Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Palsukan Dokumen Ajukan SIKM Petugas gabungan memeriksa pengendara yang melintas di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, pada masa larangan mudik, Jumat (7/5/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

MerahPutih.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengakui, masih banyak ditemukan warga yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta.

Kepala DPMPTSP DKI, Benni Aguscandra menyayangkan tindakan nakal tersebut. Lanjut Benni, setiap pemalsuan dokumen yang dilakukan telah melanggar ketentuan perundangan dan terdapat sanksi yang tegas.

Baca Juga

Anies Tolak Ribuan Pengajuan SIKM

"Adapun pemalsuan Surat atau Manipulasi Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar," tegas Benni di Jakarta, Senin (10/5).

Benni melanjutkan, untuk warga luar Jabodetabek, pihak swasta atau instansi pemerintah yang perlu melakukan perjalanan nonmudik keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta tidak memerlukan SIKM.

Data Pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta per Sabtu (8/5/2021). (HO-Humas DPMPTSP)
Data Pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta per Sabtu (8/5/2021). (HO-Humas DPMPTSP)

Akan tetapi, lanjut dia, saat melakukan perjalanan non-mudik tersebut harus melampirkan surat tugas dari perusahaan atau instansi serta melampirkan surat hasil tes kesehatan yang menyatakan negatif COVID-19 sesuai peraturan Permenhub dan SE Ketua Satgas COVID-19.

Dinas PTSP DKI berkomitmen menyelesaikan permohonan SIKM Wilayah DKI Jakarta secara cepat, bahkan dalam hitungan jam.

Kebijakan SIKM yang berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mengatur empat kategori keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik yaitu, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak dua orang anggota keluarga.

Kebijakan SIKM dikecualikan bagi warga yang berada di wilayah aglomerasi, Jabodetabek yang akan melakukan perjalanan non-mudik ke wilayah DKI.

Benni mengatakan, perizinan SIKM dapat diajukan oleh pemohon selama 24 Jam setiap harinya.

Petugas Dinas PTSP DKI melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis pada hari kerja pukul 08.00-17.00 WIB dan pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu) pada pukul 10.00-16.00 WIB.

"Kami terus mengupayakan untuk pemrosesan perizinan SIKM lebih cepat atau melampaui ekspektasi dari standar pelayanan yang sudah ditentukan. Selama beberapa hari ini, waktu pemrosesan perizinan SIKM dapat dilakukan oleh petugas Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga jam," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

2.703 Warga Ajukan SIKM Jakarta, 1.079 Pemohon Ditolak

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kunjungan Menlu Arab Saudi, Pemerintah Ajukan Tambahan Kuota Haji Indonesia
Indonesia
Kunjungan Menlu Arab Saudi, Pemerintah Ajukan Tambahan Kuota Haji Indonesia

Presiden Jokowi dan Menlu Arab Saudi membahas pelaksanaan haji hingga terkait ekonomi kedua negara.

Pemerintah Didesak Tak Izinkan Anak di Bawah Umur Menikah
Indonesia
Pemerintah Didesak Tak Izinkan Anak di Bawah Umur Menikah

Hal itu agar dapat meringankan beban keluarga terdampak

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Tak Berhak Menilang Kendaraan Bermotor yang Pajaknya Sudah Mati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Tak Berhak Menilang Kendaraan Bermotor yang Pajaknya Sudah Mati

Dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum

Wibi Andrino Klaim tak Ditanya Penyidik KPK soal Aliran Uang Bupati Probolinggo ke NasDem
Indonesia
Wibi Andrino Klaim tak Ditanya Penyidik KPK soal Aliran Uang Bupati Probolinggo ke NasDem

Seusai menjalani pemeriksaan, Wibi mengklaim tidak ditanya soal dugaan aliran dana hasil korupsi Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari ke Partai NasDem.

Pras PDIP Buka Identitas Perempuan yang Cekcok dengan Arteria
Indonesia
Pras PDIP Buka Identitas Perempuan yang Cekcok dengan Arteria

Perempuan yang memaki ibu Arteria disebut sebagai istri dari Brigjen Zamroni mantan Komandan Kodim (Dandim) Jakarta Pusat.

Wagub DKI Sebut Tanggul Jebol di Wilayah Ancol Telah Diatasi
Indonesia
Wagub DKI Sebut Tanggul Jebol di Wilayah Ancol Telah Diatasi

Orang nomor dua di Jakarta ini pun memastikan, jika persoalan banjir yang merendam warga pesisir utara Jakarta itu sudah teratasi. Sehingga telah tidak ada lagi genangan air di lokasi tersebut.

Menkominfo Sebut DEWG Jembatan Diskusi Transformasi Digital Negara Anggota G20
Indonesia
Menkominfo Sebut DEWG Jembatan Diskusi Transformasi Digital Negara Anggota G20

Pemerintah Republik Indonesia akan menjembatani diskusi dan berbagi pengalaman antarnegara anggota G20

MKD Angkat Bicara soal Lima Mobil Arteria Dahlan Pakai Pelat Nopol Sama
Indonesia
MKD Angkat Bicara soal Lima Mobil Arteria Dahlan Pakai Pelat Nopol Sama

"Saat ini kita sudah punya pelat khusus anggota DPR, MKD mendorong anggota supaya pakai pelat itu saja," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

Ada 270 Ribu Kendaraan Masuk Jabodetabek, Berbagai Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan
Indonesia
Ada 270 Ribu Kendaraan Masuk Jabodetabek, Berbagai Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan

Sebanyak 270 ribu kendaraan diperkirakan akan masuk ke Jabodetabek pada puncak arus balik pada Minggu (8/5) hari ini. Jumlah tersebut sepertiga dari jumlah total keseluruhan pemudik yang akan pulang ke Jakarta.

Enam Warga Isoman Meninggal, Pemda DIY Tingkatkan Pengawasan
Indonesia
Enam Warga Isoman Meninggal, Pemda DIY Tingkatkan Pengawasan

Sebanyak enam pasien COVID-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri meninggal dunia.