Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik Sidang DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Keputusan akhir amendemen terbatas UUD 1945, untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), baka tergantung pada dinamika politik dan para pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan.

"Apakah akan dilakukan amendemen terbatas, ini tergantung dinamika politik dan 'stakeholder' di gedung parlemen ini yaitu Pimpinan partai politik, lalu para cendekiawan, akademisi, dan praktisi yang dapat mewujudkan itu semua," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-76 MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/8).

Baca Juga:

MPR Diminta Pertimbangkan Urgensi Melakukan Amandemen Terbatas UUD 1945

Ia meneaskan, sikap pimpinan partai politik akan tercermin dari para anggotanya di parlemen yaitu di DPR dan Badan Pekerja MPR RI. Dia mengatakan, saat dirinya baru menjadi Ketua MPR melalukan kunjungan ke pimpinan partai politik dan banyak masukan yang diterimanya.

"Banyak masukan yang kami terima, ada yang khawatir, setengah khawatir, dan ada yang mengatakan harus dilakukan amandemen terbatas. Karena itu masih situasional dan belum seragam," ujarnya.

Bamsoet mengatakan, banyak harapan yang menginginkan agar MPR menyikapi berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang yaitu arus besar yang mendorong agar MPR memiliki kembali kewenangan menetapkan PPHN.

Selama ini ini PPHN hanya diatur dalam sebuah UU dan rekomendasi MPR periode 2014-2019 meminta periode 2019-2024 mendorong agar PPHN memiliki payung hukum lebih kuat yaitu melalui Ketetapan MPR.

"Payung hukum PPHN melalui TAP MPR RI itu agar semua patuh dan tidak bisa 'diterpedo' oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," ucapnya.

Bamsoet menjelaskan, arus besar tersebut menginginkan agar bangsa Indonesia memiliki arah dan bintang pengarah dalam jangka panjang. Hal itu karena Indonesia akan memasuki tahun emas di 2024 karena memiliki berbagai keunggulan seperti bonus demografi dan jumlah usia produktif yang berlimpah sehingga dibutuhkan perencanaan yang visoner.

"Rakyat Indonesia akan menjadi 318 juta di tahun 2045 yang didominasi usia-usia produktif sebanyak 70 persen sehingga dibutuhkan perencanaan yang visoner, mampu membaca dan menjawab tantangan jaman yang terus berkembang. Arus besar tersebut menjadi perhatian MPR," ujarnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden)
Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai amendemen UUD 1945 adalah pekerjaan tidak mudah karena perubahan pasal-pasal di dalam konstitusi akan berimplikasi luas dalam sistem ketatanegaraan dan bukan untuk tujuan politik sesaat.

Karena itu, sebelum "pintu" amandemen dibuka, sebaiknya seluruh kekuatan politik, masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai elemen lainnya harus dapat merumuskan agenda dan batasan amendemen itu.

"Konstitusi adalah milik seluruh rakyat, dan perubahan terhadap konstitusi sebaiknya didasarkan atas aspirasi dan keinginan rakyat. Perubahan itu pun tidak boleh hanya demi tujuan politik sesaat," kata dia, di Jakarta, Rabu.

Ia menilai agar agenda amandemen tersebut fokus dan terarah, perlu dilakukan pemetaan terhadap pokok-pokok dan isu yang akan diubah dan harus ada kesepakatan semua fraksi dan kelompok DPD di MPR terhadap peta perubahan yang diajukan agar tidak ada kekhawatiran bahwa amendemen akan melebar kepada isu-isu lain di luar yang telah disepakati.

"Sekarang ini, amandemen UUD 1945 disebut sebagai amandemen terbatas, apa yang membatasinya? Itu tadi kesepakatan politik antar-fraksi dan kelompok DPD yang ada di MPR sehingga agar lebih akomodatif, semua elemen di luar MPR juga perlu didengar dan dilibatkan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menegaskan, MPR belum memutuskan apapun tentang amendemen UUD NRI 1945, termasuk rencana amendemen terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Rencana amandemen konstitusi itu masih dalam tahap pengkajian yang dalam dan belum ada keputusan apapun dari fraksi-fraksi MPR.

"MPR RI pun belum ada keputusan final terkait amendemen terbatas tersebut. Pengkajian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah PPHN yang dibutuhkan tersebut perlu untuk diperkuat melalui amandemen atau tidak perlu melakukan amendemen saat ini," katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
758.018 Guru PPPK Direkrut Pemerintah Tahun 2022
Indonesia
758.018 Guru PPPK Direkrut Pemerintah Tahun 2022

Perekrutan guru PPPK tahap ketiga tahun 2021 akan dilaksanakan bersama dengan perekrutan tahun 2022 sehingga total guru PPPK yang akan direkrut jadi 970.410 orang.

Keputusan Korps Marinir Dipimpin Jenderal Bintang Tiga di Tangan Jokowi
Indonesia
Keputusan Korps Marinir Dipimpin Jenderal Bintang Tiga di Tangan Jokowi

Saat ini, Korps Marinir TNI AL dikomandoi oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono

RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara
Indonesia
RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara

RJ Lino divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jakpro tak Permasalahkan DPRD DKI Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Jakpro tak Permasalahkan DPRD DKI Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

"Itu memang hak dewan saya tidak ikut-ikutan," ucap Dwi

Uji Laik Fungsi Segera Dilakukan di Jalan Tol Serpong-Cinere
Indonesia
Uji Laik Fungsi Segera Dilakukan di Jalan Tol Serpong-Cinere

Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere ini akan melengkapi Ruas Serpong-Pamulang yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan dioperasikan pada April 2021 lalu.

Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan
Indonesia
Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan di Indonesia dinilai menjadi momentum yang tepat untuk mengesahkan RUU TPKS.

Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali Diganti
Indonesia
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali Diganti

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem melakukan perubahan struktur kepengurusan fraksi di DPR.

Vaksinasi COVID-19 Untuk Lansia di Jabar Terkendala Akses
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Untuk Lansia di Jabar Terkendala Akses

Menurut Atalia, banyak kelompok lansia yang kesulitan untuk datang ke tempat-tempat sentra vaksinasi yang tersedia.

KPK Tahan Pegawai Ditjen Pajak
Indonesia
KPK Tahan Pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Alfred Simanjuntak

Bertemu PM Lee Hsien Loong, Jokowi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Dari Singapura
Indonesia
Bertemu PM Lee Hsien Loong, Jokowi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Dari Singapura

Sejak tahun 1946 sebagian FIR wilayah Barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura, yakni meliputi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.