Frengky Aruan
MerahPutih.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi perhatian masyarakat tanah air usai upayanya mengajukan permohonan mengenai tuntutan etik KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa permohonannya dan seperti apa profilnya Alexander?
Alexander Marwata mengajukan ke MK uji materi Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur ketentuan larangan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak tersangka korupsi.
Permintaannya itu ditolak MK dengan alasan peraturan tersebut justru menjadi penjaga marwah lembaga Anti Rasuah tersebut.
MK menolak permohonan tersebut disampaikan dalam amar Putusan Nomor 158/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025, dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.
Upaya Alexander sendiri menjadi pertanyaan di benak masyarakat. Apa tujuannya Alexander mengajukan hal tersebut. Padahal ia sendiri merupakan praktisi di bidang tersebut.
Baca juga:
Gerindra Hormati Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Berdasarkan rilis berita MK, pengajuan uji materil, pemohon mengklaim bahwa rumusan norma yang diuji tidak jelas dan tidak berkepastian hukum. Sehingga perlu untuk ditinjau kembali.
"Dengan demikian sangat jelas para Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK maupun pegawai KPK lainnya terugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sesuai perintah undang-undang sebagai Pimpinan KPK yang bebas dari rasa cemas dan was-was jika suatu saat karena kepatuhan dan ketaatan menjalankan tugas tanggung jawab yang berinteraksi, berhubungan dengan masyarakat dapat saja dipidana," ujar kuasa hukum para Pemohon, Abdul Hakim dalam sidang pendahuluan pada Rabu (13/11/2024) di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (4/1/2025).
Selama menjabat sebagai pimpinan KPK aktif, Alexander sendiri pernah tercekal kasus etik karena menemui tersangka korupsi. Ia diduga melakukan pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.
Profil Alexander Mawarta
Sebelum menjadi pimpinan KPK, Alexander pernah aktif di bidang hukum sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi. Pengalamannnya itu menjadi kendaraan menjadi kandidat pimpinan KPK sebelum akhirnya ia terpilih.
Ia lahir di Klaten, pada 26 Februari 1967. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Plawikan 1 Klaten, lulus pada tahun 1980.
Baca juga:
Jubir KPK Beri Respons soal Pegawai Bocorkan Informasi ke Harun Masiku
SMP Pangudi Luhur Klaten lulusan 1983. Kemudian melanjutkan SMAN 1 Yogyakarta, dan pendidikan D-IV di STAN bidang Akuntansi, Jakarta. Pada 2011 ia mendulang gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia.
Perjalanan karier Alexander bersentuhan dengan hukum dimulai pada 1987-2011, di mana ia berkarier di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, 2010-2011 ia menjabat sebagai Divisi Hukum dan HAM di Kantor Wilayah HUM HAM DIY.
Hingga medio 2014, ia menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di direktorat Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM. (Tka)
