Anak-Anak Bisa Jadi 'Korban' dari Orang Tua yang Nekat Mudik Ilustrasi (Foto: Pixabay/Greyerbaby)

Merahputih.com - Kebijakan larangan mudik akan segera berlaku. Meski larangan mudik telah di sosialisasikan dengan baik, namun tidak mengurungkan sebagian keluarga untuk tetap mudik.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengingatkan kemungkinan pelanggaran yang dapat menempatkan anak anak dalam situasi tidak nyaman akibat perjalanan panjang.

Baca Juga:

Kata-kata yang Bisa Membuat Orangtua Kehilangan Respek dari Anak

"Kebiasaan menempatkan anak duduk di depan atau di dekap sepanjang perjalanan, tentu berpotensi membahayakan mereka," jelas Jasra dalam keteranganya, Selasa (4/5).

Begitupun di tempat tujuan, juga ada lokasi karantina atau isolasi mandiri. Bahkan beberapa wilayah menyediakan tempat angker bagi pemudik.

anak
Ilustrasi (Foto_ Pixabay_Free-Photos)

Hal Ini tentu bisa berdampak pada psikologis anak. Karena mereka berada dalam posisis berat saat karantina dan jauh dari dunia luar. "Agar niat memberikan tempat, jangan sampai berdampak psikologis dan fisik pada bayi dan anak anak," papar Jasra.

Untuk mencegah warga mudik, Jasra mengingatkan berbagai stimulan pemerintah dan swasta perlu terus terkonsolidasi. Terutama menghadapi liburan lebaran.

Baca Juga:

Butuh Kesepakatan Antar Anak dan Orangtua Dalam Penggunaan Internet

Beragam hiburan di ruang keluarga dapat menjadi alternatif, agar lebaran kali ini, meski dari rumah, namun anak anak tetap cerita.

"Berbagai cara pencegahan agar keluarga dan anak anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan nyaman, harus mulai difikirkan orang tua," tutup Jasra. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kunjungi Sumsel, Jokowi Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang
Indonesia
Kunjungi Sumsel, Jokowi Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Sumatera Selatan, Selasa (26/1). Kepala Negara berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

PPKM Darurat, Polda Jateng Terjunkan 1.520 Personel Jaga Perbatasan dan Tempat Umum
Indonesia
PPKM Darurat, Polda Jateng Terjunkan 1.520 Personel Jaga Perbatasan dan Tempat Umum

Keseriusan dalam mengamankan PPKM Mikro dengan menerjunkan 1.520 personel untuk menjaga kawasan perbatasan dan tempat umum.

[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Pfizer Lebih Buat Orang Rentan Terkena COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Pfizer Lebih Buat Orang Rentan Terkena COVID-19

Juru Bicara FDA mengungkapkan bahwa klaim dalam artikel tersebut salah dan menyesatkan

Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi
Indonesia
Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi

Sampai tadi malam, jumlah saksi yang kami periksa mencapai 12 orang

RS Lapangan Kogabwilhan II Surabaya Sudah Nihil Pasien COVID-19
Indonesia
RS Lapangan Kogabwilhan II Surabaya Sudah Nihil Pasien COVID-19

Hasil swab pasien terakhir negatif, dan sudah diizinkan pulang. Jadi, saat ini otomatis sudah zero COVID-19. WNP terkategori pasien umum berasal dari Purwokerto.

BI Ingatkan Bank Turunkan Suku Bunga Kredit
Indonesia
BI Ingatkan Bank Turunkan Suku Bunga Kredit

Bank sentral sendiri sudah menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate cukup signifikan hingga saat ini berada di level 3,5 persen.

Promo BTS Meal Bikin Kerumunan, Begini Kata Dinkes DKI
Indonesia
Promo BTS Meal Bikin Kerumunan, Begini Kata Dinkes DKI

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta buka suara perihal kerumunan pembeli restoran cepat saji McDonald's, saat promo BTS Meal.

Kejagung Periksa Para Broker Terkait Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Para Broker Terkait Korupsi Asabri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri, yaitu mencapai Rp 22,78 triliun.

Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Indonesia
Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu.

Airlangga Hartarto: Protokol Kesehatan Dilaksanakan dengan Penegakan Hukum
Indonesia
Airlangga Hartarto: Protokol Kesehatan Dilaksanakan dengan Penegakan Hukum

Airlangga juga menyebut pemerintah terus mendorong dan menyediakan vaksin COVID-19 untuk masyarakat