Anak Buah AHY Sebut Saksi Fakta Kandaskan Argumen KLB Deli Serdang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA

MerahPutih.com - Partai Demokrat (PD) menghadirkan dua saksi fakta dalam sidang gugatan Moeldoko kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (14/10). Dua saksi fakta tersebut berasal dari unsur Mahkamah Partai dan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Kuasa hukum DPP PD Heru Widodo menegaskan bahwa salah satu persyaratan mendasar untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun perubahan kepengurusan parpol ke Kemenkumham adalah mesti melampirkan Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa dari Mahkamah Partai.

"Hal ini tidak bisa dipenuhi oleh pihak Moeldoko saat mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang. Kita hadirkan saksi fakta dari unsur Mahkamah Partai yang nama-namanya terdaftar sah di Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Partai itu menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat yang demikian untuk KLB Deli Serdang,” kata Heru dalam keterangannya, Jumat (15/10).

Baca Juga:

Demokrat Kubu AHY Tuding Argumen Hukum Prof Yusril Sesat

Heru juga mengaku heran. Meskipun pihak Moeldoko tidak mengakui Mahkamah Partai DPP PD pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), faktanya saat ini Mahkamah Partai tersebut sedang mengadili permohonan yang diajukan oleh Jhoni Allen Marbun atas pemberhentiannya sebagai anggota PD.

“Kami yakin dengan saksi fakta yang kami hadirkan hari ini akan tampak jelas bahwa persyaratan mendasar tidak terpenuhi sehingga keputusan Kemenkumham menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang sudah benar,” jelas Heru.

Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)
Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

Selain itu, kuasa hukum DPP PD Mehbob kembali menegaskan bahwa pelaksanaan KLB Deli Serdang tidak sesuai AD/ART, yang mensyaratkan mesti disetujui oleh 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC.

“Inilah dua dari sejumlah alasan mengapa Kemenkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Jadi, kadang-kadang kami berpikir, apakah KSP Moeldoko yang tidak tahu hukum, atau KSP Moeldoko kena buai oleh lawyer-lawyer-nya yang tidak tahu hukum pula,”pungkas Mehbob.

Baca Juga:

Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Kepala Bakomstra DPP PD Herzaky Mahendra Putra menekankan bahwa kedua saksi fakta benar-benar mengetahui situasi yang sesungguhnya terjadi. Mereka juga disumpah di bawah hukum, sehingga tidak mungkin berbohong.

“Kami menghadirkan mereka untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” tutup Herzaky. (Pon)

Baca Juga:

Hamdan Zoelva Nilai Gugatan Yusril Terkait AD/ART Demokrat Tidak Lazim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Beberkan Alasan 'Tandai' Rumah Warga yang Sudah Divaksin
Indonesia
Kapolda Metro Beberkan Alasan 'Tandai' Rumah Warga yang Sudah Divaksin

Fadil meminta agar masyarakat tidak lagi mempermasalahkan atas penempelan stiker tersebut

Holywings Kemang Ditutup sampai Pandemi COVID-19 Berakhir
Indonesia
Holywings Kemang Ditutup sampai Pandemi COVID-19 Berakhir

"Kenakan sanksi berupa pembekuan sementara izin selama masa pandemi covid, selama masa PPKM. Berikut juga dikenakan sanksi denda Rp 50 juta," ucap Kasatpol PP DKI, Arifin

Menkes: Ini Saatnya Menggenjot Kembali Vaksinasi
Indonesia
Menkes: Ini Saatnya Menggenjot Kembali Vaksinasi

Pengadaan vaksinasi gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 10/2021

Mobilitas Kendaraan di Jabodetabek Meningkat Setelah PTM Dibuka
Indonesia
Mobilitas Kendaraan di Jabodetabek Meningkat Setelah PTM Dibuka

Volume kendaraan selama PPKM Level 3 di wilayah Jabodetabek mulai meningkat.

Riza Patria Tanggapi Rencana DPRD DKI Bentuk Pansus Perkara 239 ASN
Indonesia
Riza Patria Tanggapi Rencana DPRD DKI Bentuk Pansus Perkara 239 ASN

"Ya pansus memang menjadi kewenangan, angket, pansus lain-lain menjadi kewenangan DPRD," Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Libur Panjang, Polisi Gelar Razia di Sudirman hingga Monas
Indonesia
Libur Panjang, Polisi Gelar Razia di Sudirman hingga Monas

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia kendaraan berknalpot bising di kawasan Monas hingga Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Ngaku Difitnah Polisi Soal Laskar Bawa Sajam Hingga Senpi, FPI: Kami Bukan Pengecut
Indonesia
Ngaku Difitnah Polisi Soal Laskar Bawa Sajam Hingga Senpi, FPI: Kami Bukan Pengecut

FPI tak pernah membekali anggotanya dengan senjata tajam

Anies Pastikan Harga Bahan Pokok di Pasar Jakarta Stabil
Indonesia
Anies Pastikan Harga Bahan Pokok di Pasar Jakarta Stabil

Pasokan pangan di Jakarta menjelang H-2 Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi masih terpantau aman.

Bos PT Adonara Anja Runtunewe Diduga Bagi-bagi Kendaraan untuk Perumda Sarana Jaya
Indonesia
Bos PT Adonara Anja Runtunewe Diduga Bagi-bagi Kendaraan untuk Perumda Sarana Jaya

KPK rampung memeriksa perwakilan dealer Yamaha Dwi Kencana Motor, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Puncak Mudik Natal, 85.975 Mobil Melintas di Tol Cipali
Indonesia
Puncak Mudik Natal, 85.975 Mobil Melintas di Tol Cipali

pihak pengelola Tol Cipali membuka 30 gardu tol otomatis (GTO) untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.