Anak Buah Megawati Sebut Kinerja LADI tidak Profesional Putra Nababan. Foto: DPR RI

MerahPutih.com - Kinerja Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) menjadi sorotan tajam setelah bendera merah putih tidak bisa dikibarkan setelah tim bulutangkis Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark, Minggu (17/10).

Sekedar informasi, bendera Merah Putih tidak dapat dikibarkan terkait surat dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang menyatakan Indonesia tidak patuh pada penegakan standar anti-doping karena tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada 2020.

Baca Juga

Bendera Merah Putih Tidak Berkibar di Piala Thomas, Menpora Minta Maaf

"Apa sulitnya LADI, sebagai lembaga anti-doping Indonesia menyurati WADA, untuk memberitahukan kondisi kompetisi di Indonesia yang terhenti akibat pandemi sehingga tidak bisa memenuhi ketentuan 700 sampel,” kata Anggota Komisi X DPR Putra Nababan dalam keterangan resminya kepada wartawan, Senin (18/10).

Menurut Putra, masalah administrasi surat menyurat semacam itu seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi di 2020, Indonesia dan banyak negara di dunia memang minim melaksanakan kompetisi akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum usai.

Soal pergantian kepengurusan LADI yang katanya dianggap turut menghambat respons terhadap permintaan WADA itu, Putra menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, pergantian kepengurusan itu terjadi di level atas. Sedangkan level tengah seharusnya tetap bisa bekerja.

Mantan penyiar TV ini menyebut, kinerja yang tidak profesional ini jadi merusak nama baik Indonesia, merugikan timnas dan pemain kita serta membuat kecewa rakyat.

"Padahal ini hal-hal yang bersifat administratif, yang seharusnya bisa ditangani," tambah anak buah Megawati Soekarnoputri ini

Bendera PBSI gantikan Merah Putih berkibar di arena Piala Thomas 2020, Denmark, Minggu (17/10). Foto: PBSI

Namun, anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang menangani masalah tersebut, dengan menyurati WADA.

"Banyak lembaga anti-doping negara lain bisa menyurati WADA. Saya bingung kenapa LADI tidak bisa,” tegas Putra.

Terkait kinerja LADI yang dinilai belum sesuai dengan harapan, Putra menyatakan DPR dan Pemerintah akan mengevaluasi fungsi LADI dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang kini sedang dibahas.

Putra pun mengingatkan agar semua pihak bekerja secara profesional untuk membangun Sistem Keolahragaan Nasional.

"Jangan menimbulkan pesimisme di kalangan rakyat dengan alasan-alasan yang tak masuk akal seperti administratif," pungkas Putra Nababan.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan LADI meminta maaf, karena upacara penghormatan pemenang (UPP) Piala Thomas tanpa pengibaran bendera merah Putih. Hal itu membuat seluruh rakyat Indonesia tidak nyaman.

Menurut dia, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian iitu meminta maaf. Harusnya, semua pihak bisa menikmati kegembiraan setelah harus menunggu selama dua dekade Piala Thomas kembali ke pangkuan.

Hal serupa juga disampaikan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Sekretaris Jenderal LADI Dessy Rosmelita bahkan juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

“Insya Allah LADI dengan tim akan mempercepat langkah dan bisa bebaskan dari ban dan compalin dari WADA (World Anti-Doping Agency)," imbuh dia.

Sanksi kepada Indonesia bemula pada surat yang dikirim WADA kepada LADI pada 15 September. WADA menilai Indonesia tidak patuh pada aturan standar program pengujian antidoping WADA.

Indonesia dinilai tidak bisa memenuhi kewajiban standar test doping plan (TDP) pada 2020. Dampaknya, WADA memberi sanksi kepada Indonesia, salah satunya tidak dapat mengibarkan bendera merah putih saat memenangi kejuaraan. (Knu)

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Sanksi WADA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik Vaksinasi COVID-19 Helena Lim
Indonesia
Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik Vaksinasi COVID-19 Helena Lim

“Ini kita lagi mau selidiki ada nggak pidananya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat

Yenny Wahid Mengundurkan Diri sebagai Komisaris Garuda Indonesia
Indonesia
Yenny Wahid Mengundurkan Diri sebagai Komisaris Garuda Indonesia

Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab dipanggil Yenny Wahid mengundurkan diri dari jabatan komisaris independen PT Garuda Indonesia.

Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Banjarmasin Digugat ke MK
Indonesia
Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Banjarmasin Digugat ke MK

Paslon nomor urut 04, AnandaMu yang tidak puas hasil Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 untuk kedua kalinya menggugat ke MK, yaitu pertama gugatan hasil perolehan suara pada pencoblosan 9 Desember 2020, dengan MK mengabulkan sebagian gugatan dan memerintahkan PSU di tiga kelurahan tersebut.

Bikin Sakit, Garuda Indonesia Harus Tutup Penerbangan ke Eropa
Indonesia
Bikin Sakit, Garuda Indonesia Harus Tutup Penerbangan ke Eropa

Rute internasional tetap dipertahankan tapi dipilih yang untung, seperti rute Jepang, sebagian rute China, ASEAN, atau Australia satu dua kota cukup, Jeddah dan Madinah.

Ajukan Hak Interpelasi Formula E, Ini Tahapan yang Harus Dijalani PSI
Indonesia
Ajukan Hak Interpelasi Formula E, Ini Tahapan yang Harus Dijalani PSI

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta bersikeras menggulirkan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait perhelatan mobil balap Formula E.

Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Diadili
Indonesia
Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Diadili

Penembakan terhadap enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) mulai disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK
Indonesia
Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK

Tahun ini, total Instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568 meliputi: 55 Instansi Pusat, 33 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 480 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

36 Teroris Terlibat Penyerangan Bom Bunuh Diri di Katedral Makasar
Indonesia
Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul
Indonesia
Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul

Jadi proses nya seperti apa, bisa dilihat langsung besok

Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis
Indonesia
Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis

Menurut Kent, secara statistik, pidana kurungan belum membuktikan bisa memberikan efek jera bagi seseorang.