Ambang Batas Presiden 20 Persen Dinilai Bikin Mumet Partai Politik Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai politik (parpol) harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin mengusung calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Sebab, mereka wajib memenuhi ketentuan presidential threshold atau ambang batas sebesar 20 persen suara sah nasional.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meyakini ambas batas presiden bakal bikin mumet atau pusing parpol tanah air.

Baca Juga

Berpotensi Koalisi dengan PKS-PKB, Demokrat Sebut Tengah Intens dengan 1 Partai Lagi

"Ini kan memang semua mumet (pusing). Partai-partai juga puyeng dengan 'presidential threshold' yang harus mencapai 20 persen," kata Siti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/6).

Lanjut Siti, ketentuan PT 20 persen bukan hanya berdampak pada partai kecil atau non-parlemen saja, melainkan partai-partai besar juga bakal mengalami hal serupa karena harus berkoalisi demi mengusung jagoannya di Pilpres 2024.

Artinya, kata dia, suka atau tidak suka maka setiap partai politik harus berkoalisi untuk memantapkan dan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

Apalagi, sambungnya, sejumlah partai politik sudah mulai menunjukkan sikap dengan membentuk koalisi. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlebih dulu membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca Juga

PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

Teranyar, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Sabtu (18/6) malam di kediaman Prabowo.

Kedua partai tersebut diketahui sepakat bekerja sama menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Apalagi, katanya, sudah mulai muncul dan mengarah pengerucutan sikap-sikap politik beberapa partai. KIB sudah ada tiga partai, dan sebelumnya disebut-sebut ada Koalisi Semut Merah antara PKS dan PKB. Selain itu, ada kemungkinan terbangunnya koalisi antara Demokrat dengan PKS, termasuk bergabungnya NasDem.

"Ini masih saling mencari kecocokan karena tidak sekadar koalisi karena calon yang diusung bisa menjadi pemantik konflik atau perpecahan jika tidak sepaham," jelasnya.

Khusus KIB, Siti melihat dari tiga partai yang tergabung, Golkar tampak lebih getol akan mengusung kadernya dibandingkan dua partai lainnya. Hal itu diperkuat dari hasil keputusan Musyawarah Nasional Golkar. (*)

Baca Juga

Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI Nyatakan Kecewa dengan Putusan Pidana Nihil Heru Hidayat
Indonesia
MAKI Nyatakan Kecewa dengan Putusan Pidana Nihil Heru Hidayat

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis pidana nihil Heru Hidayat

KPPU Gandeng Polri Panggil Pihak -pihak Terlibat Mahalnya Minyak Goreng
Indonesia
KPPU Gandeng Polri Panggil Pihak -pihak Terlibat Mahalnya Minyak Goreng

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) siap meminta bantuan aparat kepolisian untuk memanggil ulang pelaku usaha terkait kenaikan harga minyak goreng, karena pada pemanggilan pertama tidak semuanya hadir. Ketua KPPU Ukay Karyadi di Surabaya, Selasa mengatakan, hingga 19 April 2022 KPPU sudah memanggil 11 pihak, di antaranya enam produsen, tiga pengemasan serta dua distributor.

Kapolri Soal Potong Kepala, Kapolda Metro: Saya Tambahkan Blender Sekalian
Indonesia
Kapolri Soal Potong Kepala, Kapolda Metro: Saya Tambahkan Blender Sekalian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu sempat menyatakan bakal "memotong" kepala dari unit jajaran di kepolisian jika tidak menjalankan tugas dengan benar.

51 Ribu Balita di Bogor Alami Masalah Postur dan Gizi
Indonesia
51 Ribu Balita di Bogor Alami Masalah Postur dan Gizi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor minta semua pihak mendorong pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting termasuk dalam penyediaan sarana prasarana posyandu.

Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan
Indonesia
Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti megatakan, pemberian remisi kepada Djoko Tjandra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya, Djoko Tjandra telah menjalani 1/3 masa hukuman dari 2 tahun pidana penjara atas perkara cessie Bank Bali berdasarkan putusan MA tahun 2009 yang sudah dijalaninya sejak 31 Juli 2020.

Level Penyebaran COVID-19 Rendah, Pemerintah Diminta Tak Persulit Syarat Perjalanan
Indonesia
Level Penyebaran COVID-19 Rendah, Pemerintah Diminta Tak Persulit Syarat Perjalanan

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko rendah penularan COVID-19.

Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol
Indonesia
Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol

Akun ojol ini kemudian digunakan tersangka RF untuk menerima orderan

Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Mendukung RUU TPKS
Indonesia
Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Mendukung RUU TPKS

Sekitar 60 persen dari warga mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP
Indonesia
Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari jadinya yang ke-49 tahun pada Senin (10/1).