Amien Rais Cs Ngotot Persidangan Kasus Laskar FPI di Pengadilan HAM Kendaraan yang digunakan saat bentrok laskar FPI dan Polisi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) terhadap enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) ingin kasus kematian enam orang tersebut yang tewas ditembak di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek dibawa ke pengadilan HAM. Permintaan ini sudah disampaikam kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami punya semua data yang berisi fakta kasus tersebut," kata Ketua TP3 Abdullah Hehamahua kepada wartawan yang dikutip, Senin (15/3).

Baca Juga:

Temui Jokowi Bahas Kematian Laskar FPI, Amien Rais Cs Dinilai Kehilangan Akal

Ia menilai, kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, TP3 ingin pemerintah membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda.

"Pak Jokowi hanya menjawab akan melaksanakan kasus ini secara terbuka dan adil serta TP3 boleh menyampaikan data yang dipunya terkait kasus tersebut," katanya.

Selain kepada Presiden Jokowi, Abdullah menuturkan, buku putih berisi data tersebut akan diserahkan juga pada Kapolri Lisyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung, Komnas HAM. dan instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengatakan, dalam pertemuan dengan Jokowi pada 9 Maret, pihaknya mengajukan dua permintaan. Yakni, meminta kasus ini ditangani dengan terbuka, transparan dan akuntabel. Kedua, TP3 meminta kasus tersebut disidangkan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa.

Menanggapi dua permintaan tersebut, Abdullah bercerita, Presiden menjawab dua poin. Pemerintah akan melaksanakan (pengusutan kasus) secara terbuka, fair dan adil.

Rekontruksi penembakan laskar FPI. (Foto: Antara)
Rekontruksi penembakan laskar FPI. (Foto: Antara)

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa insiden yang menewaskan enam anggota FPI bukan pelanggaran HAM berat.

Menurut Taufan, berdasarkan Statuta Roma suatu kasus dapat dikategorikan masuk dalam kriteria pelanggaran HAM berat ketika tindakan penyerangan dan pembunuhan itu merupakan hasil dari sebuah kebijakan atau lembaga negara.

"Kalau kita lihat kasus (penembakan 6 laskar) FPI apakah ada kebijakan dalam hal ini kepolisian atau lembaga negara ya Presiden begitu? Itu tidak kami temukan," ucap Taufan.

Taufan mengungkapkan bahwa Komnas HAM hanya menemukan perintah dari kepolisian untuk melakukan penguntitan. Ada perintah penguntitan ditemukan, bukan penyerangan dan pembunuhan masyarakat sipil.

"Kalau itu (perintah penguntitan) diakui. Polda Metro Jaya tunjukan pada kami surat perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, perwakilan TP3 menemui Presiden Jokowi, Selasa (9/3) siang. Selain Amien Rais yang memimpin rombongan TP3, terlihat juga hadir Abdullah Hehamahua, Kiai Muhyiddin, dan Marwan Batubara. (Knu)

Baca Juga:

Bareskrim Periksa 3 Anggota Polda Metro Jaya yang Diduga Terlibat Penembakan Laskar FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituding Punya Bisnis di Papua, Luhut: Biarlah Dibuktikan di Pengadilan
Indonesia
Dituding Punya Bisnis di Papua, Luhut: Biarlah Dibuktikan di Pengadilan

Luhut mengaku tidak pernah melakukan kecurangan, seperti yang diduga oleh terlapor. Karena itu, ia ingin kebenaran perkara ini dapat dibuktikan di pengadilan.

Update COVID-19 Senin (15/2): Pasien Positif Bertambah 6.462
Indonesia
Update COVID-19 Senin (15/2): Pasien Positif Bertambah 6.462

Kasus meninggal bertambah 184 menjadi total 33.367

UU Cipta kerja Resmi Ditandatangani, Jubir Jokowi: Terima Kasih Rakyat Indonesia
Indonesia
UU Cipta kerja Resmi Ditandatangani, Jubir Jokowi: Terima Kasih Rakyat Indonesia

Serikat buruh mengancam akan membuat gerakan penolakan masif

[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Disebut Terlibat Dalam Dugaan Suap Benur
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Disebut Terlibat Dalam Dugaan Suap Benur

Tidak ada sumber yang kredibel terkait pemberitaan Menhan Prabowo Subianto ditangkap KPK. Hanya namanya dicatutkan dalam berita acara pemeriksaan sidang tersebut.

Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air
Indonesia
Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air

Pasukan elite TNI dari Kopaska dan Denjaka ikut diturunkan mencari korban dan puing Pesawat Sriwijaya Air yang diduga jatuh di sekitar Pulau Laki.

Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona
Indonesia
Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dinyatakan positif COVID-19.

'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'
Indonesia
'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

Salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah

 Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar
Indonesia
Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar

Tercatat hanya 58 persen wakil rakyat di Senayan yang patuh serahkan LHKPN ke KPK. Pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239.

Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan
Indonesia
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan nengatakan, kebutuhan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.

Warga 15 Desa di Kabupaten Cirebon Serentak Ikuti Literasi Digital
Indonesia
Warga 15 Desa di Kabupaten Cirebon Serentak Ikuti Literasi Digital

Ratusan warga di 15 desa di Kabupaten Cirebon, secara serentak dilatih literasi digital oleh 45 pandu digital yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.