Kasus Korupsi
 Anak Menkumham Yasonna Laoly Mangkir dari Pemeriksaan KPK Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/11).(MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/11).

Direktur PT Kani Jaya Sentosa itu sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019 yang menjerat Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin.

Baca Juga:

Tiba di KPK, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Bungkam

Keterangan Yamitema dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka kasus ini.

Anak menteri Yasonna diperiksa dalam kasus korupsi Wali Kota Medan Dzulmi Eldin
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. (ANT/Nur Aprilliana Br Sitorus)

"Saksi tidak hadir," kata Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Menurut Chrystelina, Yamitema tidak hadir lantaran belum menerima surat panggilan. Tim penyidik, kata dia, menjadwalkan ulang pemeriksaan Yamitema pada Selasa (12/11) besok.

"Surat panggilan belum sampai kepada yang bersangkutan dan pemeriksaan dijadwalkan ulang besok," ujarnya.

Chrystelina irit bicara soal keterkaitan Yamitema dengan kasus suap terkait proyek di Medan. Hal ini lantaran proses pemeriksaan terhadap Yamitema belum dilakukan.

"Kalau yang hari ini dijadwalkan kan sebenarnya terkait dengan tersangka IA, apa yang akan didalami akan diinformasikan setelah hasil pemeriksaan," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jelang. Dalam perjalanan dinas, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Walikota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Baca Juga:

Ruangan Wali Kota Medan Dijaga Ketat, Pintunya Diganjal Sapu Merah Jambu

Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.(Pon)

Baca Juga:

Tajirnya Wali Kota Medan yang Kena OTT KPK, Setahun Tambah Kaya Rp10 M

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabat Komisaris Garuda, Peter Gontha Singgung M Nazaruddin dan Chairul Tanjung
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (19/8): 144.945 Positif, 98.657 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (19/8): 144.945 Positif, 98.657 Sembuh

Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 26.078 spesimen

Menteri Basuki Tegaskan Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Beri Dampak Ekonomi
Indonesia
Menteri Basuki Tegaskan Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Beri Dampak Ekonomi

Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 27 Maret 2020 sebesar 7,42 persen atau senilai Rp9,13 triliun

Operasi Patuh Jaya Dinilai Timbulkan Citra Negatif Polri di Masyarakat
Indonesia
Operasi Patuh Jaya Dinilai Timbulkan Citra Negatif Polri di Masyarakat

"Justru membuat masyarakat takut dan bergetar saat mengetahui Polri akan menggelar operasi," jelas Edison

Tilang Hari Pertama Pelanggar Jalur Sepeda DKI Sumbang Rp33 Juta
Indonesia
Tilang Hari Pertama Pelanggar Jalur Sepeda DKI Sumbang Rp33 Juta

Ruas jalur sepeda yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan

Dampak Kasus Suap Komisioner KPU Terhadap PDIP di Pilkada 2020
Indonesia
Dampak Kasus Suap Komisioner KPU Terhadap PDIP di Pilkada 2020

"PDIP harus meluruskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar menjelang pilkada serentak 2020," ujar Ahmad Atang

Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang
Indonesia
Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang

Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengkritik proses pengkaderan di PDIP yang dinilai rentan bermasalah dari segi hukum.

Bandingkan Jakarta dengan Beijing, Mendagri Tito Dianggap Ngawur
Indonesia
Bandingkan Jakarta dengan Beijing, Mendagri Tito Dianggap Ngawur

Perbandingan Tito itu bukan saja tidak tepat, tapi juga sangat tendensius.

 Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong
Indonesia
Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong

"Itu kalau melihat dari sisi perundang-undangan, itu Perda nomor 1 tahun 2014 tentang zonasi yang di tandatangani (gubernur) pak Jokowi tahun 2014," papar Muhidin.

 RSUD dr Moewardi Rawat 3 Pasien Positif COVID-19, Pinsar Kirim 2000 Telur Ayam
Indonesia
RSUD dr Moewardi Rawat 3 Pasien Positif COVID-19, Pinsar Kirim 2000 Telur Ayam

"Pemberian telur ini sebagai bentuk apresiasi warga kepada petugas rumah sakit rujukan pasien covid-19 di Jawa Tengah," ujar Joko, di Solo, Minggu (22/3).