Albertina Ho Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. (ANTARA/Humas KPK)

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho dilaporkan ke lembaganya sendiri lantaran diduga telah melanggar etik.

Laporan itu dilayangkan oleh seorang pegawai KPK berinisial DW yang telah dijatuhi sanksi etik oleh Dewas KPK akibat terbukti berselingkuh dengan pegawai KPK lain berinisial SK.

Baca Juga:

KPK Ungkap 15.649 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN

"Terkait pengaduan terhadap Bu AH (Albertina Ho), memang benar ada pengaduan," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (6/4).

Haris mengatakan, laporan tersebut kini tengah didalami oleh Dewas KPK. Proses penelaahan dilakukan untuk menelusuri indikasi pelanggaran etik dalam aduan yang dilayangkan.

"Jika ada indikasi pelanggaran etik, tentu saja diproses hingga sidang etik. Namun jika indikasinya lemah dan tidak ada bukti yang cukup maka prosesnya dihentikan," ujarnya.

Berdasarkan penggalan surat laporan terhadap Albertina Ho ke Dewas KPK yang beredar di kalangan wartawan, aduan tersebut memuat empat poin. Pertama, dugaan perseturuan antara Albertina Ho dengan pegawai rumah sakit tempatnya dirawat.

Perseturuan tersebut bermula dari komplain Albertina Ho yang diduga merasa tidak dilayani dengan baik saat menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit. Akibatnya, Albertina Ho diduga menerima perlakuan khusus dari pihak manajemen rumah sakit usai mengetahui yang bersangkutan merupakan anggota Dewan Pengawas KPK.

Kedua, Albertina juga dilaporkan karena diduga memanfaatkan jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Ia disebut telah meminta bantuan Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar untuk mencarikan kerja bagi mantan stafnya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh Lili.

Kemudian, Albertina turut dilaporkan terkait dugaan malaadministrasi dalam proses klarifikasi dan sidang etik sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

Terakhir, Albertina Ho diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Albertina disebut kerap menggunakan mobil dinas untuk berwisata pada akhir pekan.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Sebelumnya, dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial SK dan DW disanksi etik oleh Dewan Pengawas KPK. Sanksi tersebut dijatuhkan lantaran keduanya terbukti berselingkuh.

Pengusutan terkait pelanggaran etik tersebut bermula dari adanya aduan dari seorang saksi, yang merupakan suami sah SK.

Suami sah SK melaporkan SK dan DW atas pelanggaran perselingkuhan atau perzinahan, yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan KPK.

Dalam putusan, Dewas menyatakan SK dan DW secara bersama-sama bersalah melakukan perbuatan perselingkuhan atau perzinaan, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan komisi, yang bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Dewas menghukum keduanya dengan sanksi sedang, berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung.

Terakhir, Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memeriksa lebih lanjut SK dan DW guna penjatuhan hukuman disiplin. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tegaskan Zero Tolerance Terhadap 2 Pegawai yang Selingkuh

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditangkap dan Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Lawan KPK di PN Jakarta Selatan
Indonesia
Ditangkap dan Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Lawan KPK di PN Jakarta Selatan

Ali meyakini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Andi Putra.

[HOAKS atau FAKTA]: Kantor Anies Digeledah KPK Terkait Kasus Korupsi Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kantor Anies Digeledah KPK Terkait Kasus Korupsi Formula E

Beredar informasi berupa video di YouTube bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Anies Baswedan.

Vaksin Booster Dinilai Beri Perlindungan Jemaah Haji di Tanah Suci
Indonesia
Vaksin Booster Dinilai Beri Perlindungan Jemaah Haji di Tanah Suci

Vaksin booster dinilai cukup memberikan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Ribuan Lampion bakal Hiasi Kota Solo Selama Ramadan
Indonesia
Ribuan Lampion bakal Hiasi Kota Solo Selama Ramadan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, bakal memasang ribuan lampion serta menggelar event selama Ramadan. Lokasi pemasangan lampion dilakukan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

Lepas dari Sanksi WADA, NOC Indonesia Gerak Cepat Wujudkan ANOC World Beach Games 2023
Indonesia
Lepas dari Sanksi WADA, NOC Indonesia Gerak Cepat Wujudkan ANOC World Beach Games 2023

Director ANOC Haider Farman meninjau kawasan Pantai Pulisan, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (06/02) dan terkesan dengan hamparan pasir putih dan birunya air laut.

Hotel Grand Cempaka Jadi Tempat Karantina Atlet DKI Sepulang dari PON
Indonesia
Hotel Grand Cempaka Jadi Tempat Karantina Atlet DKI Sepulang dari PON

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagai tempat karantina kontingen Atlet DKI sepulang PON.

Pemprov DKI Tanggapi Laporan LBH Jakarta soal Perlindungan Warga Pesisir
Indonesia
Pemprov DKI Tanggapi Laporan LBH Jakarta soal Perlindungan Warga Pesisir

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, pencabutan itu untuk menanggapi laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengenai warga pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wapres Datangi Palu Pantau Progres Pemulihan Pascabencana Tsunami
Indonesia
Wapres Datangi Palu Pantau Progres Pemulihan Pascabencana Tsunami

Di hari kedua, Jumat (7/1), Wapres diagendakan memimpin rapat sosialisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulteng.

Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan
Indonesia
Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan

Buruh menuntut dicabutnya upah minimum provinsi (UMP) 2022 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Warga Bandung Sepakat Pemberlakuan Ganjil Genap
Indonesia
Warga Bandung Sepakat Pemberlakuan Ganjil Genap

"Artinya diberlakukannya ganjil genap ini terjadi penurunan sekitar 50 persen. Lalu lintas menjadi lancar dan volumenya berkurang, kecepatan meningkat. Artinya efektif dan berhasil," ucap Ricky.