Amplop Bansos PPKM Darurat Tertera Nama Istri Bupati Karanganyar Tuai Sorotan Bansos untuk PKL terdampak PPKM darurat dari Baznas Kabupaten Karanganyar tertera nama istri bupati. (MP/istimewa)

MerahPutih.com - Pembagian bantuan sosial (bansos) untuk PKL terdampak PPKM Darurat dari Baznas Kabupaten Karanganyar mendapatkan sorotan publik.

Hal tersebut terjadi karena amplop BST PPKM Darurat berisikan uang senilai Rp 300.000 itu tertulis nama istri Bupati Karanganyar, Siti Khomsiyah.

Sementara itu, bansos PKL dari Baznas Karanganyar tersebut nilai totalnya Rp 300 juta untuk 1.000 PKL. Sasaran yang sudah terdata sebanyak 840 PKL. Sedangkan pihak yang diberikan kewenangan memberikan bansos adalah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi (Disdagnakerkop) dan UKM Karanganyar.

Baca Juga:

WNA Asal India Positif COVID-19 di Karanganyar

Dikonfirmasi, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku tidak mengetahui kronologi kejadian amplop bansos PPKM Darurat bisa tertera nama istrinya.

"Saya tidak mengetahui soal itu kok bisa terjadi. Ya jelas saya sudah memberikan teguran pada Disdagnakerkop," ujar Juliyatmono, Jumat (23/7).

Ia mengaku sudah melakukan pengecekan dan hasilnya hanya terjadi kesalahan teknis saja. Kejadian itu berawal dari keteledoran salah satu pegawai di Disdagnakerkop.

"Ya itu teledor saja. Sudah saya tegur dan (amplopnya) sudah diganti," kata Juliyatmono," kata dia.

  Bupati Karanganyar Juliyatmono. (MP/Ismail)
Bupati Karanganyar Juliyatmono. (MP/Ismail)

Ia mengatakan, amplop tersebut biasanya digunakannya untuk menyumbang di hajatan. Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara rinci penyebab amplop itu bisa berada di Disdagnakerkop.

Tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian ini. Saya sudah minta diganti," kata dia.

Baca Juga:

Puluhan Warga Karanganyar Keracunan Takjil, Satu Meninggal Dunia

Kepala Disdagnakerkop Martadi berdalih ada kekeliruan teknis dalam penggunaan amplop tersebut.

Ia pun meminta maaf akan kesalahan teknis itu.

"Hanya kesalahan teknis saja. Kami kurang cermat. Bansos sudah tepat sasaran. Untuk pembagian bantuan itu tidak bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, melainkan dari Baznas," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

DPRD Karanganyar Kritik Surat Edaran Penggalangan Dana untuk Palestina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
17 Orang Terpapar COVID-19, Pemukinan di Gandaria Jaksel Lockdown
Indonesia
17 Orang Terpapar COVID-19, Pemukinan di Gandaria Jaksel Lockdown

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran menyatakan, aparat mengoptimalkan operasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro guna menekan kasus COVID-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Usulan RS COVID-19 Khusus Pejabat Dinilai Lukai Hati Rakyat
Indonesia
Usulan RS COVID-19 Khusus Pejabat Dinilai Lukai Hati Rakyat

"Kami menolak keras permintaan atau gagasan tersebut. Ini suara yang sangat melukai hati rakyat pada saat ratusan ribu penduduk Indonesia terpapar virus corona. Banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan penanganan layak di rumah sakit lantaran jumlah pasien COVID-19 meningkat tajam," ujar Charles

Kepala BNPT Peringatkan Penyebaran Paham Radikal Jadi Ancaman Serius
Indonesia
Kepala BNPT Peringatkan Penyebaran Paham Radikal Jadi Ancaman Serius

Penyebaran paham radikal intoleran yang berujung aksi terorisme di Indonesia tak hanya menyasar kepada masyarakat kekurangan ekonomi.

Pesawat Rimbun Air Ditemukan 3,4 Km dari Bandara Nabire, Begini Kondisinya
Indonesia
Pesawat Rimbun Air Ditemukan 3,4 Km dari Bandara Nabire, Begini Kondisinya

Pesawat itu take off dari Nabire untuk menuju Sugapa

Dalih KPK Belum Masuknya Harun Masiku di Situs Interpol
Indonesia
Dalih KPK Belum Masuknya Harun Masiku di Situs Interpol

Di situs Interpol memang tercantum beberapa nama buronan internasional lainnya namun atas permintaan negara lain.

RUU TPKS, Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual
Indonesia
RUU TPKS, Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mengganti nama Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Demokrat Nilai Pergantian Gorden Rumah Dinas DPR Tidak Tepat
Indonesia
Demokrat Nilai Pergantian Gorden Rumah Dinas DPR Tidak Tepat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid menegaskan, bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.

Menag Gaungkan Moderasi Beragama dalam Peringatan Hari Pahlawan
Indonesia
Menag Gaungkan Moderasi Beragama dalam Peringatan Hari Pahlawan

Semangat para pahlawan yang tak pernah membeda-bedakan, baik itu dari sisi suku, ras, agama, dan golongan harus menjadi inspirasi dan terus dirawat sampai saat ini.

Kepala BIN: Pembangunan IKN Tak Gerus Budaya dan Kearifan Lokal Kaltim
Indonesia
Kepala BIN: Pembangunan IKN Tak Gerus Budaya dan Kearifan Lokal Kaltim

Pemerintah terus melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan kearifan lokal masyarakat Kaltim mulai menggeliat guna menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemkot Bandung Kewalahan Kuburkan Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemkot Bandung Kewalahan Kuburkan Jenazah COVID-19

Tadjudin mencatat, sudah ada 1.723 liang lahat atau 6.892 meter persegi lahan yang terpakai di TPU Cikadut. Sedangkan Pemkot Bandung menyiapkan lahan seluas 2 hektar khusus untuk pemakaman kasus COVID-19.