Anak-Anak Rentan COVID-19, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lagi Pembukaan Sekolah Ilustrasi pelajar. Foto: LOMBOKita

MerahPutih.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pembukaan sekolah-sekolah di tahun ajaran baru mendatang. Jika perlu sebelum sekolah dibuka dilakukan simulai penerapan protokol kesehatan sehingga meminimalisir potensi penularan COVID-19 di kalangan siswa.

“Kami meminta wacana pembukaan sekolah perlu pertimbangan matang. Mulai dari posisi sekolah di zona COVID-19 seperti apa, protokol Kesehatannya bagaimana, hingga sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan harus jelas,” kata Huda kepada wartawan, Selasa (26/5).

Baca Juga

Pemprov DKI Bangun Laboratorium Satelit COVID-19

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan pembukaan sekolah di masa pandemic merupakan sebuah pertaruhan besar. Apalagi hingga saat ini laju penularan COVID-19 di tanah air kian meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

“Hingga kemarin kurva kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar,” ujarnya.

Huda mengungkapkan anak-anak usia sekolah sangat rentan tertular COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Jumat (22/5) jumlah anak yang positif COVID-19 mencapai 831 anak atau 4% dari jumlah keseluruhan pasien positif. Mereka dalam rentang usia 0-14 tahun. Sedangkan jumlah PDP anak di Indonesia dengan berbagai penyakit sebanyak 3.400 kasus.

“Data Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan jika 129 anak meninggal dunia dengan status PDP dan 14 anak meninggal dengan status positif. Fakta ini menunjukkan jika anak-anak usia sekolah juga rentan tertular sehingga jika sekolah Kembali dibuka maka harus dipersiapkan secara matang,” tegasnya.

Pelajar
Ilustrasi pelajar

Huda menekankan sebelum pembukaan sekolah pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama posisi sekolah di zona COVID-19. Menurutnya jika sekolah berada di zona hijau boleh saja dibuka Kembali, namun jika di zona merah wacana pembukaan sekolah harus ditolak. Kedua harus ada kejelasan protokol Kesehatan.

Protokol Kesehatan ini di antaranya proses skrining Kesehatan bagi guru dan siswa di mana mereka yang mempunyai penyakit kormobid sebaiknya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar, adanya test PCR bagi guru dan siswa sebelum pembukaan sekolah, adanya pengaturan pola duduk di kelas, hingga ketersediaan hand sanitizer serta disinfektan.

“Semua protokol Kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orang tua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” jelas dia.

Baca Juga

Pemprov DKI Beri Denda Tiga Perusahaan Langgar PSBB, Ini Besarannya

Untuk diketahui pemerintah mulai mewacanakan membuka kembali sejumlah aktivitas publik dengan skema new normal. Salah satunya aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ditutup selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemik COVID-19.

Pemrov DKI pun telah menyiapkan berbagai opsi skema pembukaan sekolah ini di tahun ajaran baru Juli mendatang. Seperti pembukaan Sebagian sekolah dengan semua siswa belajar, pembukaan sebagian sekolah untuk Sebagian siswa, hingga semua sekolah dibuka dengan Sebagian siswa belajar di rumah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buronan Kelas Kakap FBI Bersembunyi dengan Mudah, Sistem Keamanan di Indonesia Dinilai Lengah
Indonesia
Buronan Kelas Kakap FBI Bersembunyi dengan Mudah, Sistem Keamanan di Indonesia Dinilai Lengah

Russ Medlin juga menjadi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Indonesia.

ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada
Indonesia
ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada

Sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral

Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19
Indonesia
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19

Bahkan, dukungan anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan

Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW
Indonesia
Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW

"Hasil pleno penelitian administrasi persyaratan keempat calon yang maju Pilwakot Solo, hanya milik Gibran yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat," kata dia.

Dengan Syarat Ini, Anies Bakal Longgarkan PSBB
Indonesia
Dengan Syarat Ini, Anies Bakal Longgarkan PSBB

Kini angka penularan virus corona di Jakarta mengalami penurunan ke angka 1.

Awal Vaksinasi COVID-19, Jabar Dapat Jatah 97.080 Dosis
Indonesia
Awal Vaksinasi COVID-19, Jabar Dapat Jatah 97.080 Dosis

“Kalau pemerintah provinsi sudah siap. Mobil sudah siap. boksnya sudah siap. Karena sudah dipersiapkan dari awal," kata Kang Uu.

Kepala BNPB Doni Monardo Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Penanganan Corona
Indonesia
Kepala BNPB Doni Monardo Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Penanganan Corona

Tim reaksi cepat juga akan berjaga di 132 rumah sakit rujukan, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN.

Data Pasien Meninggal Corona Pemprov DKI dan Pusat Beda, Kok Bisa?
Indonesia
Data Pasien Meninggal Corona Pemprov DKI dan Pusat Beda, Kok Bisa?

Pada Rabu (18/3) jumlah pasien yang meninggal sebanyak 19 orang.

Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR
Indonesia
Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR

Komisi III DPR diagendakan langsung mendengarkan pendapat fraksi-fraksi usai menggelar uji kelayakan, apakah menerima atau tidak sosok calon Kapolri yang diajukan Presiden.

Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil
Indonesia
Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman