Anak Buah AHY Bikin Gugatan Baru Aktor Intelektual KLB, Menkumham Turut Tergugat Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Merahputih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengajukan gugatan baru untuk 12 pengurus kelompok kongres luar biasa (KLB) Sibolangit ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (13/4).

"Kami menggugat seluruh aktor intelektual dari KLB seperti tadi yang digugat, tapi kami keluarkan Menkumham (menteri hukum dan hak asasi manusia) sebagai turut tergugat," kata Koordinator Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat Mehbob saat ditemui di ruang sidang PN Jakarta Pusat.

Baca Juga

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

Ia menambahkan pihaknya menambah dua orang tergugat dalam daftar gugatan sehingga totalnya jadi 12 orang. Walaupun demikian, Mehbob belum ingin menyebutkan dua nama tergugat tersebut. "Yang jelas, yang baru sekarang (ia) selalu ada merekam (diri sebagai) juru bicara Partai Demokrat (versi KLB)," ucap Mehbob.

Jika mengamati berbagai informasi dari kelompok KLB, politisi Muhammad Rahmad kerap memperkenalkan diri sebagai juru bicara Demokrat pimpinan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko pada berbagai kesempatan.

Namun, tim kuasa hukum Partai Demokrat belum mengonfirmasi dugaan tersebut. Saat ditanya mengenai kemungkinan Moeldoko masuk dalam daftar tergugat, Mehbob juga masih enggan menjawab. "Nanti kami lihat di gugatan dulu," kata dia.

KLB Partai Demokrat. (Foto: Antara)
KLB Partai Demokrat. (Foto: Antara)

Sementara itu terkait isi gugatan, Mehbob menerangkan pihaknya menggugat 12 pengurus kelompok KLB karena mereka kerap mengaku sebagai pengurus DPP Partai Demokrat dan menggunakan atribut-atribut Partai Demokrat.

"(Itu) jelas bertentangan dengan Undang-Undang," ujar Mehbob menegaskan.

Sejauh ini, Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat belum menyediakan informasi apapun mengenai gugatan baru yang dilayangkan tim kuasa hukum Partai Demokrat, Selasa.

Tim kuasa hukum Partai Demokrat, yang disebut Tim Pembela Demokrasi, mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, pada 12 Maret melayangkan gugatan terhadap 10 penggerak KLB.

Baca Juga

Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat

10 orang itu, yaitu Yus Sudarso, Syofwatilah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Namun pada sidang kedua di PN Jakarta Pusat, Selasa, tim kuasa hukum Partai Demokrat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan ke Majelis Hakim. Alasannya, gugatan itu dianggap tidak lagi relevan setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir bulan lalu menolak hasil KLB.

Majelis Hakim, yang dipimpin oleh IG Purwanto, pun langsung mengabulkan pencabutan gugatan tersebut sekaligus memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyuap Juliari Ditagih Fee Bansos Sejak COVID-19 Baru Masuk Indonesia
Indonesia
Penyuap Juliari Ditagih Fee Bansos Sejak COVID-19 Baru Masuk Indonesia

Ardian mengaku tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Matheus Joko maupun Adi Wahyono

KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara
Indonesia
KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara

"KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih," kata Ghufron

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI
Indonesia
Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

"Dengan demikian, pemerintah tidak merespons yang berlebihan terhadap gerakan ini, tapi fokus saja pada kerja-kerja pelayanan publik," jelas Wempy

 Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA
Indonesia
Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA

"Kasihan rakyat yang saat ini hidup dengan segala kesulitan yang dialami dan jangan menambah beban rakyat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan," tutup Iswan.

Klaster Pendidikan Nongol di UU Cipta Kerja, PKB Ngaku Di Luar Dugaan
Indonesia
Klaster Pendidikan Nongol di UU Cipta Kerja, PKB Ngaku Di Luar Dugaan

UU Ciptaker menjadi jalan masuk kapitalisasi pendidikan. Hal itu jelas tampak dalam pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

KPK Dalami Hotel Mulia Jadi Jaminan Action Plan Pembebasan Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Dalami Hotel Mulia Jadi Jaminan Action Plan Pembebasan Djoko Tjandra

Pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra

Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral
Indonesia
Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Fraksi PSI DPRD DKI menyesalkan langkah Gubernur Anies Baswedan yang gagal mengantisipasi kerumunan massa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin.

Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko
Indonesia
Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko

Sambodo belum bisa menjelaskan secara rinci tujuan dari belasan orang yang ditangkap ini

Pemerintah Tetapkan 21 Agustus Cuti Bersama
Indonesia
Pemerintah Tetapkan 21 Agustus Cuti Bersama

Cuti bersama juga ditetapkan pada Rabu dan Jumat, 28 dan 30 Oktober sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.