Amien Rais Dinilai Terlalu Bersemangat Kritik Pemerintah hingga Berujung Suudzon Pendiri Partai Ummat, Amien Rais (tengah). - ANTARA/Reno Esnir

MerahPutih.com - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mengungkapkan, kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.

Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.

Baca Juga

Jokowi Tak Punya Hak Konstitusional Minta MPR Gelar Sidang Istimewa

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, apa yang disampaikan Amien Rais berisi kecurigaan dan terburu-buru.

"Mungkin Pak Amien terlalu bersemangat mengkritik pemerintah, sehingga pernyataannya cenderung suudzon," kata Karyono saat dihubungi wartawan, Senin (15/3).

Terlebih, Amien Rais menduga dalam sidang istimewa MPR akan mengubah pasal tentang masa jabatan presiden dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pendiri Partai Ummat, Amien Rais. Foto: Youtube Amien Rais Official
Pendiri Partai Ummat, Amien Rais. Foto: Youtube Amien Rais Official

Karyono mengatakan, wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sudah pernah muncul sebelumnya.

Tetapi, usulan tersebut justru banyak ditolak mayoritas fraksi di MPR. Berbagai komponen masyarakat juga menolak wacana tersebut.

"Tidak mudah untuk mengubah pasal mengenai perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Karyono.

Untuk mewujudkan agenda tersebut, kata Karyono, diperlukan energi politik yang sangat besar, harus dilakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Yaitu Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi; Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Untuk mengubah pasal ini bisa menimbulkan resistensi dan menciptakan kegaduhan politik. Tentu hal sudah diperhitungkan.

"Karenanya, menurut saya Presiden Jokowi tidak akan gegabah mengusulkan perubahan masa jabatan," jelasnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, hingga sampai saat ini pihaknya belum membahas masa jabatan presiden.

"Karena kita masih berpatokan dengan aturan yang ada saat ini," kata Dasco kepada wartawan, Senin (15/3).

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, sejauh ini pihaknya tetap mengacu pada aturan yang ada bahwa masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode.

"Sepanjang aturan itu belum berubah berarti masih seperti itu," ujarnya. (Knu)

Baca Juga

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong
Indonesia
Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong

Disinggung pelaksanaan vaksinasi gotong royong, ia menegaskan sampai sejauh ini masih menunggu instruksi dari pusat.

Tengah Terpuruk, Pengusaha Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
Indonesia
Tengah Terpuruk, Pengusaha Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

"Hampir 1.500 gerai ritel modern berhenti beroperasi dalam kurung waktu 18 bulan terakhir," kata Roy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (26/8).

Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021
Indonesia
Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021

KAI Commuter akan menyesuaikan operasional perjalanan KRL Commuterline Jabodetabek menjadi 986 perjalanan KRL dengan 93 loop yang beroperasi dan jam operasional 04.00-22.00 WIB.

Perpanjang Bansos Tunai, Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat
Indonesia
Perpanjang Bansos Tunai, Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat

Penyaluran BST dilakukan selama 4 bulan, sejak Januari hingga April 2021 ini. Tapi Premi tidak menjawab kapan dana tunai tahap terakhir ini akan cair ke warga

10 Daerah Masuk Nominasi Penghargaan Bhumandala 2021
Indonesia
10 Daerah Masuk Nominasi Penghargaan Bhumandala 2021

Sepuluh daerah terpilih menjadi nominasi penerima penghargaan Bhumandala 2021 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Gubernur Kaltim Tak Keluarkan Izin Baru Perkebunan Sawit
Indonesia
Gubernur Kaltim Tak Keluarkan Izin Baru Perkebunan Sawit

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan lagi izin baru untuk perkebunan kelapa sawit.

[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak

Setelah ditelusuri Tim Mafindo, Radiasi Wi-Fi tidak memicu kanker, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Cegah Rabies, 500 Hewan Peliharaan Divaksin Gratis
Foto
Cegah Rabies, 500 Hewan Peliharaan Divaksin Gratis

Petugas menyuntikan vaksin anti rabies kepada seekor kucing di Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) Kota Tangerang, Banten

Ratusan Aparat Jaga Ketat Gedung Pengadilan di Sidang Perdana Rizieq
Indonesia
Ratusan Aparat Jaga Ketat Gedung Pengadilan di Sidang Perdana Rizieq

Sebanyak 659 personel dikerahkan guna mengamankan jalannya persidangan Rizieq Shihab yang berlangsung, Selasa (16/3).

Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama
Indonesia
Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama

Bamsoet mengajak masyarakat tidak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras