Amien Rais Cs Ajukan Judicial Review Perppu Corona, Mahfud MD Tak Gentar Menko Polhukam Mahfud MD (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak masalah ada sebagian pihak yang mengajukan judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Menurut Mahfud, tak ada yang melarang mengkritisi isinya di DPR.

Baca Juga:

Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

"Atau mengujinya dengan judicial review ke MK atas Perpu tersebut jika ada potensi dikorupsikan," kata Mahfud lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (18/4) kemarin.

Perppu Corona digugat, Mahfud MD tak gentar
Menko Polhukam Mahfud MD akui tidak gentar hadapi gugatan judicial review Perppu corona (MP/Asropih)

Mahfud MD menyebut, bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona sejatinya dipergunakan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

“Perppu 1 tahun 2020 bertujuan menjaga rakyat dari keterpurukan sosial dan ekonomi karena Covid-19,” kata Mahfud MD, Sabtu (18/4).

Ia juga menyebut bahwa pemerintah sangat terbuka dengan materi yang ada di dalam Perppu tersebut. Bahkan ia mempersilahkan jika ada pihak yang memilih untuk melakukan uji materi terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyikapi wabah pandemik Covid-19 itu.

Mahfud harapkan tempaan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dapat menghasilkan regulasi yang sangat matang.

“Dari semuanya nanti bisa lahir keputusan yang baik bagi bangsa,” tandasnya.

Perlu diketahui, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono dan politikus senior PAN Amien Rais menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 karena dianggap bermasalah. Mereka diwakili oleh kuasa hukum mereka yakni eks politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani.

Baca Juga:

Jumlah Pasien COVID-19 Kian Meningkat, Gubernur Khofifah Akan Panggil Risma

Menurut Yani, setidaknya ada enam pasal dari perppu itu yang didugat ke MK, yakni antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1-3,2. Pasal 12,3. Pasal 16,4. Pasal 23,5. Pasal 27 dan6. Pasal 28.

Pasal-pasal tersebut dinilai hanya menyelamatkan kepentingan oligarki daripada efektivitas dan efisiensi uang negara.(Knu)

Baca Juga:

Pemberian Kartu Prakerja Bagi Pekerja yang Terdampak COVID-19 Keliru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Prabowo Soal Masa Awal Gerindra Didirikan
Indonesia
Cerita Prabowo Soal Masa Awal Gerindra Didirikan

Prabowo menyebut Gerindra tersebut sering diejek dan tidak diperhitungkan dalam perpolitikan nasional.

Berhasil Kendalikan COVID-19, Papua Barat Diharap Jadi Percontohan Nasional
Indonesia
Berhasil Kendalikan COVID-19, Papua Barat Diharap Jadi Percontohan Nasional

Provinsi Papua Barat juga berhasil mempertahankan empat daerah pada zona hijau

 Pemerintah Larang Mudik, Gibran: Mungkin Bapak Lebaran Tahun Ini Tidak Pulang Solo
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Gibran: Mungkin Bapak Lebaran Tahun Ini Tidak Pulang Solo

"Saya belum dapat kabar mudik apa tidak (bapak). Mungkin tidak mudik Solo," kata Gibran dengan singkat.

Anda Hakim Minta Kader Fortiber Bantu Pemerintah dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi
Indonesia
Anda Hakim Minta Kader Fortiber Bantu Pemerintah dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

Pada perayaan Imlek tahun ini Fortiber bertemakan 'Menjalin Persahabatan Menjadi Persaudaraan dalam Bingkai NKRI'.

Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September
Indonesia
Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September

Hal tersebut menyusul anggaran yang ada di APBD 2020 habis akibat terkuras menangani virus corona atau COVID-19.

Megawati ke Whisnu Buana: Terima Kasih Sudah Bantu Risma Bangun Surabaya
Indonesia
Megawati ke Whisnu Buana: Terima Kasih Sudah Bantu Risma Bangun Surabaya

Whisnu adalah salah satu nama bakal calon wali kota Surabaya dan merupakan kader PDIP, dan menjabat sebagai wakil wali kota mendampingi Tri Rismaharini selama 10 tahun terakhir.

 Anggaran Pertahanan Masuk Kategori Rahasia Negara, Prabowo Enggan Buka-bukaan
Indonesia
Anggaran Pertahanan Masuk Kategori Rahasia Negara, Prabowo Enggan Buka-bukaan

"Seharusnya kita selalu prudent, hati-hati dan sedapat mungkin mempersulit pihak non Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," ucap Prabowo

MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit
Indonesia
MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit

Tingkat ketersediaan pasien di setiap RS rata-rata telah mencapai 70 persen.

Pemerintah Diminta Bekukan Aset Djoko Tjandra di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Bekukan Aset Djoko Tjandra di Indonesia

Hal ini lantaran Djoko Tjandra telah melakukan perbuatan melawan hukum, setidaknya dengan masuk ke Indonesia secara ilegal.

 Pemerintah Pastikan Tak Pernah Bernegosiasi dengan Arab Saudi Soal Kepulangan Habib Rizieq
Indonesia
Pemerintah Pastikan Tak Pernah Bernegosiasi dengan Arab Saudi Soal Kepulangan Habib Rizieq

"Saya sangat senang bisa bertemu dengan yang mulia Menteri Mahfud. Kita bicara mengenai banyak hal terkait hubungan masa depan antara Arab Saudi dan Indonesia," katanya