Anak-anak Ikut Demo RUU HIP, FPI Cs Dilaporkan ke KPAI Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dugaan pelanggaran hukum pelibatan anak dalam demonstrasi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) Oleh FPI, GNFMUI, Alumni 212 dan Edy Mulyadi, selaku koordinator lapangan aksi, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6)

Pelaporan itu dilaksanakan Kowani dengan mendatangi langsung kantor KPAI, di Jakarta, Senin (29/6) dipimpin Ketua Bidang Soskeskel Dr. Khalilah. Mereka diterima oleh Komisioner KPAI Jasra Putra di dalam sebuah pertemuan tertutup.

Baca Juga

Ratusan Pasien COVID-19 Sembuh dari RS Darurat Wisma Atlet

Khalilah menjelaskan pihaknya menilai pandemi COVID-19 masih terus menghantui dunia. Karena hingga detik ini, terus terjadi lonjakan kasus positif yang signifikan. Bahkan, Indonesia berada di peringkat pertama se-Asean dengan memiliki kasus kematian terbanyak di Asia tenggara.

Mengingat hal itu, Kowani menyatakan prihatin dan menyayangkan anak-anak justru dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi. Termasuk kegiatan protes dengan pengumpulan massa yang banyak oleh FPI, GNFMUI, Alumni 212 dan Edy Mulyadi, selaku selaku koordinator lapangan aksi, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 24 Juni lalu

"Untuk itu kami melaporkan hal ini Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, karena telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perlu diteruskan untuk diproses secara hukum agar ada efek jera," kata Khalilah.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya menolak pelibatan atau eksploitasi anak di wilayah politik kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi penolakan RUU HIP itu.

Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)
Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Berdasarkan undang-undang, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

Kowani juga melihat, bahwa mengingat tahun 2020 adalah tahun politik Pilkada Serentak di 270 daerah, maka kejadian serupa di wilayah politik kekuasaan jangan sampai terjadi kembali di masa yang akan datang.

Lembaga itu juga mengingatkan, dalam pandemi COVID-19, anak-anak Indonesia adalah yang terbanyak terpapar/meninggal se-Asia Tenggara, berdasarkan data yang ada. Maka itu semua pihak seharusnya berkomitmen dan perlu lebih fokus dalam melindungi anak Indonesia.

"Kami mendorong KPAI, walaupun dalam masa pandemi Covid 19, untuk melakukan terobosan signifikan agar Anak Indonesia tetap merasa aman dan nyaman dalam belajar, bermain dan beribadah di rumah sebagaimana himbauan Pemerintah melalui protokol kesehatan untuk Perlindungan anak dari Covid 19," katanya.

Menanggapi laporan itu, Jasra Putra menyatakan pihaknya juga sudah memiliki keprihatinan mendalam atas kasus-kasus penyalahgunaan anak di dalam politik.

Selama ini, KPAI sudah berupaya dengan membangun nota kesepahaman dengan KPU dan bawaslu. Selain itu, terus dilakukan pemantauan dengan tahun kemarin saja, pihaknya menemukan dugaan 55 jaringan politik mengarah pada pelibatan anak.

"Laporan Kowani terus menjadi warning bagi kami, termasuk menjelang pilkada di Desember besok," kata Jasra seraya berjanji akan mendalami dan menelaah laporan dari Kowani tersebut.

Baca Juga

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Kowani merupakan Lembaga musyawarah yang menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing organisasi anggota serta organisasi lingkup daerah, nasional, regional dan internasional.

Di dunia internasional, Kowani merupakan perwakilan organisasi Perempuan Indonesia yang tergabung di International Council Of Woman (ICW) sejak 1973, sebagai inisiator berdirinya ASEAN Confederaton Of Women’s Organization (ACWO) pada tahun 1981, dan pada bulan September 1998 KOWANI mendapat pengakuan PBB dan diberikan Special Consultative Status pada UN-ECOSOC. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Bertambah Dua, Kini Jumlah Penderita Corona di Indonesia Jadi Empat
Indonesia
Bertambah Dua, Kini Jumlah Penderita Corona di Indonesia Jadi Empat

"Kondisi kasus No 3 dan 4 suhu tubuhnya 37,6 derajat dan 37,7 derajat, ada keluhan batuk, keluhan pilek, tapi tidak ada keluhan sesak nafas dan kita harap kondisi intervensi agar bisa baik," ucap Yurianto.

Ungkap Motif Penyiraman Air Keras, Kapolri: Mereka Dongkol Saja Sama Novel Baswedan
Indonesia
Ungkap Motif Penyiraman Air Keras, Kapolri: Mereka Dongkol Saja Sama Novel Baswedan

Idham enggan membeberkan apakah ada tersangka baru dalam kasus ini.

Pakar: 'Kerajaan-Kerajaan' Baru Munculkan Disintegrasi Bangsa
Indonesia
Pakar: 'Kerajaan-Kerajaan' Baru Munculkan Disintegrasi Bangsa

Yang menjadi persoalan jika kerajaan itu dibuat sedemikian rupa

 MA Putus Lepas Eks Gubernur Aceh Abdullah Puteh
Indonesia
MA Putus Lepas Eks Gubernur Aceh Abdullah Puteh

MA menilai, perbuatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh ini bukan merupakan tindak pidana. Karena itu, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

 Kompol Rossa Enggan Gunakan Gaji dari KPK Karena Statusnya Belum Jelas
Indonesia
Kompol Rossa Enggan Gunakan Gaji dari KPK Karena Statusnya Belum Jelas

"Karena Mas Rossa sesuai dengan SK-nya mengatakan 1 Februari itu berhenti, maka walau pun ada gaji yang ditransfer ke rekeningnya pada 1 Februari tetapi Kompol Rossa tak dapat menggunakan uang tersebut," kata Yudi

Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu
Indonesia
Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu

Penularan virus corona hingga saat ini, Kamis (12/11), masih terus terjadi di masyarakat.

 Pengamat Intelijen Ungkap Motif AS Tuduh Tiongkok Penyebar Virus COVID-19
Indonesia
Pengamat Intelijen Ungkap Motif AS Tuduh Tiongkok Penyebar Virus COVID-19

Siapa pun yang menyebabkan hal ini, baik Tiongkok dan Amerika, dampak dari pandemi ini dimanfaatkan betul oleh kedua negara untuk perang dagang.

 Mulai Mei, Polisi Akan Berlakukan Tilang Khusus Terkait Larangan Mudik
Indonesia
Mulai Mei, Polisi Akan Berlakukan Tilang Khusus Terkait Larangan Mudik

"Nanti diberlakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang melanggar ketentuan yang diminta untuk berbalik kanan sesuai dengan sanksi yang berlaku," kata dia

 Diduga Sebar Hoaks Soal Banjir, Admin TMC Polda Metro Akan Ditindak
Indonesia
Diduga Sebar Hoaks Soal Banjir, Admin TMC Polda Metro Akan Ditindak

"Admin tidak mencermati dengan teliti betul info yang masuk sehingga terjadi seperti itu," ujar Yusri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/2).

1,1 Persen Peserta Rapid Test di Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
1,1 Persen Peserta Rapid Test di Jakarta Positif COVID-19

Rapid test juga dilakukan kepada Orang Dalam Pemantauan (ODP),