Aliansi Masyarakat NTB Desak Komnas HAM Periksa Dugaan Pelanggaran HAM di PT AMMAN Mineral Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat KSB) menyambangi kantor Komnas HAM RI. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Masyarakat dan eks pekerja tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT), di Kabupaten Sumbawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat KSB) menyambangi kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Mereka menggelar aksi tebar spanduk dan poster sembari menyampaikan laporan pengaduan kepada komisioner Komnas HAM terkait beberapa tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT Amman Mineral.

Baca Juga:

Komisioner Baru Komnas HAM Langsung Dihadapkan Tugas Berat

"Kami meminta Komnas HAM untuk segera memanggil dan memeriksa Presiden Direktur PT Amman Mineral terkait sejumlah pengaduan pelanggaran HAM atas tenaga kerja dan pengabaian hak-hak rakyat, serta untuk segera menurunkan Tim Pemantauan HAM di lokasi tambang Batu Hijau. AMANAT juga meminta repson cepat Komnas HAM atas pengaduan tersebut," kata Ketua Amanat KSB, Erry Setiawan.

Erry menjelaskan, pihaknya diterima oleh Ketua Sub Komisi Pemantauan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, menurut Erry, Komisioner Komnas HAM sudah menerima laporan pengaduan warga dan mendukung perjuangan warga KSB memperjuangkan hak-hak asasinya atas ketenagakerjaan, hak hidup, hak atas informasi, hak atas lingkungan, dan pemberdayaan warga lokal di lingkar tambang PT Amman Mineral.

“Sesuai kewenangan dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI akan mengkaji dan menelaah secara serius dan komprehensif atas laporan pengaduan pelanggaran HAM yang ada, serta akan mengambil langkah-langkah untuk meminta klarifikasi pada pihak Bupati KSB dan Dirut PT Amman Mineral,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, pihak Komnas HAM juga akan terjun langsung untuk memantau fakta-fakta dugaan ketidakadilan PT Amman Mineral sebagaimana yang diadukan oleh AMANAT KSB.

Baca Juga:

Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Siang Ini

“Komnas HAM menyampaikan akan menurunkan Tim Pemantuan HAM untuk mengecek fakta-fakta lapangan di KSB, utamanya di wilayah lingkar tambang PT Amman Mineral,” tandas Erry.

Untuk diketahui, ada sejumlah aduan yang disampaikan Amanat KSB kepada Komnas HAM. Selain meminta dan mendesak Komnas HAM RI untuk segera memanggil dan memeriksa Presiden Direktur dan jajaran Direksi PT AMNT, mereka juga membawa bukti dan data terkait skandal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara paksa.

Kemudian jam kerja yang tak manusiawi, melakukan alert list dan black list sepihak, tidak diusutnya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian dan cacat, anggaran pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak jelas, serta kejahatan lingkungan lainnya.

Sebelum ke Komnas HAM, aduan juga telah disampaikan Amanat KSB ke Komisi VII DPR, Kementerian ESDM, hingga Sekretariat Presiden. Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis massal di depan Gedung DPR RI Jakarta. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Panggil PSTI, Dalami Penanganan Suporter di Tragedi Kanjuruhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyerangan Pos TNI, Jenderal Andika Langsung Bertolak ke Papua
Indonesia
Penyerangan Pos TNI, Jenderal Andika Langsung Bertolak ke Papua

Pos TNI diserang kelompok sipil bersenjata (KSB) di Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1).

Pimpinan MPR Harap KTT G20 Selesaikan Krisis Rusia-Ukraina hingga Lingkungan Hidup
Indonesia
Pimpinan MPR Harap KTT G20 Selesaikan Krisis Rusia-Ukraina hingga Lingkungan Hidup

“Diharapkan G20 bersama dapat menyelesaikan krisis perang Rusia-Ukraina,” ujarnya.

 Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK dalam Kasus Asabri Aneh
Indonesia
Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK dalam Kasus Asabri Aneh

Pakar Hukum Administrasi Negara Dian Puji Nugraha Simatupang menilai metode total lost untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Asabri aneh dan tidak tepat sebagaimana disoroti hakim Mulyono dalam dissenting opinionnya.

Alasan Tokocrypto PHK 20 Persen Karyawan
Indonesia
Alasan Tokocrypto PHK 20 Persen Karyawan

Platform perdagangan aset kripto itu memangkas jumlah karyawan sebesar 20 persen dari 227 karyawan atau sekitar 45 orang.

Menpora Nyatakan Kelanjutan Liga 1 di Tangan Kepolisian
Indonesia
Menpora Nyatakan Kelanjutan Liga 1 di Tangan Kepolisian

Kompetisi sepak bola di tanah air hingga kini masih diberhentikan imbas tragedi Kanjuruhan.

Pj DKI 1 Harap Bendungan Ciawi jadi Solusi Atasi Banjir Jakarta
Indonesia
Pj DKI 1 Harap Bendungan Ciawi jadi Solusi Atasi Banjir Jakarta

Menurut orang nomor satu di Jakarta ini, dengan hadirnya Bendungan Ciawi tersebut mudah-mudahan dapat menjadi solusi atasi banjir di sejumlah wilayah ibu kota.

Ramai Kasus Klitih, Gibran: Jangan Sampai Terjadi di Solo
Indonesia
Ramai Kasus Klitih, Gibran: Jangan Sampai Terjadi di Solo

"Saya sudah meminta pada Pak Kapolresta Surakarta memperketat keamanan di Kota Solo. Jangan sampai kasus itu terjadi di Solo," katanya

Penambahan Kasus COVID-19 Catatkan Angka Terendah Sejak 1 Februari
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Catatkan Angka Terendah Sejak 1 Februari

Pemerintah menghapus syarat tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

Gibran Minta Sopir BST yang Genit ke Penumpang Dipecat
Indonesia
Gibran Minta Sopir BST yang Genit ke Penumpang Dipecat

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka meminta sopir Batik Solo Trans (BST) yang mengirimkan pesan lewat WhatsApp bernada pelecehan kepada salah satu penumpangnya untuk dipecat.

Perayaan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Berlangsung Terbuka
Indonesia
Perayaan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Berlangsung Terbuka

Memasuki bulan Agustus, Indonesia bersiap menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 RI.