Amien Rais Dinilai Terlalu Bersemangat Kritik Pemerintah hingga Berujung Suudzon Pendiri Partai Ummat, Amien Rais (tengah). - ANTARA/Reno Esnir

MerahPutih.com - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mengungkapkan, kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.

Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.

Baca Juga

Jokowi Tak Punya Hak Konstitusional Minta MPR Gelar Sidang Istimewa

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, apa yang disampaikan Amien Rais berisi kecurigaan dan terburu-buru.

"Mungkin Pak Amien terlalu bersemangat mengkritik pemerintah, sehingga pernyataannya cenderung suudzon," kata Karyono saat dihubungi wartawan, Senin (15/3).

Terlebih, Amien Rais menduga dalam sidang istimewa MPR akan mengubah pasal tentang masa jabatan presiden dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pendiri Partai Ummat, Amien Rais. Foto: Youtube Amien Rais Official
Pendiri Partai Ummat, Amien Rais. Foto: Youtube Amien Rais Official

Karyono mengatakan, wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sudah pernah muncul sebelumnya.

Tetapi, usulan tersebut justru banyak ditolak mayoritas fraksi di MPR. Berbagai komponen masyarakat juga menolak wacana tersebut.

"Tidak mudah untuk mengubah pasal mengenai perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Karyono.

Untuk mewujudkan agenda tersebut, kata Karyono, diperlukan energi politik yang sangat besar, harus dilakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Yaitu Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi; Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Untuk mengubah pasal ini bisa menimbulkan resistensi dan menciptakan kegaduhan politik. Tentu hal sudah diperhitungkan.

"Karenanya, menurut saya Presiden Jokowi tidak akan gegabah mengusulkan perubahan masa jabatan," jelasnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, hingga sampai saat ini pihaknya belum membahas masa jabatan presiden.

"Karena kita masih berpatokan dengan aturan yang ada saat ini," kata Dasco kepada wartawan, Senin (15/3).

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, sejauh ini pihaknya tetap mengacu pada aturan yang ada bahwa masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode.

"Sepanjang aturan itu belum berubah berarti masih seperti itu," ujarnya. (Knu)

Baca Juga

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Beberkan Alasan Dukung Presidential Threshold 0 Persen
Indonesia
PAN Beberkan Alasan Dukung Presidential Threshold 0 Persen

Viva lantas menjelaskan alasan mengapa PAN mendukung PT diturunkan menjadi 0 persen

Wapres Berolahraga Susuri Pantai Nusa Dua, Sapa Warga dan Turis
Indonesia
Wapres Berolahraga Susuri Pantai Nusa Dua, Sapa Warga dan Turis

Wapres Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin menyempatkan diri berolahraga pagi dengan berjalan kaki di sepanjang pantai Nusa Dua, Selasa (30/8).

Seluruh Kepala Daerah PDIP Teken Surat Pernyataan di Hadapan Megawati
Indonesia
Seluruh Kepala Daerah PDIP Teken Surat Pernyataan di Hadapan Megawati

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta para kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP untuk menandatangani surat pernyataan.

Cakupan Vaksinasi Booster Masih Minim
Indonesia
Cakupan Vaksinasi Booster Masih Minim

Indonesia ditegaskan Presiden Joko Widodo, tak akan buru-buru mengakhiri status pandemi COVID-19.

19 Hari Penerapan Ganjil Genap di Jakarta, 5.131 Kendaraan Ditilang
Indonesia
19 Hari Penerapan Ganjil Genap di Jakarta, 5.131 Kendaraan Ditilang

Para pengendara kendaraan bermotor di DKI Jakarta belum sepenuhnya mematuhi aturan ganjil genap. Buktinya, 5.131 kendaraan mendapat sanksi tilang.

Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Indonesia
Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Taufik Gerindra Yakin Anies Lakukan Kajian Sebelum Revisi UMP DKI
Indonesia
Pemkot Cirebon Siapkan Strategi Hadapi Penyebaran Omicron
Indonesia
Pemkot Cirebon Siapkan Strategi Hadapi Penyebaran Omicron

Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah menyiapkan strategi langkah antisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron.

KPU-Pemerintah Diminta Seia Sekata Ihwal Tanggal Pemilu 2024
Indonesia
KPU-Pemerintah Diminta Seia Sekata Ihwal Tanggal Pemilu 2024

DPR menggelar rapat yang dilakukan berdasarkan rapat pimpinan dan pleno

PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru
Indonesia
PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru

Ia meminta pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.