Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rusun Kampung Akuarium. Foto: @aniesbaswedan

MerahPutih.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman membantah bila Pemprov DKI melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi dalam penataan Kampung Rusun Akuarium.

"Berdasarkan Perda 1/2014 tentang RDTR dan Zonasi, lokasi pembangunan berada di Sub zona Pemerintah Daerah (P3), dan diijinkan untuk kegiatan rumah susun yang diselenggarakan oleh pemerintah," ujar Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Sarjoko Rabu (19/8).

Baca Juga

Anies Berencana Pasang Masker di Patung Jenderal Sudirman

Nantinya, kata dia, jika proyek penataan itu telah rampung, Pemerintah Kota Jakarta Utara bakal melakukan verifikasi terhadap warga kampung akuarium yang akan kembali menempati lokasi tersebut.

"Total kebutuhan anggaran sedang dihitung ulang oleh perencana karena ada perubahan kebutuhan termasuk pembangunan mushola," jelas Sarjoko.

Desain
Desain kampung akuarium. Foto: Istimewa

Adapun, anggaran yang tersedia saat ini bersumber dari dana kewajiban pengembang yakni PT Almaron Perkasa sebesar Rp 62 miliar sesuai Pergub Nomor 112 Tahun 2019 tentang tata cara pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan rusun murah atau sederhana.

"Jika nanti alokasi anggaran belum mencukupi, akan dicarikan sumber pembiayaan dari kewajiban pengembang lainnya," jelasnya.

Kampung Susun itu dibangun di atas lahan sekitar 10,000 meter persegi. Kampung ini nantinya terdiri dari 5 blok, dan diisi oleh 241 hunian dengan tipe 36.

Pembangunan Kampung Akuarium dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

"Perencanaan desain Kampung Susun Akuarium ini telah melibatkan partisipasi warga Kampung Akuarium dan telah melalui sidang tim ahli cagar budaya dan sidang pemugaran, tim ahli bangunan gedung. Pembanguan ini direncanakan selesai pada Desember 2021 atau kemungkinan lebih cepat,” ungkap Sarjoko.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono menilai penataan Kampung Susun Akuarium Penjaringan Jakarta Utara menabrak aturan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi.

Baca Juga

Warga DKI Diizinkan Rayakan Tahun Baru Islam

Kebijakan penataan itu memang langkah Gubernur Anies dalam menunaikan janji kampanye Pilkada DKI 2017 lalu.

"Menabrak aturan. Kalau saat ini Anies melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampung Aquarium, berarti pak Anies melanggar Perda RDTR, karena sampai saat ini blm ada perubahan RDTR," ungkap Gembong. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto
Indonesia
Menteri Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra, atau yang kerap disapa Tommy Soeharto, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sosial Distancing Bisa Picu Gangguan Keamanan dan Merugikan Ekonomi Negara
Indonesia
Sosial Distancing Bisa Picu Gangguan Keamanan dan Merugikan Ekonomi Negara

Saat ini jumlah pekerja harian/informal masih dominan dibandingkan pekerja formal

Uang Denda Tak Pakai Masker di Jakarta Capai Rp1 Miliar
Indonesia
Uang Denda Tak Pakai Masker di Jakarta Capai Rp1 Miliar

Uang denda yang terkumpul dari warga yang tak memakai masker di Jakarta mencapai Rp1 miliar.

KPK Minta Terdakwa Jiwasraya Beny Tjokro Tak Rewel Soal Fasilitas Rutan
Indonesia
Bobby Menantu Jokowi Canangkan 'New Medan'
Indonesia
Bobby Menantu Jokowi Canangkan 'New Medan'

Acara rapat partai itu dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri

Upaya Optimalkan Penerimaan Pajak, Pemprov DKI Gandeng Tiga Bank Milik Negara
Indonesia
Upaya Optimalkan Penerimaan Pajak, Pemprov DKI Gandeng Tiga Bank Milik Negara

"Dari kerja sama ini, kami berharap penerimaan pajak daerah lebih optimal di tahun 2020," kata Sri Haryati

Pertamina Minta KPK Supervisi Kontrak Jangka Panjang
Indonesia
Pertamina Minta KPK Supervisi Kontrak Jangka Panjang

"Pertamina perlu pendampingan KPK agar dapat bertindak cepat menangkap momentum harga minyak, namun tetap berjalan di koridor aturan hukum," ungkap Haryo.

Update Corona DKI Jumat (19/6): 9.525 Positif, 4.682 Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Jumat (19/6): 9.525 Positif, 4.682 Sembuh

Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 22.798 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 14.491 orang.

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara
Indonesia
KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Dewas Buka-bukaan 2 OTT Awal Tahun Masih Pakai UU KPK Lama
Indonesia
Dewas Buka-bukaan 2 OTT Awal Tahun Masih Pakai UU KPK Lama

Dewas sendiri berlum memiliki organ karena Perpres tentang organ dewas baru turun