Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan atas terdakwa Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi, Rabu (25/5). Foto: ANTARA/M Riezko Bima Elko P

MerahPutih.com - Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dituntut hukuman pidana penjara 20 tahun terkait kasus dugaan tindak korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) tahun 2010-2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

“Menuntut terdakwa Alex Noerdin dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung didampingi Tim JPU Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (25/5)

Baca Juga

KPK Periksa Istri Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin

Selain itu, JPU mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti masing-masing senilai 3,2 juta dolar AS pada kasus PDPDE Sumsel, dan senilai Rp 4,8 miliar pada kasus dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

“Uang pengganti tersebut harus dibayarkan dengan ketentuan bila sebulan setelah kasus tersebut berkekuatan tetap (inkrah) belum dibayar, maka semua aset terdakwa disita, bila nilai aset itu masih kurang diganti dengan 10 tahun penjara,” kata JPU membacakan amar tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim Yoserizal itu.

Menurut JPU, hukuman tersebut diberikan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang diduga melanggar Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP subsider UU Nomor 31/1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1990 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, pada kasus pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE Sumsel.

Terdakwa Alex Noerdin yang hadir secara daring pada persidangan tersebut mengatakan, dirinya melalui penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya.

“Kepada hakim kami meminta waktu mempersiapkan pembelaan,” kata dia.

Baca Juga

Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Segera Diadili

Majelis hakim pun menutup persidangan tersebut dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis (2/6) pekan depan di Pengadilan Negeri Palembang, dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa.

Pada persidangan sebelumnya, tim JPU menyebutkan mereka menemukan terjadi penyimpangan yang diduga tidak wajar pada kasus dugaan korupsi PDPDE Sumsel, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang menurut perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI senilai 30.194.452,72 dolar AS.

Pada saat kasus tersebut terjadi, terdakwa Alex Noerdin selain menjabat sebagai Gubernur Sumsel juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDPDE Sumsel.

Kasus ini, sekaligus turut menjerat tiga terdakwa lainnya yakni Muddai Madang selaku mantan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (perusahaan investor swasta) dan mantan Direktur PT PDPDE Gas, Caca Ica Saleh S selaku mantan Direktur Utama PDPDE dan mantan Direktur Utama PT PDPDE Gas, kemudian terdakwa A Yaniarsyah Hasan selaku mantan Direktur PDPDE dan mantan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusantara. (*)

Baca Juga

KPK Periksa Alex Noerdin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Promo Murah, Tiga Warung Makan di Kota Solo Ditutup Satpol PP
Indonesia
Promo Murah, Tiga Warung Makan di Kota Solo Ditutup Satpol PP

Satpol PP Solo menutup paksa tiga warung makan yang kedapatan membuat kerumunan.

Upaya APJII Tingkatkan Kualitas DNS di Indonesia
Indonesia
Upaya APJII Tingkatkan Kualitas DNS di Indonesia

Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) terus berupaya meningkatkan kualitas internet di Indonesia. Selepas menggandeng Gubernur Bengkulu, kini APJII menjalin kerja sama dengan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) guna penguatan infrastruktur DNS.id.

Mabes Polri Usut Laporan Dugaan Ujaran Kebencian Mantan Komisioner Komnas HAM
Indonesia
Mabes Polri Usut Laporan Dugaan Ujaran Kebencian Mantan Komisioner Komnas HAM

Mabes Polri tengah memproses laporan Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa.

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen

Penundaan Pemilu 2024 berpotensi menciptakan ketakpastian dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui
Indonesia
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui

Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Lebih dari 4,2 Juta Warga Indonesia Sudah Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Lebih dari 4,2 Juta Warga Indonesia Sudah Terinfeksi COVID-19

Kasus baru COVID-19 pada Jumat, 5 November 2021, bertambah sebanyak 518 orang.

Pelanggar Prokes di Yogyakarta Bakal Dihukum Jadi Relawan COVID-19
Indonesia
Pelanggar Prokes di Yogyakarta Bakal Dihukum Jadi Relawan COVID-19

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menghukum pelanggar protokol kesehatan dengan kerja sosial.

Sambil Bawa Sepeda, Anies: Nanti Ya UMP Lagi Proses
Indonesia
Sambil Bawa Sepeda, Anies: Nanti Ya UMP Lagi Proses

Pemprov DKI Jakarta masih merampungkan penetapan angka upah minimum provinsi (Pemprov) DKI tahun 2022.

Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku di Tengah Ledakan Kasus Omicron
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku di Tengah Ledakan Kasus Omicron

Dengan demikian, penindakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar kawasan ganjil-genap tetap berjalan seperti biasa.

Pengemudi Ojol dan Emak-emak Dukung Erick Thohir Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Pengemudi Ojol dan Emak-emak Dukung Erick Thohir Maju di Pilpres 2024

Kali ini, dukungan berasal dari ojek online dan ibu-ibu rumah tangga (emak-emak) yang tergabung dalam Front Moeda Indonesia.