Amnesty International: Anggota Brimob yang Lakukan Pemukulan dan Penganiayaan Harus Diproses Hukum Sejumlah mobil terbakar di Komplek Asrama Brimob imbas dari demonstrasi menolak hasil hitungan KPU yang berujung kerusuhan di Petamburan, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/aa

Merahputih.com - Amnesty International Indonesia menyoroti pihak kepolisian yang dinilai luput menjelaskan akuntabilitas penggunaan kekuatan berlebihan dalam aksi kericuhan 21-22 Mei. Salah satunya adalah dugaan penyiksaan yang terjadi di Kampung Bali,Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Anggota Brimob yang melakukan pemukulan dan penganiayaan di Kampung Bali harus diproses hukum secara adil," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Selasa (11/6).

BACA JUGA: TPF Polri Mulai Ungkap Kematian 8 Orang saat Kerusuhan 21-22 Mei

Meski diakuinya, kepolisian berada dalam kondisi yang tidak mudah ketika menjadi target penyerangan oleh sekelompok massa. Sehingga banyak petugas kepolisian yang terluka.

Massa yang sempat membubarkan diri kemudian kembali dan menyerang petugas kepolisian
Massa yang sempat membubarkan diri kemudian kembali dan menyerang petugas kepolisian yang berjaga di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat (Foto: antaranews)

Meski begitu, dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan tetap harus diungkap.

"Komandan Brimob juga perlu dimintai pertanggungjawaban terkait tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya," jelas Usman dikutip Antara.

BACA JUGA: Empat Pembakaran Mobil Brimob saat Kerusuhan 21-22 Mei Ditangkap

Untuk diketahui, hingga kini, polisi mengungkap adanya dua aktor utama skenario rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan satu pemimpin lembaga survei, yakni mantan Kaskostrad Mayjen TNI (Purn) KZ dan HM. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada Mutasi Virus Corona Muncul di DIY dan Jateng
Indonesia
Waspada Mutasi Virus Corona Muncul di DIY dan Jateng

Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada menemukan empat mutasi virus corona (COVID-19) di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung
Indonesia
MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Jaksa Pinangki diduga sempat melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra di Malaysia

Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye
Indonesia
Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye

Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dinyatakan lolos untuk mengikuti pilkada setempat pada 9 Desember 2020, harus mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 saat kampanye.

Menteri PUPR: Pemprov DKI Tugasnya Bebaskan Lahan, Kami yang Bangun
Indonesia
Menteri PUPR: Pemprov DKI Tugasnya Bebaskan Lahan, Kami yang Bangun

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan baik naturalisasi mau normalisasi konsep sama.

Belum Dapat Restu Jokowi, Masjid Istiqlal Masih Tutup
Indonesia
Belum Dapat Restu Jokowi, Masjid Istiqlal Masih Tutup

Renovasi Masjid Istiqlal yang dimulai sejak Mei di tengah pandemi corona akhirnya rampung.

Polri Musnahkan Ratusan Kilogram Narkoba Jelang Tahun Baru
Indonesia
Polri Musnahkan Ratusan Kilogram Narkoba Jelang Tahun Baru

Narkoba itu dimusnahkan dengan cara dibakar di alat insenerator yang berada di RSPAD Gatot Subroto

KPK Minta Maqdir Ismail Laporkan Keberadaan Eks Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Minta Maqdir Ismail Laporkan Keberadaan Eks Sekretaris MA Nurhadi

Maqdir sempat menyatakan bahwa kliennya tersebut berada di Jakarta

KPK-Kemenkes Fasilitasi 50 Tahanan Tes SWAB
Indonesia
KPK-Kemenkes Fasilitasi 50 Tahanan Tes SWAB

50 tahanan KPK yang melakukan uji ini berasal dari tiga rumah tahanan

Pimpinan KPK Bergiliran Kerja di Kantor
Indonesia
Pimpinan KPK Bergiliran Kerja di Kantor

Nawawi memastikan pihaknya secara berkala melakukan evaluasi terhadap sistem kerja di KPK

Serap Aspirasi Massa Anti UU Cipta Kerja Jadi Strategi Kepala Daerah Jelang 2024
Indonesia
Serap Aspirasi Massa Anti UU Cipta Kerja Jadi Strategi Kepala Daerah Jelang 2024

Sejumlah kepala daerah menunjukkan dukungan terhadap aksi rakyat menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.