Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) memberikan remisi kepada Joko Tjandra atau Djoko Tjandra.

Remisi dua bulan terhadap terpidana perkara korupsi hak tagih atau cessie Bank Bali yang sempat buron selama 11 tahun itu dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI.

Baca Juga

Djoko Tjandra Dapat Remisi Dua Bulan, Ini Penjelasan Kemenkumham

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti megatakan, pemberian remisi kepada Djoko Tjandra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya, Djoko Tjandra telah menjalani 1/3 masa hukuman dari 2 tahun pidana penjara atas perkara cessie Bank Bali berdasarkan putusan MA tahun 2009 yang sudah dijalaninya sejak 31 Juli 2020.

"Joko Soegiarto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani 1/3 atau satu pertiga masa pidana pada 28 Maret 2021," kata Rika dalam keterangannya, Jumat (20/8).

Rika menjelaskan, Djoko Tjandra merupakan narapidana yang saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009. Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan Remisi.

Djoko Tjandra

Berdasarkan putusan terpidana Joko Soegianto Tjandra, yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Sementara, berdasarkan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, menyatakan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik, telah menjalani 1/3 masa pidana.

"Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut, maka Joko Soegiarto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan Remisi. Adapun remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra yang memenuhi syarat adalah Remisi Umum Tahun 2021," kata Rika.

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan narapidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali yang ditangkap setelah buron selama 11 tahun. Ia ditangkap di Malaysia dan dijemput oleh Bareskrim Polri.

Djoko kemudian dibawa ke Indonesia pada 30 Juli 2020 malam dan dieksekusi Kejaksaan keesokan harinya ke Rutan Salemba. Tak hanya menjadi terpidana kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra dijerat atas sejumlah kasus lainnya yang menjerat.

Pertama, kasus surat jalan palsu yang digunakannya untuk masuk ke Indonesia meski dalam status buron. Dalam kasus itu, ia divonis 2 tahun 6 bulan pidana berdasarkan putusan kasasi MA.

Selain itu, Djoko Tjandra juga divonis bersalah atas kasus suap kepada mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Atas perkara tersebut, Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI menyunat hukuman Djoko Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan pidana penjara atas perkara suap kepada dua jenderal dan Pinangki. (Pon)

Baca Juga

Jaksa Ajukan Kasasi Vonis 3,5 Tahun Penjara Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya

Jadi, barang-barang yang ada di sini itu karena memang lokasi barangnya ada di Jakarta

Investasi Minim, Krisis Energi Hantui Dunia
Dunia
Investasi Minim, Krisis Energi Hantui Dunia

Arab Saudi saat ini memproduksi 10,5 juta barel per hari, atau setiap sepersepuluh barel di dunia, dan kemungkinan akan meningkatkan produksi menjadi 11 juta barel per hari akhir tahun ini.

KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap

Penetapan tersangka terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan lima orang lainnya itu merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta dan Kaltim pada Rabu (12/1).

Jokowi Sambut Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Bogor
Indonesia
Jokowi Sambut Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Bogor

Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (16/6).

Awal Agustus Pengumuman Seleksi Administrasi PNS 2021, Pelamar Keberatan Bisa Protes
Indonesia
Awal Agustus Pengumuman Seleksi Administrasi PNS 2021, Pelamar Keberatan Bisa Protes

Semula pengumuman seleksi PNS 2021 dilaksanakan hari ini 28 - 29 Juli 2021.

Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E
Indonesia
Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E

"Kalau uang pinjam dari Bank DKI yang Rp 1,2 triliun itu buat track Formula E, saya akan laporkan pak, saya sebagai ketua dewan di sini. Saya akan laporkan ke Bareskrim," tegas Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/12).

PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng
Indonesia
PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, ada banyak indikator yang sulit dibantah terkait peran mafia minyak goreng di dalam negeri.

Warga Mesti Siap Hidup Berdampingan dengan COVID-19
Indonesia
Warga Mesti Siap Hidup Berdampingan dengan COVID-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini, Selasa (10/8), bertambah 32.081 kasus.

Polda Metro Sempat Ingin Jemput Paksa Anak Akidi Tio Tapi Batal
Indonesia
Polda Metro Sempat Ingin Jemput Paksa Anak Akidi Tio Tapi Batal

Polda Metro Jaya ternyata sempat ingin menjemput paksa anak pengusaha Akidi Tio, Heriyanti dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 7,9 miliar.

Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg
Indonesia
Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat total angka akumulasi kematian sejak awal pandemi sampai Minggu (17/10) sebanyak 5.232 kasus.