Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan masih akan terus menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh oleh DPR dan pemerintah.

Hal itu diungkapkan setelah gelombang protes tolak UU Cipta Kerja yang berpuncak pada Kamis (8/10) lalu belum mengubah sikap pemerintah.

"Kami Aliansi BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat, bahwasanya kita belum kalah!" ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (12/10).

Baca Juga

Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: DPR Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol

Aliansi BEM SI mengklaim tetap akan mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perppu.

Sebab, puncak demonstrasi pada Kamis lalu dianggap tak membuahkan hasil sebab Jokowi justru pilih melawat ke Kalimantan untuk menengok kawasan lumbung pangan, alih-alih menemui dan berdialog dengan demonstran.

Jokowi kemudian malah menyampaikan pernyataan satu arah melalui konferensi pers keesokan harinya, Jumat (9/10).

"Ekskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja," ujar Remy.

Di sisi lain, Aliansi BEM SI juga menepis tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa demonstrasi tolak UU Cipta Kerja berangkat dari hoaks dan disinformasi.

Menurut mereka, seandainya ada disinformasi, itu disebabkan pemerintah yang tak mau terbuka dalam membahas undang-undang itu. Bahkan, saat Senin (5/10) malam ketika UU Cipta Kerja disahkan dalam Sidang Paripurna, draf versi finalnya pun masih belum jelas.

"Dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga kesayangannya (DPR), mengesahkan UU 'siluman' karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik," kata Remy.

Baca Juga

Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag: Ada Segelintir Kasus Berupaya Cederai Kerukunan Umat Beragama
Indonesia
Menag: Ada Segelintir Kasus Berupaya Cederai Kerukunan Umat Beragama

Potensi terulangnya kasus serupa di masa mendatang masih terbuka

Anies dan Riza Batal Divaksin COVID-19, Ini Alasannya
Indonesia
Anies dan Riza Batal Divaksin COVID-19, Ini Alasannya

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria batal menjadi orang yang pertama di ibu kota divaksinasi COVID-19 Sinovac.

Hindari Wartawan, Firli Bahuri Pilih Masuk Lewat Pintu Belakang Gedung KPK
Indonesia
Hindari Wartawan, Firli Bahuri Pilih Masuk Lewat Pintu Belakang Gedung KPK

Firli tiba di Gedung KPK lama tersebut sekitar pukul 13.38 W.I.B menumpangi Toyota Kijang Innova warna hitam. Jenderal bintang tiga itu masuk ke gedung KPK lama melalui pintu belakang.

Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer
Indonesia
Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer

Cakada harus menjadi garda depan dalam mempromosikan akan kenormalan baru

Ahli Mikrobiologi UGM Jelaskan Empat Tahap Uji Klinis Vaksin
Indonesia
Ahli Mikrobiologi UGM Jelaskan Empat Tahap Uji Klinis Vaksin

Selama belum ada vaksin dan obat yang efektif, jalan satu-satunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa
Indonesia
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa

Anies Baswedan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pelanggaran protokol kesehatan.

AHY Sebut KLB Demokrat Dilakukan dengan Cara Buruk
Indonesia
AHY Sebut KLB Demokrat Dilakukan dengan Cara Buruk

AHY sendiri mengakui ada sejumlah Ketua DPC yang terlibat dalam KLB tersebut

Ini Tugas Khusus Sandiaga Uno dari Jokowi dan Ma'ruf Amin
Indonesia
Ini Tugas Khusus Sandiaga Uno dari Jokowi dan Ma'ruf Amin

Sandiaga Uno angkat bicara soal penunjukkan dirinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata
Indonesia
ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata

problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK sangatlah dilematis. Hal tersebut lantaran secara jelas aturan yang ada dalam Pasal 40 UU 19/2019 itu bertentangan dengan putusan MK tahun 2004 lalu.

Pemprov DKI Imbau Pengelola Kafe Berdayakan Musisi Lewat Manggung Online
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Pengelola Kafe Berdayakan Musisi Lewat Manggung Online

Pengelola restoran diharapkan bisa memperdayakan para musisi untuk manggung melalui cara virtual.