Anak Buah Anies Minta Debat Beda Normalisasi-Naturalisasi Dihentikan Petugas SAR menggunakan perahut karet untuk mengevakuasi korban banjir di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta, Kamis (2/1/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pras.

Merahputih.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf meminta masyarakat menghentikan perdebatkan normalisasi atau naturalisasi yang akan diterapkan di DKI Jakarta karena keduanya memiliki tujuan yang sama.

"Sama saja sebenarnya normalisasi, naturalisasi itu sama saja. Bedanya bahasa doang, tujuannya kan ngelebarin," kata Juaini di Jakarta, Senin (6/1).

Baca Juga:

Banjir Jakarta Meluas seperti 2010, Anies Dianggap Lalai

Juaini menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan normalisasi atau yang dalam program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sebagai naturalisasi pada tahun 2020.

”Akan dilanjutkan tahun 2020," kata Juaini.

Dalam proses pekerjaannya, sungai akan diperdalam dengan kedalaman 20 hingga 30 meter.

"Untuk lebih banyak menampung debit air. Namanya sungai dulu-dulu kan 20 sampai 30 meter sekarang paling tinggi 10 sampai 15 meter daya tampung jadi kurang. Makanya itu perlunya dinormalisasi naturalisasi," ujar dia.

Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Untuk normalisasi itu sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara Dinas SDA hanya bertugas membebaskan lahan di sepanjang jalur yang akan dinormalisasi.

"Kita DKI cuma sebatas mungkin lahannya doang. Masalah nanti teknisnya seperti apa kan kementerian," tutur Juaini.

Baca Juga:

Menteri PUPR Tinjau Banjir di Ruas Tol Dalam Kota Menuju Bandara

Juaini menambahkan, ada sejumlah pemukiman di empat kelurahan yang dibebaskan lahannya untuk normalisasi yakni Tanjung Barat, Pejaten Timur, Cililitan dan Balekambang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puspomad: Perwira Marinir AL Pelaku Pembunuhan Babinsa TNI AD
Indonesia
Puspomad: Perwira Marinir AL Pelaku Pembunuhan Babinsa TNI AD

Kemas belum bisa menjelaskan lebih lanjut ihwal motif dari pelaku. Pasalnya, saat ini Puspomal juga sedang melakukan penyelidikan.

Wahyu Setiawan Didakwa Terima Suap Rp600 juta dari Harun Masiku dan Eks Anak Buah Hasto
Indonesia
Wahyu Setiawan Didakwa Terima Suap Rp600 juta dari Harun Masiku dan Eks Anak Buah Hasto

Jaksa merincikan uang tersebut diberikan oleh Saeful Bahri dan Harun Masiku melalui orang kepercayaan Wahyu, yakni Agustiani Tio Fridelina

Jawa Timur Terima 77.760 Vaksin Sinovac
Indonesia
Jawa Timur Terima 77.760 Vaksin Sinovac

Puluhan ribu vaksin gelombang pertama yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan masih disimpan di tiga ruangan Cold Storage bersuhu 2-8 derajat Celcius

Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga
Indonesia
Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga

Pasalnya, pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

 Usai Diperiksa KPK, Riezky Aprilia Singgung Ketum PDIP Megawati
Indonesia
Usai Diperiksa KPK, Riezky Aprilia Singgung Ketum PDIP Megawati

Begitu ke luar dari markas KPK, Riezky menyinggung nama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR Puan Maharani.

BMKG Minta Warga Waspadai Potensi Tsunami dan Gempa Megathrust di Selatan Bali
Indonesia
BMKG Minta Warga Waspadai Potensi Tsunami dan Gempa Megathrust di Selatan Bali

Pada Kamis dini hari, pukul 00.45 WIB, terjadi gempa tektonik yang mengguncang wilayah Bali, Lombok, Sumbawa Barat dan Jawa Timur.

Pendaftaran Eri-Armuji ke KPU Surabaya Dimeriahkan Pentas Seni
Indonesia
Pendaftaran Eri-Armuji ke KPU Surabaya Dimeriahkan Pentas Seni

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya akan bergerak bersama untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi dan Armuji.

Anies Perintahkan PNS Tunda Cuti Akhir Tahun
Indonesia
Anies Perintahkan PNS Tunda Cuti Akhir Tahun

Anies menerapkan kerja dari kantor atau Work From Office (WFO) sebesar 50 persen bagi pegawai PNS.

Polisi Tetapkan Reza Artamevia Tersangka Kasus Narkoba
Indonesia
Polisi Tetapkan Reza Artamevia Tersangka Kasus Narkoba

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham
Indonesia
UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham

Mahfud menyebutkan sebagian publik masih belum memahami tujuan dibentuknya UU omnibus law