Anak Buah Anies Pilih Menghindar Ditanya Kasus Lahan Cipayung Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati. Gambar diambil sebelum pandemi COVID-19. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tengah mendalami kasus dugaan mafia tanah yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2018 lalu.

Ditanyakan perihal perkara tersebut, Kepala Distamhut Suzi Marsitawati memilih bungkam dan menghindar jauh dari wawancara awak media.

"Saya no comment," singkat Suzi sambil menghindar dari wartawan, Rabu (26/1).

Baca Juga:

Cipayung Plus Anggap Polisi Gagal Tangani Kasus Rasial Mahasiswa Papua

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI telah menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI terkait dugaan kasus korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam fakta penyidikan Kejati DKI, pada 2018 Dinas Kehutanan DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah sebesar Rp 326.972.478.000 atau sekitar Rp 326 miliar yang bersumber dari APBD DKI.

Baca Juga:

Mafia Tanah Diduga Terlibat dalam Pembebasan Lahan di Cipayung

Anggaran tersebut digunakan anak buah Gubernur Anies untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di wilayah Jakarta Timur.

"Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp 26.719.343.153 (Rp 26 miliar)," tulis Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, Kamis (20/1).

Kejati DKI menyebut, kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam metode perbandingan data pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106. (Asp)

Baca Juga:

Komisi A Soroti Penyerapan Anggaran RSUD Cipayung Hanya 75,91 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marketplace Belajar Daring Kementerian Nadiem Sediakan 165 Pilihan Mata Kuliah
Indonesia
Marketplace Belajar Daring Kementerian Nadiem Sediakan 165 Pilihan Mata Kuliah

Inovasi memberikan akses pendidikan tinggi untuk semua.

Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memecat 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

KPK Cecar 3 Ketua DPC Demokrat Soal Aliran Uang Pencalonan Ketua DPD Kaltim
Indonesia
KPK Cecar 3 Ketua DPC Demokrat Soal Aliran Uang Pencalonan Ketua DPD Kaltim

Tiga Ketua DPC Partai Demokrat rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (31/3).

DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan
Indonesia
DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan

Kemacetan lalu lintas kerap melanda perempatan Kadipaten menuju Bandara Kertjati, Majalengka, Jawa Barat.

Gibran Hentikan Pembelajaran Tatap Muka Selama Sepekan
Indonesia
Gibran Hentikan Pembelajaran Tatap Muka Selama Sepekan

Penyebaran COVID-19 di Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melonjak dalam beberapa hari terakhir.

Novel Baswedan Cs Ditempa Dua Pekan Jalani Pelatihan
Indonesia
Novel Baswedan Cs Ditempa Dua Pekan Jalani Pelatihan

Sebanyak 44 mantan pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN Polri akan mengikuti pelatihan orientasi.

Partai Gelora Klaim Sudah Dapat 10 Ribu Anggota di Banten
Indonesia
Partai Gelora Klaim Sudah Dapat 10 Ribu Anggota di Banten

hanya dalam waktu 2 tahun, Partai Gelora mampu membentuk kepengurusan di 100 persen tingkat Propinsi, 100 persen tingkat Kab/ kota, 80 persen lebih tingkat kecamatan dan 10 persen tingkat PAC (ranting).

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara
Indonesia
Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN.

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja
Indonesia
Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja

Program bantuan kepada pekerja maupun prakerja menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di ibu kota, khususnya di tengah pandemi COVID-19.

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengirimkan stop vaksin COVID-19 tambahan.