Amankan Mudik Lebaran 2025, Polri Diminta Tunjukkan Sosok yang Humanis

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 19 Maret 2025
Amankan Mudik Lebaran 2025, Polri Diminta Tunjukkan Sosok yang Humanis

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta. Foto: Dok/PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Arus mudik dan Hari Raya Lebaran 2025 sudah di depan mata. Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, meminta Polri untuk mengedepankan upaya preventif dalam pengamanan mudik dan Hari Raya Idulfitri 2025.

"Saya ingatkan saja tekankan pada soal-soal yang berkaitan dengan peningkatan upaya-upaya preventif dan preventif yang menjadi tugas-tugas Kepolisian," kata Wayan Sudirta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/3).

Ia pun meminta agar Polri fokus dalam pencegahan ketimbang penindakan.

"Program-program diarahkan lebih pada pencegahan satu lagi dan kedekatan dengan masyarakat," imbuhnya.

Baca juga:

Arus Mudik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir dan Pasarsenen Diprediksi Melonjak

Selain itu, ia juga meminta agar Kepolisian menunjukkan sosok yang humanis, agar masyarakat dapat lebih merasa nyaman dan tidak takut untuk berinteraksi dengan aparat kepolisian.

Jadi, hal itu akan mempermudah Polri dalam menjalankan tugas pengamanan dan menciptakan suasana yang kondusif.

"Tunjukkan penampilan polisi yang bener-bener humanis yang bisa ditangkap oleh masyarakat jadi penampilan yang humanis ini akan banyak menolong keadaan itu," jelas politikus PDIP ini.

Baca juga:

Polri Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat 2025, Dipusatkan Di Surabaya

Diketahui, Polri akan menyelenggarakan Operasi Ketupat 2025 yang akan dimulai pada 24 Maret hingga 8 April 2025.

Jumlah personel yang dikerahkan dalam operasi ini ada 164.278 personel gabungan yang terdiri dari personel Mabes Polri sendiri ada 1.165 orang. Kemudian, dari jajaran Polda sekitar 90 ribu lebih, kemudian instansi terkait ada 70 ribu orang lebih. (knu)

#Komisi III DPR #Polri #Lebaran 2025 #Mudik Lebaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan