Anak Buah Yasonna Periksa Kelengkapan Berkas Demokrat Kubu Moeldoko Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemkumham) telah menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Saat ini, jajaran anak buah Menkumham Yasonna Laoly itu sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.

"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses. Untuk memeriksa yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," kata seorang sumber di Kemkumham, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna

Namun, sumber itu belum dapat menyampaikan secara rinci mengenai berkas-berkas yang telah disampaikan Partai Demokrat versi KLB maupun hal lainnya.

Sumber itu menyebut, Yasonna akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (17/3) besok.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

"Bagaimana detailnya akan disampaikan pada saat RDP di DPR besok," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Yasonna membenarkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang telah diserahkan ke Ditjen AHU Kemkumham.

Baca Juga:

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

Yasonna mengatakan, pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen hasil KLB itu. Dokumen hasil KLB itu akan disesuaikan dengan AD/ART Partai Demokrat.

"Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai," kata Yasonna. (Pon)

Baca Juga:

23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Aparat Diterjunkan Amankan Peringatan Hari HAM di Monas
Indonesia
Ribuan Aparat Diterjunkan Amankan Peringatan Hari HAM di Monas

Tema Hari HAM tahun 2020 diambil dengan melihat kondisi pandemi COVID-19. Fokusnya, memastikan HAM terpenuhi selama pandemi.

Kasus Bansos, Eks Pejabat Kemensos Adi Wahyono Divonis 7 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Bansos, Eks Pejabat Kemensos Adi Wahyono Divonis 7 Tahun Penjara

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19
Indonesia
Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK
Indonesia
7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK

Rasamala, pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan telah merugikan 51 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

Jaksa Ungkap Kode Suap Anak Buah Juliari: '1 Meter' dan '90 Centimeter'
Indonesia
Jaksa Ungkap Kode Suap Anak Buah Juliari: '1 Meter' dan '90 Centimeter'

Awalnya, Dino mengaku dijanjikan Matheus Joko untuk mendapatkan jatah 100 ribu paket

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Diberi Chip untuk Kontrol Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Diberi Chip untuk Kontrol Manusia

Akun Twitter sarang hamnida (@kharimakharima1) mengunggah cuitan berupa satu video kompilasi beberapa potongan video yang menyebut chip di vaksin COVID-19.

Jokowi Tegaskan Stok Beras Nasional Cukup
Indonesia
Jokowi Tegaskan Stok Beras Nasional Cukup

Distribusi bansos beras sudah dilakukan sejak 16 Juli 2021

Kapolri Klaim PPKM Darurat Mampu Turunkan Mobilitas di Bandung
Indonesia
Kapolri Klaim PPKM Darurat Mampu Turunkan Mobilitas di Bandung

Mobilitas masyarakat di Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat mengalami penurunan di minggu pertama dan kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru
Indonesia
1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru

Hoaks terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi.