Anak Gus Dur Nilai Pelemahan KPK Sudah, Sedang dan Akan Terus Dilakukan Hingga KPK Lumpuh Novel Baswedan dan para pegawai KPK tidak lolos TWK. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Putri Presiden Keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Anita Wahid ikut bersuara atas pemecatan 51 orang dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Ini justru merupakan sebuah bukti tambahan bahwa proses pelemahan KPK sudah, sedang, dan akan terus dilakukan hingga KPK lumpuh," tutur Anita kepada awak media, Rabu (26/5).

Baca Juga:

Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK

Upaya pelemahan KPK sebenarnya sudah lama terjadi seperti saat kasus cicak versus buaya. Hanya saja, bentuknya dulu merupakan serangan dari luar.

"Nah penggerogotan dari dalam ini diawali dari sejak proses pemilihan Capim KPK yang begitu kontroversial yang akhirnya memilih seseorang yang rekam jejak integritasnya dipertanyakan," jelas dia.

Masalah selanjutnya terus muncul, mulai dari revisi UU KPK, hingga alih status pegawai menjadi ASN. Terlebih, ada aspek uji TWK yang diragukan validitas dan reliabilitasnya karena konstruksinya dinilai tidak jelas dan tidak sesuai kaidah baik ilmiah dan psikometrik.

"Ini terang benderang bahwa tujuan utamanya adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggap dapat menjadi penghalang Pimpinan KPK beserta entah siapa pun yang ada di belakangnya," kata Anita.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Masalah selanjutnya terus muncul, mulai dari revisi UU KPK, hingga alih status pegawai menjadi ASN. Terlebih, ada aspek uji TWK yang diragukan validitas dan reliabilitasnya karena konstruksinya dinilai tidak jelas dan tidak sesuai kaidah baik ilmiah maupun psikometrik.

Diberhentikannya 51 orang pegawai KPK ini semakin membuat jadi terang benderang bahwa tujuan utamanya adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggap dapat menjadi penghalang pimpinan KPK beserta.

"Entah siapa pun yang ada di belakangnya," kata Anita .

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi antara KPK dan Menpan RB juga BKN, memutuskan 51 orang dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) resmi dipecat dari lembaga antirasuah. Karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, tentu 51 orang itu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK.

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi

Menurut Alex, berdasarkan penjabaran dari penguji tes wawasan kebangsaan saat rapat, 51 pegawai KPK tersebut tidak lagi dapat dilakukan pembinaan. Sementara 24 lainnya masih dapat menjalani diklat penentuan layak tidaknya menjadi ASN.

51 pegawai tidak lolos TWK itu pun akan mengakhiri tugasnya pada 1 November 2021. Selain itu, menuju tanggal tersebut, tugas dan kewenangannya pun akan mendapat pengawasan ketat sebelum diberhentikan dari KPK. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
15 Persen Anak DKI Belum Divaksin, Anies: Orang Tua Tidak Mengizinkan
Indonesia
15 Persen Anak DKI Belum Divaksin, Anies: Orang Tua Tidak Mengizinkan

Pemerintah memutuskan untuk tidak mewajibkan divaksin kepada para siswa yang mengikuti sekolah pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK
Indonesia
Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK

Komnas HAM dinilai tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Cak Imin: Medan Untuk 2024 Sangat Terbuka Lebar
Indonesia
Cak Imin: Medan Untuk 2024 Sangat Terbuka Lebar

Saat ini kompetisi partai politik jelang Pemilu tahun 2024 sudah mulai terasa.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes

Postingan tersebut menginformasikan ada pengakatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes. Postingan tersebut juga mencatut Satya Pratama.

Imbas Kasus Jiwasraya, Pemegang Saham PT Hanson Diminta Lapor Ombudsman
Indonesia
Imbas Kasus Jiwasraya, Pemegang Saham PT Hanson Diminta Lapor Ombudsman

Pemilik saham publik, alami kerugian terbesar dan minim perlindungannya.

Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia saat Nataru
Indonesia
Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia saat Nataru

Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia pada saat libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Ini Kata PDIP Jateng Soal Puan Tak Undang Ganjar
Indonesia
Ini Kata PDIP Jateng Soal Puan Tak Undang Ganjar

DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan konfirmasi tidak mengundang Gubernur Ganjar Pranowo saat pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Ribuan Orang Nonton World Superbike, Minat Wisata ke Lombok Bakal Meningkat
Indonesia
Ribuan Orang Nonton World Superbike, Minat Wisata ke Lombok Bakal Meningkat

Ini menjadi pemicu bagi aktor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal untuk memberikan kesan yang baik dan mendalam tentang Mandalika.

Cak Imin Desak Pemerintah Lebih Gesit Deteksi Varian Baru Virus Corona
Indonesia
Cak Imin Desak Pemerintah Lebih Gesit Deteksi Varian Baru Virus Corona

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR ini mengusulkan pengetatan lebih optimal utamanya bagi WNA dan WNI yang tiba dari negara berpotensi tinggi tularkan COVID varian baru.

Paduan Suara Telkom University Raih Medali Emas di Korea
Indonesia
Paduan Suara Telkom University Raih Medali Emas di Korea

paduan suara Telkom University Youth Choir berhasil mendapat medali emas pada pada kompetisi paduan suara tingkat internasional bertajuk 2021 World Youth Choral Festival & Competition - Jeju.