Anak Buah Anies Sudah Tutup 159 Perusahaan Kepala Dinnakertrans DKI Andri Yansyah. (Foto: MP/Asropih)

Merahputih.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi penutupan dan penyegelan sebanyak 159 perusahaan pada periode 14 September-2 Oktober 2020.

"Sebanyak 101 perusahaan ditutup karena ada karyawan yang terpapar COVID-19, sedangkan 58 perusahaan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10).

Baca Juga:

Anies Minta Satpol PP DKI Tindak Tegas Pelanggar PSBB Total

25 perusahaan berada di wilayah Jakarta Pusat, 7 perusahaan ada di Jakarta Barat, 4 perusahaan Jakarta Utara, 8 perusahaan di kawasan Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan 14 perusahaan.

Kemudian ada terdapat 101 perkantoran yang ditutup sementara lantaran menyesuaikan aturan Pemprov DKI PSBB ketat untuk bekerja di rumah atau Work From Home (WFH).

9 perusahaan di Jakarta Pusat, 18 perusahaan di Jakarta Barat, dan 11 perusahaan di Jakarta Utara. "18 perusahaan di Jakarta Timur dan 45 perusahaan di Jakarta Selatan," jelas dia.

Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)
Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)

Pemprov DKI sebelumnya menegaskan bakal menutup perusahaan yang melanggar ketentuan dalam PSBB ketat. Aturan ini juga berlaku untuk perusahaan yang termasuk dalam 11 sektor dikecualikan.

Pemprov DKI sudah menetapkan ketentuan bagi perusahaan di luar 11 sektor yang dikecualikan, diizinkan tetap beroperasi dengan kapasitas 25 persen dari kapasitas normal. Sementara untuk perusahaan 11 sektor yang dikecualikan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Baca Juga:

PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot

Ketentuan itu harus dipatuhi seluruh perusahaan di Jakarta selama masa PSBB. Selain aturan tersebut, pihak perusahaan atau kantor juga harus mematuhi peraturan dan protokol lainnya dalam pencegahan COVID-19. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi bakal Terapkan PPKM Darurat, Cak Imin Mendukung
Indonesia
Jokowi bakal Terapkan PPKM Darurat, Cak Imin Mendukung

"Kebijakan ini patut diambil melihat kasus di Indonesia yang terus naik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/6).

Hendak Ikut Aksi Bebaskan Rizieq, Belasan Remaja Ditangkap
Indonesia
Hendak Ikut Aksi Bebaskan Rizieq, Belasan Remaja Ditangkap

Anak yang diamankan tersebut, dianggap melanggar protokol kesehatan

Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik
Indonesia
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik

Potensi jika Indonesia menjadi pemain global baterai kendaraan listrik yang bisa menghasilkan USD26 miliar pada 2030.

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup
Indonesia
KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

KPK menegaskan, belum tertangkapnya Harun sebagai "utang" yang harus dibayar sesegera mungkin . .

Jokowi Serahkan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman ke DPR
Indonesia
Jokowi Serahkan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman ke DPR

DPR segera menindaklanjuti dengan memilih 9 orang dari 18 nama yang telah diberikan.

Pekerja Indonesia Rentan Jadi Korban Pelanggaran HAM
Indonesia
Pekerja Indonesia Rentan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Pekerja di Indonesia masih sangat rentan jadi korban pelanggaran HAM, terutama oleh bisnis yang tidak bertanggungjawab terutama di perusahaan tempatnya bekerja.

Wagub DKI Sangkal Pernyataan Anak Buahnya Soal Truk Angkut Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sangkal Pernyataan Anak Buahnya Soal Truk Angkut Jenazah Pasien COVID-19

Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang memilik ambulans

Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020

Mahkamah Konstitusi menolak 23 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut terungkap pada sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/2).

Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November
Indonesia
Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November

Beredar dokumen yang menyebut sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lolos asesmen TWK bakal diberhentikan secara hormat pada 1 November 2021.