Amankan Pilkada, Indeks Kerawanan Jadi Acuan Polisi Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kepolisian bakal membagi jumlah anggotanya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berdasarkan indeks potensi kerawanan dan karakteristik masing-masing daerah,

"Itu menjadi catatan kepolisian untuk dijadikan pedoman dalam melakukan deteksi dini dan mencegah gangguan kamtibmas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono/

Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung di 270 lokasi yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kepolisian telah melakukan deteksi dini untuk mencegah gangguan kamtibmas demi Pilkada Serentak 2020 yang aman, damai, sejuk, jujur, adil, dan aman dari penularan COVID-19.

Baca Juga:

Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini

Kepolisian berpegangan pada indeks potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 adalah alat untuk mengukur tingkat kerawanan suatu wilayah yang melaksanakan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang diukur menggunakan instrumen dalam bentuk dimensi, variabel, dan indikator.

Indeks potensi kerawanan, terbagi tiga kategori, yakni daerah kurang rawan, rawan, dan sangat rawan dengan penilaian indeks potensi kerawanan terdiri atas lima dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator. Dalam setiap dimensi memiliki beberapa variabel. Dari setiap variabel, memiliki sejumlah indikator.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono.

Dimensi penyelenggara atau KPUD terdapat tiga variabel, yakni profesionalitas penyelenggara, profesionalitas bawaslu atau panwas, dan profesionalitas pengamanan.

Sedangkan imensi peserta terdapat lima variabel, yakni potensi calon, dukungan dari ASN, dukungan partai, politik uang atau sarana prasarana, dan politik identitas. Adapun dimensi partisipasi masyarakat terdapat dua variabel, yaitu partisipasi masyarakat dan pengaruh paslon.

Dan dimensi potensi gangguan kamtibmas ada empat variabel, yakni sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat. Terakhir, dimensi ambang gangguan, memiliki tiga variabel, yaitu potensi kriminalitas, administrasi kependudukan, dan gangguan kamtibmas.

Baca Juga:

COVID-19 Tak Terkendali, Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien
Indonesia
Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien

Kementerian Kesehatan sedang memeriksa 227 orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) terkait virus corona jenis baru (COVID-19).

Racik Semua Komposisi, AHY Beri Warna Pada Partai Demokrat
Indonesia
Racik Semua Komposisi, AHY Beri Warna Pada Partai Demokrat

Upaya perampingan itu tampaknya dilakukan juga untuk memudahkan pembagian tugas pokok dan Fungsi

DPR Anggap Memalukan karena Bandara Halim Bisa Kebanjiran
Indonesia
DPR Anggap Memalukan karena Bandara Halim Bisa Kebanjiran

Terendamnya runway Bandara Halim Perdana Kusuma disebabkan lemahnya emergency plan yang disiapkan.

Ketua DPRD Kesal Revitalisasi TIM Tak Dihentikan Sementara
Indonesia
Ketua DPRD Kesal Revitalisasi TIM Tak Dihentikan Sementara

Prasetyo berani mengenakan sanksi tersendiri bagi Pemda DKI maupun Jakpro

Jokowi Sindir Kepala BKPM yang Sering Catut Namanya
Indonesia
Jokowi Sindir Kepala BKPM yang Sering Catut Namanya

Sudah banyak investor yang datang ke kita tapi balik

Tujuh Provinsi Laporkan Tak Ada Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Tujuh Provinsi Laporkan Tak Ada Penambahan Kasus COVID-19

Yuranto mengatakan bahwa beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus-kasus baru.

Komjen Firli Ingin KPK Bekerja Bernafaskan HAM
Indonesia
Komjen Firli Ingin KPK Bekerja Bernafaskan HAM

Penegakkan hukum haruslah berkeadilan dan sejatinya sejalan dengan HAM

Bamsoet Ikhlas Enggak Jadi Ketum Golkar
Indonesia
Bamsoet Ikhlas Enggak Jadi Ketum Golkar

Bamsoet menyampaikan salam hormat kepada para pimpinan DPD Golkar

 Buntut OTT KPK, DPP PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum
Indonesia
Buntut OTT KPK, DPP PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum

"Koordinatornya adalah Pak I Wayan Sudirta," kata Yasonna di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (15/1) malam.

PSI Kritik PD Pasar Jaya yang Jual Masker 10 Kali Lipat
Indonesia
PSI Kritik PD Pasar Jaya yang Jual Masker 10 Kali Lipat

Sebelum merebaknya virus corona ini harga normal masker yang dijual PD Pasar Jaya hanya sekitar Rp30.000.