Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Diyakini Bukan Upaya Mengendurkan Pemberantasan Korupsi Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) dinilai menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi agar lebih sistematis.

Pakar komunikasi Emrus Sihombing menjelaskan, pelaksanaan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai dengan mandat dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

Baca Juga

Ngotot Pecat 51 Pegawai, PBNU Sebut Bentuk Perintangan Penyidikan oleh Pimpinan KPK

"Artinya, menurut saya, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal formal perintah UU dan menjadikan pemberantasan korupsi di tanah air ke depan lebih sistematis (tertata) daripada sebelumnya," kata Emrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/5).

Menyinggung munculnya anggapan bahwa KPK dan sejumlah instansi pemerintah telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait adanya sejumlah pegawai yang tidak lulus TWK, Emrus mengaku tidak melihat itu.

Apalagi sampai adanya pandangan yang berbeda antara Presiden dengan lembaga-lembaga tersebut, termasuk dengan KPK.

"Justru berada pada satu orbit untuk maju bersama (memberantas korupsi)," ujar Emrus.

Diketahui, Presiden Jokowi juga telah meminta kepada lembaga dan kementerian, agar mereka yang tidak lolos TWK bisa dilakukan pembinaan. Terkait hal itu, jelas Emrus, pimpinan KPK bisa melakukan pembinaan tersebut.

"Bisa jadi, menurut saya, melalui pendidikan kedinasan sebagaimana disarankan Presiden," terang dia.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing (ANTARA/HO/Emrus Sihombing)
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing (ANTARA/HO/Emrus Sihombing)

Sementara, lanjut Emrus, bagi seluruh pegawai KPK, mandat UU tentang ASN tersebut haruslah dilaksanakan.

“Karena mereka adalah yang menjalankan UU tersebut, bukan yang membuat. Jadi, idealnya mereka harus melaksanakan aturan yang sudah disahkan legislatif tersebut,” ucap akademisi Universitas Pelita Harapan itu.

Jadi, tandas Emrus, Presiden, pimpinan KPK dan pegawai KPK berada pada orbit yang sama. Dengan demikian, KPK dapat memusatkan pikiran, tenaga dan waktunya bekerja untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Emrus Corner ini melanjutkan, terkait adanya sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan dinilai sudah tepat. Menurut dia. mereka yang tidak lagi tergabung di KPK bisa tetap berkarya di luar lembaga antirasuah tersebut.

“Nah, mereka kan bisa membentuk wadah baru. Perkumpulan mantan pegawai KPK misalnya. Mereka juga masih bisa berkarya termasuk mengawasi kerja-kerja KPK dari luar,” terang Emrus.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko juga menyebutkan tidak benar terjadi pengabaian atas arahan Presiden oleh sejumlah instansi pemerintah.

Untuk menjalankan arahan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN telah melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK dan menyampaikan arahan Presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya.

"KemenPAN-RB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," kata Moeldoko, Kamis (27/5). (Knu)

Baca Juga

75 Pegawai KPK Menolak Dipecat dan Pembinaan Setelah Dicap Merah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Sleman Akui Kecolongan dengan Penggerebekan Pabrik Obat Terlarang
Indonesia
Bupati Sleman Akui Kecolongan dengan Penggerebekan Pabrik Obat Terlarang

Bareskrim Polri menggerebek dua pabrik obat terlarang di Kabupaten Bantul dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu lalu.

Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP
Indonesia
Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP

Survei eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa wacana pencalonan Prabowo Subianto oleh PDIP tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan suara Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Surabaya Bakal Jadi Percontohan Nasional PTM 100 Persen
Indonesia
Surabaya Bakal Jadi Percontohan Nasional PTM 100 Persen

Kota Surabaya dipandang paling berhasil oleh pemerintah pusat dan Surabaya bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota atau kepala daerah lain di Indonesia terkait penerapan PTM ini.

Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19, Ahli Epidemiologi Kritik Kaidah Tes
Indonesia
Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19, Ahli Epidemiologi Kritik Kaidah Tes

Jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19 maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan.

Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper
Indonesia
Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper

Penyidik KPK membawa dua koper usai menggeledah rumah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus.

Pemerintah Diminta Selesaikan Skema Anggaran Perlindungan Anak Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Selesaikan Skema Anggaran Perlindungan Anak Terdampak COVID-19

Langkah tersebut karena aparat RT/RW dan para tokoh lintas agama adalah garda terdepan

DKI PPKM Level 1, Anies: Tidak Lepas dari Kerja Kolosal Kita
Indonesia
DKI PPKM Level 1, Anies: Tidak Lepas dari Kerja Kolosal Kita

Di level 1 ini, banyak ruang publik yang sudah bisa kembali diakses

Bareskrim Polri Pastikan Muhammad Kece tak Alami Gangguan Jiwa
Indonesia
Bareskrim Polri Pastikan Muhammad Kece tak Alami Gangguan Jiwa

Polri menyatakan tersangka Muhammad Kece normal ketika menjalani pemeriksaan. Sehingga, penyidik merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan.

MUI Serukan Warga Dunia Hentikan Tindakan Tentara Israel
Indonesia
MUI Serukan Warga Dunia Hentikan Tindakan Tentara Israel

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada dunia untuk mengutuk dan menghentikan tindakan tentara Israel terhadap warga Palestina.

Respons Jokowi Terhadap Kritik BEM UI Dinilai Sangat Normatif
Indonesia
Respons Jokowi Terhadap Kritik BEM UI Dinilai Sangat Normatif

"Semuanya normatif, yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin