Anak Buah Surya Paloh Tolak Rencana Sembako dan Pendidikan Dipajaki Pedagang sembako. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Nasdem menolak rencana menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Rencana itu tertuang dalam revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ketua Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi XI DPR, Fauzi H Amro, menilai kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

“Kebijakan ini sangat tidak tepat dilaksanakan saat ini, mengingatkan masyarakat masih diperhadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19," kata Fauzi dalam keterangannya, Senin (14/6).

Baca Juga:

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Saat ini, kata Fauzi, daya beli masyarakat belum pulih. Jika sembako dikenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen juga akan ikut naik, sehingga daya beli akan kembali tertekan. "Padahal daya beli ini dibutuhkan untuk pulih dari pandemi COVID-19," imbuh anak buah Surya Paloh ini

Fauzi mengatakan, jika sembako dan biaya sekolah atau pendidikan dikenai PPN akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Padahal, lanjut dia, seharusnya kebijakan Pemerintah hadir meringankan beban rakyat bukan menyusahkan rakyat.

Beras Bulog. (Foto: Antara)
Beras Bulog. (Foto: Antara)

Ia menekankan bahwa sembako merupakan komoditas penting bagi masyarakat, pun pendidikan, hak asasi yang dijamin Undang-Undang. Untuk itu, kata dia, tak boleh diliberalisasi diserahkan pada mekanisme pasar.

"Negara mesti hadir dalam pelayanan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau," tegas dia.

Baca Juga:

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan

Apalagi, sambung Fauzi, pemerintah telah memberikan stimulus Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) yang dikurangi bahkan sampai 0 persen. Tapi rakyat malah dikenai pajak sembako dan biaya pendidikan. Menurut dia, kebijakan ini sangat tidak adil, karena targetnya menyasar ekonomi kecil ke bawah.

“Karenanya, kami Fraksi Nasdem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan,” pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pendaftaran SNMPTN UGM Dibuka Hari Ini, Kuota 2.000 Calon Mahasiswa
Indonesia
Pendaftaran SNMPTN UGM Dibuka Hari Ini, Kuota 2.000 Calon Mahasiswa

Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dibuka mulai Senin (15/2). Kuota penerimaan mahasiswa UGM tahun 2021 sebesar 2.000 orang.

RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini
Indonesia
RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini

Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat Corona

Kasus Aktif COVID-19 DKI Jakarta Tembus 12.974, 14 Persen Serang Anak-anak
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 DKI Jakarta Tembus 12.974, 14 Persen Serang Anak-anak

Lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Pada Kamis (8/7), tercatat ada 12.974 kasus harian baru yang terdeteksi.

Skandal Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Bukti Istilah "Bapak" dan "King Maker" ke KPK
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Bukti Istilah "Bapak" dan "King Maker" ke KPK

Boyamin Saiman menyerahkan bukti yang diduga hasil percakapan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dengan sejumlah pihak terkait skandal Djoko Tjandra.

Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini
Indonesia
Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini

Pemprov DKI Jakarta hari ini mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) kepada warga pemegang kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat
Indonesia
Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat

Denda maksimal bagi perorangan senilai Rp 5 juta dan bagi pelaku usaha Rp 50 juta, ditambah kurungan 3 bulan.

Empat Orang Tewas Gegara Ledakan Mercon, Kapolda Jateng: Bahan Baku Dibeli Online
Indonesia
KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja
Indonesia
KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja

Para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan

BNN Ciduk Pembawa dan Bandar 47 Kilogram Sabu di Medan
Indonesia
BNN Ciduk Pembawa dan Bandar 47 Kilogram Sabu di Medan

Petugas BNN melakukan pengembangan dan berhasil menangkap HER yang berada di Rutan Klas I Palembang, dan IS di Kampung Sukarejo, Dusun Nelayan, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Sidak ke Stasiun Tanah Abang, Kapolda Metro Soroti Kerumunan Antrian Penumpang
Indonesia
Sidak ke Stasiun Tanah Abang, Kapolda Metro Soroti Kerumunan Antrian Penumpang

Dalam hal ini dari anggota sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga jarak