Anak Buah Surya Paloh Sebut Teror Terhadap Akademisi dan Jurnalis Bentuk Perlawanan Demokrasi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengkritisi tindakan teror dan ancaman pembunuhan kepada panitia diskusi di UGM dan jurnalis.

"Aksi ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan karena kita negara demokrasi karena hak berpendapat itu dijamin undang-undang," kata Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (2/6).

Baca Juga

Kemendikbud Jawab Isu Kenaikan Uang Kuliah saat Pandemi Corona

Menurut dia, apapun bentuknya, ancaman dan teror itu tidak bisa dibenarkan, kalau memang dianggap melanggar hukum maka laporkan saja ke Kepolisian agar diproses dengan sesuai aturan,

"Bukan dengan intimidasi dan teror. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya.

Menurut pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, masyarakat tidak seharusnya merasa ketakutan hanya karena menyuarakan pendapat.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB di Jakarta (ANTARA/HO-www.covid19.go.id)
Acara diskusi di UGM. Foto: Net

Dia menjelaskan selama proses mengusut siapa yang melakukan intimidasi dan aksi teror pembunuhan tersebut, Polri harus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi mereka yang diancam, diintimidasi dan diteror.

Karena itu, Sahroni mendesak kepada kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan mengungkap pihak-pihak yang melakukan aksi teror terhadap panitia diskusi maupun jurnalis tersebut. Sebab, intimidasi ataupun teror tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

“Kalau memang dianggap melanggar hukum ya laporkan saja ke polisi, biar diproses dengan sesuai aturan. bukan dengan intimidasi dan teror. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan,” tegasnya

Sebelumnya diberitakan, diskusi virtual bertema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), batal digelar.

Diskusi tersebut rencananya digelar pada Jumat (29/5), pukul 14.00-16.00 WIB. Sebelum diskusi digelar, kontroversi sempat muncul terkait tema yang diusung.

Tema diskusi pun sempat diganti penyelenggara menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Akhirnya, diskusi virtual tersebut justru urung digelar.

Baca Juga

Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?

Pasca menjadi viral di media sosial, sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut menjadi sasaran teror orang tak dikenal. Selain pembicara, teror juga dialami oleh moderator, narahubung kegiatan maupun panitia penyelenggara.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, membenarkan perihal adanya teror terhadap sejumlah mahasiswanya yang terlibat dalam kegiatan diskusi itu. Teror yang dialami ini dari nomor telepon dihubungi orang tak dikenal, hingga ancaman pembunuhan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ibadah Natal Ditolak, Keuskupan Agung Jakarta: Ambil Sisi Positifnya
Indonesia
Ibadah Natal Ditolak, Keuskupan Agung Jakarta: Ambil Sisi Positifnya

Ignatius Kardinal Suharyo menanggapi pertanyaan awak media mengenai penolakan perayaan Natal yang masih terjadi.

 Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona
Indonesia
Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona

Kemudian, dari 7 provinsi tersebut, jumlah pasien di DKI Jakarta tercatat mengalami penambahan tertinggi dengan adanya 44 kasus baru positif Covid-19.

Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19
Indonesia
Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Sejumlah solusi yang diambil pemerintah adalah membeli APD dari luar negeri selain produksi lebih besar di Indonesia.

Kedubes Amerika Peringatkan Warganya Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia
Indonesia
Kedubes Amerika Peringatkan Warganya Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia

Kedubes Amerika Serikat juga meminta warganya untuk memantau perkembangan terkini

Persidangan Novel Baswedan di PN Jakut Disiarkan Lewat Youtube
Indonesia
Persidangan Novel Baswedan di PN Jakut Disiarkan Lewat Youtube

Kemungkinan, sidang lanjutan kali ini akan dihadiri beberapa orang saja mengingat tengah dalam pandemi COVID-19.

  Gagal Penuhi Syarat Dukungan, Calon Independen Laporkan KPU Solo ke DKPP
Indonesia
Gagal Penuhi Syarat Dukungan, Calon Independen Laporkan KPU Solo ke DKPP

"Kami akan laporkan KPU Solo ke DKPP dan Bawaslu atas keputusan ini. Banyak keputusan KPU yang dianggap ganjal dan tidak konsisten dengan aturan yang telah dibuat," pungkasny

 MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ma'ruf Amin: APBN Semakin Membengkak
Indonesia
MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ma'ruf Amin: APBN Semakin Membengkak

"Jika memang diberlakukan nanti, pembatalan (iuran BPJS) oleh MA tentu berdampak terhadap APBN menjadi membengkak" tandas Wapres.

Klaim Penuhi Janji Periode Pertama, Wali Kota Depok Yakin Terpilih Lagi
Indonesia
Klaim Penuhi Janji Periode Pertama, Wali Kota Depok Yakin Terpilih Lagi

Pilkada Depok bakal diikuti dua pasang yaitu Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna dan Afifah Alia yang diusung PDIP, Gerindra, PAN, PKB, PSI dan Golkar.

Begini Kronologi Satu Keluarga di Cileungsi Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Begini Kronologi Satu Keluarga di Cileungsi Terinfeksi COVID-19

Pada tanggal 14 April 2020, ayah tiga anak itu pulang ke rumah

DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan
Indonesia
DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan

"Pemerintahan Jokowi periode ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan," kata Aidi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4).