Amankan Pilkada 2024, 87 Ribu Lebih Aprat Disebar di Jabar, Jakarta dan Banten Selama 140 Hari

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 11 September 2024
Amankan Pilkada 2024, 87 Ribu Lebih Aprat Disebar di Jabar, Jakarta dan Banten Selama 140 Hari

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi. (Foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya siap mengamankan Pilkada 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menuturkan, ada 87.538 personel yang terdiri dari TNI/Polri hingga Satpol PP dikerahkan untuk proses pengamanan Pilkada 2024.

Terdapat tiga satgas dalam Operasi Mantap Praja Jaya 2024. Ketiganya yakni Satgaswil DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Tentunya situasi yang aman menjadi cita-cita kita bersama menjadi mimpi kita bersama," ujar Ade di Jakarta, Rabu (11/9).

Baca juga:

Bawaslu Rilis Pemetaan Provinsi Rawan Konflik Pilkada 2024

Personel yang terlibat Operasi Mantap Praja Jaya 2024 terhitung mulai 14 Agustus terus sampai 31 Desember atau 140 hari.

Terdapat tujuh satgas secara keseluruhan, yakni Preemtif, Preventif, Satgas Gakum, Satgas Penindakan, Satgas Kamseltibsalantas, Satgas Humas, dan Satgas Bantuan Operasi.

“Operasi khusus ini dilakukan demi mewujudkan situasi aman dan menjadikan pilkada yang suka cita,” ujarnya.

Baca juga:

Polri Buka Strateginya Cegah Konflik saat Pilkada 2024

Ade Ary pun mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga Kamtibmas, saling bahu-membahu, dan saling mendukung.

Pada saat pencoblosan, ujarnya, memang akan terjadi perbedaan pilihan, namun diharapkan tidak sampai merusak kerukunan.

"Berbeda pilihan itu pasti tetapi yang harus kita lakukan adalah menjaga Kamtibmas, menjaga keutuhan bangsa," tutup Ade Ary. (knu)

#Pilkada 2024 #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan