Anak Raja Dangdut Mangkir dari Pemeriksaan KPK Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Saksi dari unsur swasta Romy Syahrial mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Anak Raja Dangdut Rhoma Irama ini tidak hadir tanpa menyertai keterangannya pada pemanggilan di Kamis (14/1) kemarin.

"Saksi Romy Syahrial tidak hadir dan tanpa keterangan, dan sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan pemanggilan patut sebanyak 2 kali," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (15/1).

Baca Juga:

Geledah Rumah Bekas Sekda Banjar, KPK Amankan Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur

KPK pun mengultimatum Romy Syahrial agar memenuhi panggilan tim penyidik. "Kewajiban hukum tersebut karena ada sanksi hukum apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah," tegas Ali.

Selain Romy, pada Kamis (14/1), tim penyidik juga memanggil dua saksi lain, yaitu mantan Sekretaris Dinas PU Kota Banjar Iwan Supriadi dan pengurus CV Prawasta Budi Firmansyah.

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antaranews)
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antaranews)

Ali mengatakan, Iwan Supriadi memberikan konfirmasi dan dilakukan penjadwalan ulang.

"Sementara Budi Firmansyah didalami pengetahuannya mengenai dugaan gratifikasi dan aliran sejumlah dana kepada pihak keluarga yang terkait dengan perkara ini," ujar Ali.

Untuk diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun, KPK belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus serta tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga:

KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi

Saat ini, penyidik masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang di antaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar.

Beberapa lokasi yang telah digeledah yakni pendopo Wali Kota Banjar, rumah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar, dan rumah milih pihak swasta di Kota Banjar. (Pon)

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUPR, KPK Konfirmasi Wali Kota Banjar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua
Indonesia
Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua

Personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilancarkan KKB.

Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi

Orientasi serta pola pikir atau mindset pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pencegahan tipikor.

Kudeta Militer Ancam Kehidupan 600 Ribu Warga Rohingnya di Myanmar
Indonesia
Kudeta Militer Ancam Kehidupan 600 Ribu Warga Rohingnya di Myanmar

Kudeta militer yang sedang terjadi di Myanmar mengancam kehidupan 600 ribu warga Rohingnya yang masih tinggal di negara tersebut.

Jokowi tidak Perlu Ragu Rombak Kabinet
Indonesia
Jokowi tidak Perlu Ragu Rombak Kabinet

"Periode yang terakhir ini, Jokowi tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan penting untuk keselamatan warga negara," jelas Wempy.

Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719
Indonesia
Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719

Sebanyak 2.719 kasus baru ini merupakan rekor penambahan harian selama pandemi COVId-19 melanda Indonesia.

Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN

Pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.

KPK Undang Bareskrim dan Kejagung Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Undang Bareskrim dan Kejagung Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra

Dari gelar perkara bersama ini, KPK akan menentukan langkah berikutnya. Tak tertutup kemungkinan, KPK akan mengambil alih kasus skandal Djoko Tjandra jika memenuhi syarat.

Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kelurahan Gilingan Solo Lockdown
Indonesia
Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kelurahan Gilingan Solo Lockdown

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengungkapkan penutupan kantor Kelurahan Gilingan sebagai upaya memutuskan penularan COVID-19 di Solo. Penutupan ini dilakukan selama sepekan kedepan.

Ini Cara Buat Dapat Rumah Subsidi Dengan Bantuan Rp40 Juta dari Pemerintah
KPR
Ini Cara Buat Dapat Rumah Subsidi Dengan Bantuan Rp40 Juta dari Pemerintah

KPR BP2BT melengkapi fasilitas KPR subsidi yang bisa dimanfaatkan MBR untuk memiliki hunian, baik rumah tapak dan rumah yang dibangun secara swadaya.

Gunung Ili Erupsi, Ribuan Orang Mengungsi
Indonesia
Gunung Ili Erupsi, Ribuan Orang Mengungsi

Mengurangi dampak kesehatan dari sebaran abu vulkanik yang ditimbulkan dari aktivitas erupsi, masyarakat diminta agar menggunakan masker.