Amnesty International Minta Pemerintah Cabut Persyaratan Diskriminatif CPNS Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado

MerahPutih.com - Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah agar persyaratan yang dinilai diskriminatif dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dapat dicabut. Persyaratan diskriminatif tersebut yakni pelarangan penyuka sesama jenis (LGBT) untuk mengikuti seleksi CPNS.

"Kebijakan ini mengecewakan. Indonesia seharusnya merekrut kandidat terbaik untuk menjadi pegawai negeri sipil, bukannya menerapkan persyaratan yang mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu dan tidak berdasar," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, Minggu (24/11).

Baca Juga

Pemkot Solo Buka 407 Formasi CPNS, Ini Rinciannya

Usman menegaskan persyaratan diskriminatif tersebut harus segera dicabut. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Persyaratan yang bersifat diskriminatif harus segera dicabut karena melanggar konstitusi dan tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional," tegas Usman.

Pernyataan ini disampaikan Usman menanggapi pernyataan juru bicara Kejaksaan Agung, Mukri yang menyatakan Korps Adhiyaksa ingin pelamar yang normal dan wajar. Mereka juga mensyaratkan postur badan ideal dengan standar BMI 18-25 dan tidak mengidap cacat fisik dan cacat mental.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid

Selain itu, kata Usman, Kementrian Perdagangan juga sempat melarang calon pelamar LGBT walaupun persyaratan ini kemudian dicabut. Sementara itu, Kementrian Pertahanan juga melarang perempuan hamil untuk melamar.

Baca Juga

18.876 Orang Melamar CPNS DKI, Ini Formasi yang Paling Banyak Diminati

"Ombudsman sudah mengkritik kebijakan-kebijakan yang diskriminatif ini dan mendesak kementrian untuk mencabutnya," pungkas Usman.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menanggapi isu persyaratan CPNS yang dinilai diskriminatif. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi hak instansi dalam menentukan kriteria calon pegawainya.

"Saya kira sah-sah saja. Mereka ingin yang sempurna kok. Boleh-boleh aja," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Jumat (22/11).

Begitu juga dengan pelarangan yang dilakukan Kejagung terhadap calon pelamar CPNS LGBT, dia pun tak mempermasalahkannya.

Baca Juga

Jangan Lewat, Daftar CPNS Kemenkeu Paling Lambat 29 November!

"Saya setuju dengan kejaksaan, tidak ada masalah," pungkas politikus PDI Perjuangan ini. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH