Saat ini, sebagian besar dokter gigi terutama spesialis masih menumpuk di kota-kota besar.

Bawaslu Berikan 4 Rekomendasi Buat Pemilu dan Pilkada 2024
Indonesia
Bawaslu Berikan 4 Rekomendasi Buat Pemilu dan Pilkada 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada 21 Februari 2024 dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Kapolri Sebut Lomba Mural Awalnya Minim Peserta karena Takut Ditangkap
Indonesia
Kapolri Sebut Lomba Mural Awalnya Minim Peserta karena Takut Ditangkap

Kapolri menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Bhayangkara Mural Festival 2021 ini menggelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda.

Surat Undangan untuk Jokowi Saksikan Formula E Sudah Dikirim
Indonesia
Surat Undangan untuk Jokowi Saksikan Formula E Sudah Dikirim

Jakarta bersiap untuk menggelar Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA] : Login Facebook Wajib Gunakan Sertifikat Vaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Login Facebook Wajib Gunakan Sertifikat Vaksin

Diunggah pada 29 Oktober 2021, unggahan tersebut mendapat 386 suka dan 113 dibagikan oleh pengguna Facebook

179.769 Lowongan Posisi Guru di Daerah 3T Tidak Ada Peminat
Indonesia
179.769 Lowongan Posisi Guru di Daerah 3T Tidak Ada Peminat

Guru yang lulus ujian seleksi pegawai pemerintah namun belum bisa masuk formasi pegawai di daerahnya diarahkan untuk mengisi lowongan guru di daerah 3T.

Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik
Indonesia
Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik

Aparat kepolisian di Jakarta bakal mendata rumah-rumah kosong karena ditinggal pemiliknya mudik Lebaran 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, institusinya telah menginstruksikan kepada seluruh Polsek di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mendata serta mengawasi rumah yang ditinggal mudik oleh penghuninya.

Pemkot Tangerang Serukan OPD Atur Pegawainya WFH 50 Persen
Indonesia
Pemkot Tangerang Serukan OPD Atur Pegawainya WFH 50 Persen

Arief juga bakal memberlakukan pembatasan hingga penutupan sementara fasilitas umum