Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan masih akan terus menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh oleh DPR dan pemerintah.

Hal itu diungkapkan setelah gelombang protes tolak UU Cipta Kerja yang berpuncak pada Kamis (8/10) lalu belum mengubah sikap pemerintah.

"Kami Aliansi BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat, bahwasanya kita belum kalah!" ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (12/10).

Baca Juga

Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: DPR Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol

Aliansi BEM SI mengklaim tetap akan mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perppu.

Sebab, puncak demonstrasi pada Kamis lalu dianggap tak membuahkan hasil sebab Jokowi justru pilih melawat ke Kalimantan untuk menengok kawasan lumbung pangan, alih-alih menemui dan berdialog dengan demonstran.

Jokowi kemudian malah menyampaikan pernyataan satu arah melalui konferensi pers keesokan harinya, Jumat (9/10).

"Ekskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja," ujar Remy.

Di sisi lain, Aliansi BEM SI juga menepis tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa demonstrasi tolak UU Cipta Kerja berangkat dari hoaks dan disinformasi.

Menurut mereka, seandainya ada disinformasi, itu disebabkan pemerintah yang tak mau terbuka dalam membahas undang-undang itu. Bahkan, saat Senin (5/10) malam ketika UU Cipta Kerja disahkan dalam Sidang Paripurna, draf versi finalnya pun masih belum jelas.

"Dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga kesayangannya (DPR), mengesahkan UU 'siluman' karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik," kata Remy.

Baca Juga

Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral, Hand Sanitizer Bantuan Kemensos Ditempeli Stiker Bakal Cabup Klaten
Indonesia
Viral, Hand Sanitizer Bantuan Kemensos Ditempeli Stiker Bakal Cabup Klaten

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam akun Twitter ikut memberikan kritik dengan berkomentar telah memberikan teguran.

KPU Diminta Tegas Tentukan Pelaksanaan Pilkada Serentak
Indonesia
KPU Diminta Tegas Tentukan Pelaksanaan Pilkada Serentak

Protokol COVID-19 terkait pilkada juga belum ada

Pedagang Hewan Kurban di Luar Warga Jabodetabek Wajib Miliki SIKM
Indonesia
Pedagang Hewan Kurban di Luar Warga Jabodetabek Wajib Miliki SIKM

Selain itu, Darjamuni menyampaikan, pedagang hewan kurban yang berjualan di Jakarta harus mengajukan perijinan

Dua Jenderal Polisi Siap Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Dua Jenderal Polisi Siap Duduk di Kursi Pesakitan

Ketiga tersangka disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

APBD Kolaps, Pemkot Solo Tegaskan Hanya Sanggup Bayar Gaji ASN
Indonesia
APBD Kolaps, Pemkot Solo Tegaskan Hanya Sanggup Bayar Gaji ASN

"Ya kita semua pasti tahu, anggaran APBD difokuskan untuk penanganan COVID-19. Sejumlah pos anggaran dilakukan rasionalisasi," ujar Ahyani

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Tak Pakai Masker, Anak Buah Anies Kenakan Denda Rp25 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Tak Pakai Masker, Anak Buah Anies Kenakan Denda Rp25 Ribu

Proses tilang berdenda dan kwitansi akan menggunakan e-tilang aplikasi PIKOBAR dengan dana denda akan masuk ke Kas Daerah sesuai peraturan.

Keputusan Menaker Hentikan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Digugat
Indonesia
Keputusan Menaker Hentikan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Digugat

Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak terhadap perekonomian pekerja beserta keluarga

Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong
Indonesia
Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong

"Selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana kita, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila," ungkap ICJR

 Gubernur Jateng Tunjuk 7 Rumah Sakit Screening Gratis Corona, 2 Rumah Sakit di Solo
Indonesia
Gubernur Jateng Tunjuk 7 Rumah Sakit Screening Gratis Corona, 2 Rumah Sakit di Solo

"Kami tegaskan ini hanya bersifat screening. Andai terdapat hal yang perlu di tindaklanjuti kami kirim pasien ke RS yang diberikan wewenang untuk merawat (isolasi) diantaranya RSUD dr Moewardi," kata dia.

Status Bebas Bersyarat John Kei Penuhi Syarat untuk Dicabut
Indonesia
Status Bebas Bersyarat John Kei Penuhi Syarat untuk Dicabut

Dari posel anak buah John Kei, ditemukan bukti komunikasi berupa perintah untuk melakukan penganiayaan.