Amini Komnas HAM, PSI: Berita Pelintiran Picu Kerusuhan Kerusuhan di Papua yang terlihat dari Bandara Wamena. (Dok.istimewa/Ant)

Merahputih.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Dinas Informasi dan Komunikasi Papua sudah memblokir dan membatasi akses internet di Papua paska kerusuhan. Sementara Facebook Inc, Kamis (3/10), mengumumkan telah menghapus ratusan laman, grup, dan akun Facebook di empat negara, termasuk Indonesia.

Tindakan itu diambil karena pengelola Facebook mengidentifikasi adanya pelanggaran yang disebut sebagai 'perilaku tak otentik terkoordinasi' Diantara yang dihapus termasuk 100 akun terkait Papua.

Baca Juga:

Sudah 15 Ribu Pengungsi Keluar dari Wamena Pasca Kerusuhan

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengatakan, sejak awal kebijakan Kominfo berupaya untuk menghentikan penyebaran hoaks.

"Kita harus mendengar suara Komnas HAM Papua. Tapi ini soal menghentikan arus penyebaran berita yang diplintir. Yang dikhawatirkan berita plintiran ini bisa memicu kerusuhan. Kita butuh suara-suara positif di berbagai media, bukan suara negatif yang justru memicu amarah,” jelasnya.

Kerusuhan Wamena yang terjadi pada tanggal 23 September lalu
Kerusuhan Wamena yang terjadi pada tanggal 23 September lalu (Foto: antaranews)

Selain itu, Tsamara menilai jaminan keamanan dengan tetap menyiagakan aparat gabungan TNI dan Polri di sejumlah titik akan membantu warga kembali menjalani hidup normal karena situasi semakin aman.

Saat kerusuhan pecah, tidak hanya warga Wamena yang mengungsi. Masyarakat dari beberapa kabupaten sekitar, seperti Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo dan lainnya juga ikut mengungsi.

Baca Juga:

Wamena Mulai Kondusif, Jumlah Pengungsi Tercatat Menurun

“Karena banyak yang terkena dampak, maka saatnya kita tumbuhkan sikap solidaritas. Baik saling memberi bantuan atau dukungan kepada pengungsi, ataupun saling menjaga dan mengingatkan agar tidak mudah percaya setiap ada berita-berita negatif yang mengarah kepada perpecahan Papua. Setiap warga negara harus bisa merasa aman, di mana pun itu,” jelasnya. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH