Anak Buah Anies Tegaskan Tahun Ini Enggak Beli Lahan Kuburan Pemakaman COVID-19. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI menyebut di tahun 2021 ini tidak menambah lokasi pemakaman untuk jenazah pasien terpapar virus COVID-19. Pemerintah DKI sekarang ini fokus pada penataan lahan kuburan.

"Enggak ada pembelian untuk makam," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, Suzi Marsitawati di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/3).

Baca Juga:

Dalam 1 Bulan, Lahan Makam Jenazah COVID-19 di TPU Bambu Apus Diprediksi Penuh

Selama ini Pemprov sudah memanfaatkan lahan seluas 3,3 hektar (ha) sebagai tepat menguburkan jenazah terkonfirmasi COVID dan umum. Bahkan lahan pemakaman di TPU Bambu Apus, Jakarta timur sudah penuh di pembangunan tahap 1.

TPU Bambu Apus ini masuk dalam lahan 3,3 hektar yang dibuat Pemprov DKI untuk penanganan jenazah virus corona. "Ini kita lagi upayakan tahap 2," terang Suzi.

Petugas yang mengenakan APD memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta, Selasa (29/12/2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Petugas yang mengenakan APD memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta, Selasa (29/12/2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Lahan 3,3 hektar itu bukan hanya diperuntukan bagi jenazah meninggal akibat COVID-19. Luas lahan kuburan itu digunakan untuk jenazah umum.

"Saya sampaikan bahwa Pondok Ranggon dan Tegal Alur itu bukan khusus covid tetapi pada saat awal pandemi kedua tempat itu yang dimungkinkan untuk dibuat makam sehari kita gali 30-40 petak makam," papar dia.

Sehingga, dengan pembukaan lahan kuburan baru di 2 lokasi itu, memudahkan petugas Pemprov DKI menjemput jenazah di rumah sakit dan langsung dimakamkan.

Baca Juga:

Wagub DKI Yakin Masih Ada Lokasi Pemakaman Jenazah COVID-19 di Jakarta

Mengenai makam tumpang memang sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2007. Asalkan dalam prosesnya direstui oleh pihak keluarga.

"Makam itu bisa ditumpang asal dengan persetujuan ahli waris jadi wajib ada persetujuan," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Beberkan Alasan Roy Kiyoshi Pakai Psikotropika
Indonesia
Polisi Beberkan Alasan Roy Kiyoshi Pakai Psikotropika

Roy Kiyoshi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam golongan psikotropika.

Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan
Indonesia
Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan

Karang Taruna DKI siap membela Gubernur Anies Baswedan setelah ada desakan mundur

Subholding Bakal IPO, Saham Pemerintah di Pertamina Tetap 100 Persen
Indonesia
Subholding Bakal IPO, Saham Pemerintah di Pertamina Tetap 100 Persen

Rencana IPO subholding tidak melanggar aturan, karena yang diatur dalam UU BUMN adalah Pertamina sebagai induknya, begitu juga di UU PT.

Tiga Pasang Bertarung di Pilkada Sumatera Barat
Indonesia
Tiga Pasang Bertarung di Pilkada Sumatera Barat

Pendaftaran dilakukan dengan protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Semua pasangan calon yang hadir juga harus bebas dari COVID-19 ditunjukkan dengan surat keterangan yang berwenang.

KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur
Indonesia
KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur

Permeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas
Indonesia
Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 15 Februari 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 tenaga kesehatan (nakes) tahap pertama sudah mencapai 74,63 persen.

Isu Reshuffle Kembali Mencuat, Moeldoko: Gue Nggak Ngerti
Indonesia
Isu Reshuffle Kembali Mencuat, Moeldoko: Gue Nggak Ngerti

"Udah, jangan tanya itu. Gue enggak ngerti," ujarnya.

Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal
Indonesia
Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal

PT KAI Daop 1 Jakarta menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA agar tidak membuat perlintasan secara ilegal.

Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.

Kemenag Belum Putuskan Protokol Kesehatan untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Kemenag Belum Putuskan Protokol Kesehatan untuk Pondok Pesantren

Diharapkan Surat Keputusan Bersama ini bisa memberikan keamanan untuk peserta didik