Amnesty Tegaskan Ancaman Bui karena Tolak Divaksin Pelanggaran HAM Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap disuntik dosis pertama vaksin COVID-19 produksi Sinovac di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/HO-Setpres-Agus Suparto

Merahputih.com - Amnesty International Indonesia menegaskan pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun sebelum dilakukan vaksinasi. Pemerintah wajib mengupayakan proses vaksinasi dilakukan secara sukarela.

"Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidana pemenjaraan dan denda merupakan pelanggaran hak asasi manusia,'' kata Peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya dalam keteranganya, Kamis (14/1).

Baca Juga

Istana Cuma Nasehati Raffi Ahmad yang Hadiri Acara Pesta Usai Vaksinasi COVID-19

Dalam hal tertentu, pemerintah memang bisa membuat vaksinasi COVID-19 sebagai persyaratan misalnya untuk pendidikan atau penggunaan kendaraan umum sebagai langkah khusus untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Namun kebijakan tersebut harus sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia international.

“Amnesty menentang keras pendekatan pidana, terutama hukuman penjara, terhadap orang-orang yang menolak vaksinas,” jelas Ari.

Panglima
Ilustrasi: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat vaksinasi COVID-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Sekretariat Presiden

Alih-alih menakuti masyarakat dengan sanksi pidana, pemerintah seharusnya fokus menyebarkan informasi yang transparan, lengkap dan akurat terkait vaksin.

Manfaat ilmiah dari vaksin harus dijelaskan dan disebarkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang, dalam bahasa yang mereka pahami dan format yang dapat mereka akses.

"Ini guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap vaksin," kata Ari.

Amnesty mengingatkan bahwa hak untuk tidak diberikan perawatan medis tanpa persetujuan telah tercermin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Baca Juga

Setelah Raffi, Giliran Ariel Noah Disuntik Vaksin COVID-19

Termasuk Deklarasi Universal tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia yang intinya menyatakan bahwa intervensi medis. Namun hanya boleh dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang memadai.

"Selain itu persetujuan tersebut harus dinyatakan dan dapat ditarik kembali kapan saja dan dengan alasan apa pun," tutup Ari. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI
Indonesia
KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Komunikasi Pemerintah Buruk, New Normal Diprediksi tak Maksimal
Indonesia
Komunikasi Pemerintah Buruk, New Normal Diprediksi tak Maksimal

"Makanya, komunikasi pemerintah, mulai daerah hingga pusat harus profesional. Pendekatan-pendekatan komunitas cukup efektif, perlu di-'manage' baik," kata Emrus.

Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis
Indonesia
Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis

Petugas pemakaman jenazah COVID-19 yang bertugas di wilayah DKI Jakarta mendapatkan prioritas permohonan SIM A dan C baru maupun perpanjangan masa berlaku.

19 Relawan Sudah Disuntik Tes Vaksin COVID-19 di Unpad, 1 Orang Mundur
Indonesia
19 Relawan Sudah Disuntik Tes Vaksin COVID-19 di Unpad, 1 Orang Mundur

Kemarin 20 relawan dites usap, tapi yang datang 19 orang

Kementerian ATR Copot 10 Pejabat BPN
Indonesia
Kementerian ATR Copot 10 Pejabat BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencopot 10 pejabat BPN DKI Jakarta

Gugus Tugas Berubah Nama Jadi Satgas, DPR: Jangan Hanya Ganti Istilah dan Gunakan Influencer
Indonesia
Gugus Tugas Berubah Nama Jadi Satgas, DPR: Jangan Hanya Ganti Istilah dan Gunakan Influencer

Sekarang pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji

"Wapres Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa".

Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme

"Kesiapsiagaan diharapkan dapat dimiliki masyarakat guna daya cegah dan daya tangkal masyarakat," jelas Boy

Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati
Indonesia
Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati

Tersangka korupsi bekas Kepala BPN Bali sebelum bunuh diri sempat salat magrib dan buka puasa sunah.

Update Corona DKI Senin (1/6): 7.383 Positif, 2.246 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Senin (1/6): 7.383 Positif, 2.246 Orang Sembuh

"Hingga sampai hari ini sebanyak 521 orang meninggal dunia akibat corona," kata Widyastuti