Amien Rais Cs Akan Kembali Ajukan Uji Materi Perppu Corona ke MK Sidang perdana gugatan uji materi Perppu Corona di MK (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Amien Rais dan kawan-kawan kembali mengajukan uji materi atau judicial review Perppu Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah gugatan pertamanya ditolak lantaran dinilai belum lengkap secara materi oleh hakim MK.

Salah satu penggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keunganan selama pandemi Covid-19, Hari Damai Lubis mengungkapkan pihakan akan mengajukan lagi gugatan bila perppu tersebut sudah diundangkan DPR.

Baca Juga:

Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

"Saya melalui kuasa hukum Arvid Martdwisaktyo akan langsung registrasi judicial review ke MK saat dengar dan tahu tepat hari perppu itu dinyatakan sah berlaku menjadi undang-undang," kata Damai Hari Lubis melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (14/5).

Ketua Divisi Hukum PA 212 Hari Damai Lubis
Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis (Foto: screenshot youtube.com)

Ia telah melayangkan surat pencabutan permohonan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 karena DPR RI pada hari Selasa (12/5) telah menyetujui pengesahan perppu itu menjadi undang-undang.

Pencabutan perkara itu, lanjut dia, karena objek uji materi sudah tidak ada sejak perppu itu disahkan DPR menjadi undang-undang dan diperkirakan permohonan itu tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan Damai Hari Lubis yang mencabut permohonannya, dua pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ingin agar Mahkamah Konstitusi mempercepat pemeriksaan perkara-perkara mereka.

Koordinator MAKI Boyamin, salah satu pemohon, dalam sidang Kamis siang mengaku ragu perppu itu akan diundangkan dalam lembaran negara sebelum 30 hari setelah disahkan.

"Saya terpaksa tidak mau dibohongi oleh DPR dan pemerintah, jangan-jangan juga tidak tayang sampai 30 hari. 30 hari pun belum tentu tayang di Lembaran Negara. Jadi, dalam hal ini kami tetap pengen terus dan mohon dipercepat juga, Yang Mulia," kata Boyamin seperti dilansir Antara.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Sementara itu, kuasa hukum Din Syamsuddin, Ahmad Yani, juga memilih tidak mencabut permohonan, kemudian meminta agar Mahkamah Konstitusi mempercepat pemeriksaan perkara tersebut karena mendesak.

"Kami berharap betul kepada hakim panel agar perkara ini bisa mendapat skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan karena ini menyangkut masalah hajat dan kehidupan masyarakat serta sistem bernegara dan ketatanegaraan kita," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Tes Swab Rp900 Ribu tak Bisa Dijangkau Warga Miskin
Indonesia
Harga Tes Swab Rp900 Ribu tak Bisa Dijangkau Warga Miskin

"Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga swab test sebesar Rp 900 ribu, tentu mereka akan kesulitan. Karena itu, perlu anggaran negara untuk membantu mereka," terang Saleh.

Di Tengah Ancaman Virus Corona, Pertamina Jamin Stok BBM Aman
Indonesia
Di Tengah Ancaman Virus Corona, Pertamina Jamin Stok BBM Aman

BBM dalam kondisi aman dan cukup baik di tengah wabah Virus corona baru atau COVID-19 di tanah air.

Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka

Sementara ini, belum ada indikasi tersangka baru.

Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos

Jawara Anies-Sandi Minta Anies Baswedan Batalkan Reklamasi Ancol
Indonesia
Jawara Anies-Sandi Minta Anies Baswedan Batalkan Reklamasi Ancol

Ada penilaian putusan tersebut mencederai hak-hak nelayan dan warga pesisir lainnya

 Rapid Test Massal di Pasar Tradisional Solo, 2 Pedagang Pasar Burung Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal di Pasar Tradisional Solo, 2 Pedagang Pasar Burung Reaktif

"Total ada 296 orang jalani rapid test massal di pasar tradisional dan pasar modern di Solo Jumat kemarin. Rapid test secara acak itu ditemukan dua pedagang diyatakan reaktif," ujar Ning di Solo, Minggu (24/5).

15 Juni Jadwal Pendaftaran PPDB DKI, Begini Proses dan Dokumen yang Harus Dilengkapi
Indonesia
15 Juni Jadwal Pendaftaran PPDB DKI, Begini Proses dan Dokumen yang Harus Dilengkapi

Calon siswa diminta untuk melakukan pemilihan sekolah dalam waktu dua hari yakni 15-16 Juni.

Dishub DKI Putar Balik 2.900 Kendaraan tak Miliki SIKM
Indonesia
Dishub DKI Putar Balik 2.900 Kendaraan tak Miliki SIKM

ribuan kendaraan yang diperintahkan untuk memutar arah di check point itu ialah mobil pribadi dan angkutan umum.

Penjelasan BMKG soal Gempa Turki
Indonesia
Penjelasan BMKG soal Gempa Turki

Provinsi Izmir, Turki, diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,0 pada Jumat (30/10).

Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada
Indonesia
Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada

Waktu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai peraturan perundang-undangan adalah 45 hari sejak permohonan perselisihan.