Aliansi BEM Soloraya Demo Tolak Kenaikan PPN 12%

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Desember 2024
Aliansi BEM Soloraya Demo Tolak Kenaikan PPN 12%

BEM mahasiswa Soloraya demo menolak kenaikan PPN 12 persen di Gladak, Solo, Sabtu (28/12). (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Soloraya dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Gladak, Solo, Sabtu (28/12).

Dalam aksi tersebut, mereka bergantian berorasi mengkritisi kebijakan pemerintah menaikan PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

Koordinator Pusat BEM Soloraya, Syaifullah mengatakan kenaikan PPN menjadi 12 persen sesuai Undang-undang (UU) No.7/2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi.

“Kami menolak kenaikan PPN 12 persen karena merugikan rakyat, sebagai bentuk premanisme kepada rakyat yang tergolong menengah bawah,” ujar Syaifullah, Sabtu (28/12).

Baca juga:

Aksi Demo Mahasiswa BEM SI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen di Jakarta

Dikatakannya, beban kenaikan pajak tidak diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu akan berdampak luar biasa pada warga.

“Kenaikan PPN bisa memperburuk kesenjangan ekonomi, melemahkan daya beli masyarakat, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat khususnya golongan ekonomi rendah,” kata dia.

Baca juga:

Ramai Penolakan PPN 12 Persen, Jokowi Justru Dukung Pemerintah

Dia mengatakan pemerintah berdalih PPN 12 persen diberlakukan hanya untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Namun kebijakan itu berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok, misalkan sabun dan sembako.

“Kebijakan yang diambil menunjukkan pemerintah berpihak kepada pengusaha besar,” kata dia

Dia menambahkan Aliansi BEM Soloraya dan masyarakat mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PPN, menjamin subsidi barang kebutuhan pokok, mengevaluasi UU No.7/2024, mengenakan pajak yang adil pada industri besar. (Ismail/Jawa Tengah)

#Demo Mahasiswa #Mahasiswa #PPN 12 Persen #Kenaikan PPN #Pajak Pertambahan Nilai (PPN) #Solo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KKN di Universitas Diganti dengan Latihan Militer 3 Bulan Agar Mahasiswa Patuh Pada Aparat
Beredar informasi yang menyebut Presiden Prabowo meminta Universitas mengganti program KKN dengan Wajib Militer. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
[HOAKS atau FAKTA]: KKN di Universitas Diganti dengan Latihan Militer 3 Bulan Agar Mahasiswa Patuh Pada Aparat
Indonesia
Rampung pada Hari Pahlawan, Rumah Brigjen Slamet Riyadi Kini Dibuka Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Rumah masa kecil Brigjen Slamet Riyadi di Solo rampung direvitalisasi pada Hari Pahlawan 2026. Pemkot Solo mendorongnya menjadi wisata edukasi sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Rampung pada Hari Pahlawan, Rumah Brigjen Slamet Riyadi Kini Dibuka Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Indonesia
Walkot Solo Cek Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Siapkan SE Larang Eceran dan Tindak Tegas
Ada dugaan pembelian Pertalite menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Walkot Solo Cek Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Siapkan SE Larang Eceran dan Tindak Tegas
Indonesia
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Sebanyak 316 personel disiapkan untuk mengamankan Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran pada 7–8 November 2026. Gibran dijadwalkan hadir.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Indonesia
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Akumulasi tunggakan beserta denda yang harus diselesaikan manajemen Persis mencapai Rp 3,21 miliar sejak 2024 sampai per 13 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Indonesia
9 Rute Transjakarta di Jakpus Dialihkan, Kamis (29/10)
Sebanyak empat rute mengalami perpendekan dan lima rute mengalami pengalihan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
9 Rute Transjakarta di Jakpus Dialihkan, Kamis (29/10)
Indonesia
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Pembalut masih kena PPN di Indonesia. Namun, sejumlah negara menggratiskan produk menstruasi.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Indonesia
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
DJP menegaskan pembalut masih dikenai PPN di Indonesia. Tarif resmi 12 persen, tetapi beban efektifnya setara 11 persen. Simak aturan dan wacana pembebasannya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
Indonesia
Empat Rute Transjakarta tak Beroperasi, Kamis (28/10) Sore, Imbas Demo
Rute tersebut yakni koridor 6B rute Ragunan-Balai Kota via Semanggi, koridor 6A rute Ragunan-Balai Kota via Kuningan, koridor 1P trayek Senen-Blok M dan koridor 1B rute St Palmerah-Tosari.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
 Empat Rute Transjakarta tak Beroperasi, Kamis (28/10) Sore, Imbas Demo
Bagikan