Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) memberikan remisi kepada Joko Tjandra atau Djoko Tjandra.

Remisi dua bulan terhadap terpidana perkara korupsi hak tagih atau cessie Bank Bali yang sempat buron selama 11 tahun itu dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI.

Baca Juga

Djoko Tjandra Dapat Remisi Dua Bulan, Ini Penjelasan Kemenkumham

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti megatakan, pemberian remisi kepada Djoko Tjandra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya, Djoko Tjandra telah menjalani 1/3 masa hukuman dari 2 tahun pidana penjara atas perkara cessie Bank Bali berdasarkan putusan MA tahun 2009 yang sudah dijalaninya sejak 31 Juli 2020.

"Joko Soegiarto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani 1/3 atau satu pertiga masa pidana pada 28 Maret 2021," kata Rika dalam keterangannya, Jumat (20/8).

Rika menjelaskan, Djoko Tjandra merupakan narapidana yang saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009. Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan Remisi.

Djoko Tjandra

Berdasarkan putusan terpidana Joko Soegianto Tjandra, yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Sementara, berdasarkan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, menyatakan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik, telah menjalani 1/3 masa pidana.

"Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut, maka Joko Soegiarto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan Remisi. Adapun remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra yang memenuhi syarat adalah Remisi Umum Tahun 2021," kata Rika.

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan narapidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali yang ditangkap setelah buron selama 11 tahun. Ia ditangkap di Malaysia dan dijemput oleh Bareskrim Polri.

Djoko kemudian dibawa ke Indonesia pada 30 Juli 2020 malam dan dieksekusi Kejaksaan keesokan harinya ke Rutan Salemba. Tak hanya menjadi terpidana kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra dijerat atas sejumlah kasus lainnya yang menjerat.

Pertama, kasus surat jalan palsu yang digunakannya untuk masuk ke Indonesia meski dalam status buron. Dalam kasus itu, ia divonis 2 tahun 6 bulan pidana berdasarkan putusan kasasi MA.

Selain itu, Djoko Tjandra juga divonis bersalah atas kasus suap kepada mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Atas perkara tersebut, Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI menyunat hukuman Djoko Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan pidana penjara atas perkara suap kepada dua jenderal dan Pinangki. (Pon)

Baca Juga

Jaksa Ajukan Kasasi Vonis 3,5 Tahun Penjara Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia Solo Sediakan Uang Rp3,7 Triliun
Indonesia
Sambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia Solo Sediakan Uang Rp3,7 Triliun

Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Solo menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,7 triliun.

Besok Ancol Mulai Buka Lagi, Pengunjung Diminta Perhatikan Hal Ini
Indonesia
Besok Ancol Mulai Buka Lagi, Pengunjung Diminta Perhatikan Hal Ini

Aplikasi ini berfungsi sebagai proses screening awal untuk menerapkan 3 T

Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi
Indonesia
Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang menghantam di tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 2,76 juta orang.

Nama Marzuki Alie dan Pramono Anung Muncul di Sidang Suap dan Gratifikasi Nurhadi
Indonesia
Nama Marzuki Alie dan Pramono Anung Muncul di Sidang Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Nama mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mincul dalam sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi mantan Sekertaris MA Nurhadi .

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatalan Haji 2021 Agar Tak 'Digoreng'
Indonesia
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatalan Haji 2021 Agar Tak 'Digoreng'

Menurutnya, Pandemi menjadi alasan yang tidak bisa ditolak

PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza
Indonesia
PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza

Menurutnya, membangun Jakarta memang harus ada campur tangan masyarakat. Terlebih pemerintah dapat menindaklanjuti apa usulan yang disampaikan. Karena Jakarta ini merupakan kota kolaborasi.

Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia
Indonesia
Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia

"Presiden Republik Indonesia agar mempersona-non-gratakan Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia," jelas Hamdan yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Masyarakat Diminta Bersabar Untuk Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Masyarakat Diminta Bersabar Untuk Vaksinasi COVID-19

Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi.

Penganiaya Sopir Truk di Jakarta Utara Palsukan Pelat Kendaraan
Indonesia
Penganiaya Sopir Truk di Jakarta Utara Palsukan Pelat Kendaraan

Penganiaya sopir truk di kawasan Jakarta Utara berinisial O (39) berdalih menggunakan pelat nomor kendaraan palsu lantaran yang asli sudah mati.

Jenderal Andika Jamu KSAD AS dengan Makanan Tradisional Indonesia
Indonesia
Jenderal Andika Jamu KSAD AS dengan Makanan Tradisional Indonesia

Jenderal TNI Andika Perkasa menjamu Chief of Staff of The United Army General James C McConville yang berkunjung dengan makanan tradisional Indonesia.