Anak Buah Anies Tegur Kontraktor Sumur Resapan Pekerja menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/11/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Pembangunan sumur resapan di Jakarta tengah menuai sorotan. Pasalnya, pemasangannya yang dilakukan di jalanan justru menggangu mobilitas warga.

Banyaknya keluhan masyarakat, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal memanggil rekanan proyek/kontraktor dari pekerjaan drainase vertikal untuk dilakukan evaluasi langsung di lokasi.

Baca Juga

Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain

"Melakukan pemeriksaan terhadap kekurangakuratan atau ketidaksempurnaan atas pekerjaan (drainase vertikal) ini,” ucap Yusmada di Jakarta, Senin (6/12)

Yusmada mengaku, pihaknya juga sudah memberikan teguran kepada kontraktor untuk secepatnya melakukan perbaikan dan menyempurnakan secara benar agar drainase vertikal ini berfungsi baik sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, ia juga mengakui, jika konstruksi penutup pada drainase vertikal di Jalan Lebak Bulus III sebelumnya kurang sempurna, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Maka dari itu, pihaknya memerintahkan kontraktor yang bersangkutan untuk segera memperbaikinya.

“Karena itu, saya minta ini dibuat rata semaksimal mungkin, sehingga jalan ini dapat berfungsi baik, aman, nyaman bagi kendaraan berlalu lintas,” ungkapnya.

Di sisi lain, anak buah Gubernur Anies Baswedan ini mengatakan, vendor juga harus memastikan drainase vertikalnya berfungsi sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan banjir.

"Tapi, saya minta drainase vertikal ini harus berfungsi baik. Nanti di sepanjang jalan (Lebak Bulus III) akan ada tangkapan air (water trap) yang akan terhubung langsung ke drainase vertikal, itu yang kita minta ke kontraktor untuk menyempurnakan kegiatan ini,” papar dia.

Baca Juga

DPRD DKI Coret Anggaran Sumur Resapan

Yusmada juga tegas memperingatkan kontraktor di wilayah Pemprov DKI untuk mengerjakan semua proyek dengan sebaik mungkin, baik dari segi perencanaan hingga eksekusi. Sehingga, hasil yang diperoleh dapat secara langsung dirasakan masyarakat.

"Artinya, bekerja secara terencana dengan baik, pelaksanaannya juga baik, memastikan output produknya benar, dan yang terpenting manfaatnya juga bisa didapatkan untuk mengalirkan air menuju drainase vertikal,” pesannya.

Ada 29 vendor yang menjadi rekanan Pemprov DKI untuk membangun drainase vertikal, antara lain:

1. PT. Elbara Perkasa

2. PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia

3. PT. Djasipa Mitra Perkasa

4. PT. Arvirotech Kontruksi Indonesia

5. CV. Mitra Teknikindo

6. PT. SCG Pipe and Precast dan PT. Varas Ratubadis Prambanan (KSO)

7. PT. Jaya Beton Indonesia

8. PT. Varas Ratubadis Prambanan

9. PT. Arimbi Putri Jaya

10. PT. Bachtiar Marpa Prima

11. PT. Tangan Pembangun Nusantara

12. PT. Sultan Perdana Raditya

13. PT. Mulia Graha Parulian

14. PT. Multi Gapura Pembangunan Semesta

15. PT. Dovlen Seventy

16. PT. Abadi Karya Napitu

17. PT. Nikita Sari Jaya

18. PT. Djasipa Mitra Perkasa

19. PT. Tri Putra Karya

20. PT. Adhimix PCI Indonesia

21. PT. Wijaya Karya Beton

22. PT. Inovasi Pro Filter Indonesia

23. CV. Sroja Inti Persada

24. PT. Mandiri Alam Barokah

25. PT. Duta Kreasi Indah

26. PT. Iccaputri Sildos

27. PT. Duta Sarana Perkasa

28. PT. Sinar Timur Dayacipta

29. PT. Hakaaston. (Asp)

Baca Juga

Anggaran Sumur Resapan Rp 330 Miliar Dicoret, Wagub Riza: Masih Banyak Program Lain

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menguji Kesaksian Terdakwa Bansos di Hadapan Eks Mensos Juliari
Indonesia
Menguji Kesaksian Terdakwa Bansos di Hadapan Eks Mensos Juliari

Matheus akan bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara

Ditahan KPK, Eks Wali Kota Banjar: Ini Takdir Tuhan
Indonesia
Ditahan KPK, Eks Wali Kota Banjar: Ini Takdir Tuhan

"Ini kan takdir Tuhan, apa yang mau disampein?" kata Herman kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/12).

Aturan Tes PCR Berubah, Anggota DPR Ingatkan Hati-Hati Bikin Kebijakan
Indonesia
Aturan Tes PCR Berubah, Anggota DPR Ingatkan Hati-Hati Bikin Kebijakan

Perubahan syarat naik pesawat dari wajib tes PCR menjadi boleh tes antigen baru diambil setelah ketentuan itu menuai polemik di masyarakat.

Tangerang Targetkan 2,5 Juta Warganya Sudah Divaksin Akhir Tahun
Indonesia
Tangerang Targetkan 2,5 Juta Warganya Sudah Divaksin Akhir Tahun

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menargetkan 2,5 juta warganya sudah menjalani vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun 2021.

Lima Jenderal Bintang Tiga Ini Dinilai Paling Berpeluang Isi Jabatan KSAD
Indonesia
Lima Jenderal Bintang Tiga Ini Dinilai Paling Berpeluang Isi Jabatan KSAD

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak
Indonesia
DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Mahfud Minta Kadispora Papua Pastikan Venue Siap Digunakan untuk PON XX
Indonesia
Mahfud Minta Kadispora Papua Pastikan Venue Siap Digunakan untuk PON XX

Apalagi, para kontingen juga berkomitmen untuk berdisiplin terhadap aturan dan protokol kesehatan COVID-19

Wali Kota Bogor Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Wali Kota Bogor Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjadi salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab (HRS) terkait perkara tes Swab RS UMMI Bogor.

Marak Kasus Kebocoran Data Pribadi, CISSReC: Kan Ngeri Tiba-Tiba Didatangi Densus
Indonesia
Marak Kasus Kebocoran Data Pribadi, CISSReC: Kan Ngeri Tiba-Tiba Didatangi Densus

Dengan modus tersebut, pelaku kejahatan dapat menguras seluruh tabungan dalam rekening korban

PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022
Indonesia
PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022

Menyikapi besarnya RAPBD DKI 2022, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penggunaan uang rakyat tersebut.