Anak Buah Surya Paloh Sebut Teror Terhadap Akademisi dan Jurnalis Bentuk Perlawanan Demokrasi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengkritisi tindakan teror dan ancaman pembunuhan kepada panitia diskusi di UGM dan jurnalis.

"Aksi ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan karena kita negara demokrasi karena hak berpendapat itu dijamin undang-undang," kata Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (2/6).

Baca Juga

Kemendikbud Jawab Isu Kenaikan Uang Kuliah saat Pandemi Corona

Menurut dia, apapun bentuknya, ancaman dan teror itu tidak bisa dibenarkan, kalau memang dianggap melanggar hukum maka laporkan saja ke Kepolisian agar diproses dengan sesuai aturan,

"Bukan dengan intimidasi dan teror. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya.

Menurut pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, masyarakat tidak seharusnya merasa ketakutan hanya karena menyuarakan pendapat.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB di Jakarta (ANTARA/HO-www.covid19.go.id)
Acara diskusi di UGM. Foto: Net

Dia menjelaskan selama proses mengusut siapa yang melakukan intimidasi dan aksi teror pembunuhan tersebut, Polri harus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi mereka yang diancam, diintimidasi dan diteror.

Karena itu, Sahroni mendesak kepada kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan mengungkap pihak-pihak yang melakukan aksi teror terhadap panitia diskusi maupun jurnalis tersebut. Sebab, intimidasi ataupun teror tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

“Kalau memang dianggap melanggar hukum ya laporkan saja ke polisi, biar diproses dengan sesuai aturan. bukan dengan intimidasi dan teror. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan,” tegasnya

Sebelumnya diberitakan, diskusi virtual bertema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), batal digelar.

Diskusi tersebut rencananya digelar pada Jumat (29/5), pukul 14.00-16.00 WIB. Sebelum diskusi digelar, kontroversi sempat muncul terkait tema yang diusung.

Tema diskusi pun sempat diganti penyelenggara menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Akhirnya, diskusi virtual tersebut justru urung digelar.

Baca Juga

Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?

Pasca menjadi viral di media sosial, sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut menjadi sasaran teror orang tak dikenal. Selain pembicara, teror juga dialami oleh moderator, narahubung kegiatan maupun panitia penyelenggara.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, membenarkan perihal adanya teror terhadap sejumlah mahasiswanya yang terlibat dalam kegiatan diskusi itu. Teror yang dialami ini dari nomor telepon dihubungi orang tak dikenal, hingga ancaman pembunuhan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Akui Pernah Minta Pemerintah Pusat Batalkan Cuti Bersama
Indonesia
Anies Akui Pernah Minta Pemerintah Pusat Batalkan Cuti Bersama

Bukan tanpa alasan Pemprov DKI meminta hapus libur cuti bersama, karena dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 saat libur panjang.

Keluar Masuk Jakarta Harus Sertakan Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Keluar Masuk Jakarta Harus Sertakan Hasil Rapid Test Antigen

Kebijakan itu akan dimulai 18 Desember 2020

Kejati Aceh Bidik Dua Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Senilai Rp1,8 Miliar
Indonesia
Kejati Aceh Bidik Dua Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Senilai Rp1,8 Miliar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membidik dua tersangka dugaan korupsi pembangunan jembatan Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang dananya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 senilai Rp1,8 miliar.

LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi
Indonesia
LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi

LBH menyesalkan langkah pemerintah dan DPR yang secara kilat melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Status Merapi Naik, Sri Sultan Instruksikan Pemkab Sleman Siapkan Jalur Evakuasi
Indonesia
Status Merapi Naik, Sri Sultan Instruksikan Pemkab Sleman Siapkan Jalur Evakuasi

Status Gunung Merapi naik dari level II waspada menjadi level III siaga pada Kamis 5 November 2020.

20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung
Indonesia
20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung

Sebanyak 20 orang dinyatakan reaktif COVID-19 pasca-acara Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung.

Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indonesia
Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis (18/2) kemarin hingga Jumat (19/2) menyebabkan 57 RT dari 30.470 RT di ibu kota terendam banjir.

10 Remaja yang Diamankan di Depan Istana Reaktif COVID-19
Indonesia
10 Remaja yang Diamankan di Depan Istana Reaktif COVID-19

Hingga Kamis pukul 11.30 WIB, secara akumulatif sudah ada sebanyak 100 orang yang didominasi remaja dan diamankan

[HOAKS atau FAKTA] Munarman Pakai Tongkat Setelah Ditembak Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Munarman Pakai Tongkat Setelah Ditembak Polisi

“Mengejutkan! Nasib Petinggi FP1 Berakhir. Berusaha Melawan Petugas, Munarman Didoor Ditempat”

Sumatera, Jawa, Sulawesi Hingga Papua Diprakirakan Hujan Sedang Hingga Lebat
Indonesia
Sumatera, Jawa, Sulawesi Hingga Papua Diprakirakan Hujan Sedang Hingga Lebat

Meski demikian, sebagian besar cuaca di pulau tersebut diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan