Anak Buah Surya Paloh Sebut Narasi Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Tidak Jelas Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Partai Nasdem menyebut narasi pemerintah soal vaksin COVID-19 tidak jelas meski Tim Gugus Tugas Pusat Pengendalian COVID-19 telah membentuk juru bicara vaksinasi COVID-19.

"Saya tidak mengerti, mengapa lima jubir yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang vaksin ini seperti enggak terdengar di manapun," kata politikus Nasdem Muhammad Farhan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/12)

Baca Juga

PKS Pertanyakan Nasib Vaksin COVID-19 Jika Hasil Uji Klinis Tidak Memadai

Farhan mengaku khawatir terjadi tumpang tindih kewenangan soal komunikasi publik, sehingga lima jubir vaksin COVID-19 suaranya nyaris tidak terdengar. Dia menilai terjadi miss koordinasi antara lembaga negara yang menangani COVID-19.

"Tercermin dari optimisme yang tiba-tiba membludak karena kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Padahal BPOM tegas tidak akan keluarkan izin pemakaian darurat dalam waktu dekat," ujarnya.

Kedatangan vaksin COVID-19 di Bio Farma Bandung. (Foto: Sekretariat Presiden)
Vaksin COVID-19 Sinovac. Foto: Sekretaris Negara

Lima juru bicara tersebut, kata anak buah Surya Paloh ini belum memberikan keyakinan kepada masyarakat soal vaksin secara transparan mengenai teknis penerimaannya.

"Narasi komunikasi publik yang dibangun pemerintah tidak jelas. Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalahan akibat pandemik? Atau salah satu dari sekian banyak solusi?," tegas dia.

Hasilnya, publik dihadapkan pada situasi bimbang soal vaksin, karena kerap bertolak belakang dengan wacana terkait agenda vaksinasi.

"Akibatnya sekarang masyarakat berspekulasi macam-macam soal vaksin COVID-19 ini. Mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar," kata Farhan. (Pon)

Baca Juga

Doakan Pandemi COVID-19 Berakhir, Keraton Surakarta Adakan Ritual Maesa Lawung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Solo Rekrut 1.231 Pengawas TPS
Indonesia
Bawaslu Solo Rekrut 1.231 Pengawas TPS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Solo, Jawa Tengah merekrut sebanyak 1.231 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Pilwakot Solo.

DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021
Indonesia
DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021

"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. ini bukan gaji dewan," tegas M. Taufik

Dewa United FC Bakal Lawan Borneo FC, Barito Putera dan Persik Kediri
Olahraga
Dewa United FC Bakal Lawan Borneo FC, Barito Putera dan Persik Kediri

Selama pertandingan uji coba, tidak ada target yang saya berikan kepada para pemain. Fokusnya, hanya membangun tim ini saja sebelum mereka main di Liga 2 2021.

Wapres Imbau Ulama-Ulama Daerah Divaksin AstraZeneca
Indonesia
Wapres Imbau Ulama-Ulama Daerah Divaksin AstraZeneca

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau seluruh ulama di daerah untuk disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca.

Siswa Akui Belum Dapat Bantuan Kuota dari Pemerintah
Indonesia
Siswa Akui Belum Dapat Bantuan Kuota dari Pemerintah

siswa sekolah Yadika 5 Joglo, Putra mengaku, hingga kini belum mendapatkan mendapatkan bantuan kebijakan sekolah online dari pihak sekolah ataupun dari Kemendikbud.

Keterisian Ruang Rawat COVID-19 di Kota Bandung Hampir 50 Persen
Indonesia
Keterisian Ruang Rawat COVID-19 di Kota Bandung Hampir 50 Persen

Tercatat okupansi atau angka keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang menangani kasus COVID-19 di Kota Bandung mencapai 45,87 persen.

Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer
Indonesia
Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka langsung melakukan blusukan perdana usai dilantik menjadi Wali Kota Solo periode 2021-2026, Jumat (26/2).

KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi
Indonesia
KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi

KPK menyayangkan data yang digunakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam menggambarkan tren penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh lembaga antirasuah.

Edhy Prabowo Menteri Pertama Rezim Jokowi yang Ditangkap KPK
Indonesia
Edhy Prabowo Menteri Pertama Rezim Jokowi yang Ditangkap KPK

Eks Mensos Idrus Marham dan Menpora Imam Nahrawi jadi tersangka, tetapi tidak ditangkap di tempat.