Alasan Warga Jakarta Tak Perlu Khawatir meski Nama Jalan Berganti Warga menunjukkan KTP elektronik di Jakarta, Rabu (29/6/2022). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Perubahan nama jalan di sejumlah lokasi daerah Jakarta kini ramai diperbincangkan. Pasalnya, warga yang tinggal di sana khawatir harus mengganti data kependudukan dari alamat lama ke baru.

Wali Kota Jakarta Pusat Danny Sukma mengatakan, warga tidak usah khawatir dan takut adanya perubahan nama jalan.

Menurut Danny, saat ini layanan publik itu basisnya sudah elektronik dan digital.

Baca Juga:

Terdampak Pergantian Nama Jalan di DKI, Tak Perlu Memburu-buru Ganti Paspor

“Ketika dilakukan secara digital dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi single indentity number yang akan dimanfaatkan untuk layanan publik lainnya, otomatis layanan publik yang satu dengan yang lainnya akan terintegrasi, “ jelas Danny dalam keterangannya, Rabu (29/6).

Danny menerangkan, semua layanan publik seperti NPWP berbasis NIK. Lalu perbankan, pengurusan kendaraan, dan wajib pajak juga menggunakan NIK.

Ketika NIK diintegrasikan otomatis, secara sistem akan terkoreksi sesuai dengan data kependudukannya.

“Jadi dengan perubahan ini secara otomatis dia akan diterbitkan sesuai dengan waktu ditetapkan dalam penerbitan dokumen pelayanan publik, itu sebenarnya mekanisme kerja, “ ucap Danny.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sindir Anies soal Usulan Ali Sadikin Jadi Nama Jalan

Pihaknya akan mengundang rapat bersama dengan unsur BPN, Imigrasi, Samsat, Badan Pendapatan Daerah terkait pajak retribusi daerah untuk sosialisasi kepada warga.

"Nanti kita undang di situlah ada keterbukaan," sebut Danny.

Ia pun memastikan, perubahan nama jalan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap tokoh-tokoh di Jakarta.

"Khususnya yang telah membawa membawa nama di tingkat nasional makanya diapresiasi nama jalan," tutup Danny.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim pergantian 22 nama jalan tidak merepotkan warga dalam pengurusan dokumen baru.

Dia mengatakan, Dukcapil DKI akan menjemput bola ke warga yang terdampak perubahan nama jalan.

"Pesan utama, ini tidak akan merepotkan bagi warga, semua akan dilakukan Dukcapil terkait kependudukan. Nanti ada pengurusan, datang baru berganti," kata Anies. (Knu)

Baca Juga:

Warga di 22 Wilayah Berubah Nama Jalan Tak Wajib Ganti STNK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggaran 3 Provinsi Baru di Papua Gunakan APBN
Indonesia
Anggaran 3 Provinsi Baru di Papua Gunakan APBN

Setelah RUU tiga DOB Papua disetujui DPR menjadi undang-undang, maka Pemerintah akan menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru

Isolasi Mandiri Pasien Omicron Minimal 10 Hari dan Tinggal Terpisah
Indonesia
Isolasi Mandiri Pasien Omicron Minimal 10 Hari dan Tinggal Terpisah

Pasien Omicron tanpa gejala dan gejala ringan boleh menjalani isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah.

Perkom Baru KPK Pupuskan Harapan Novel Baswedan Cs Bisa Kembali
Indonesia
Perkom Baru KPK Pupuskan Harapan Novel Baswedan Cs Bisa Kembali

Perkom baru menjelaskan terkait pengadaan pegawai, pengangkatan, hingga promosi dan mutasi di KPK.

Libatkan UMKM di Formula E, Anies: Gerakan Roda Perekonomian
Indonesia
Libatkan UMKM di Formula E, Anies: Gerakan Roda Perekonomian

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, bahwa ajang Formula E sejatinya adalah hajatan seluruh warga Ibu Kota, di mana peran UMKM sangat vital.

Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan
Indonesia
Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

Penempatan Tenaga Kesehatan Profesional dalam rangka pengendalian COVID-19 adalah Dinas Kesehatan dan jejaringnya di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Irjen Napoleon Bonaparte Diduga Tengah Cari Perhatian Publik
Indonesia
Irjen Napoleon Bonaparte Diduga Tengah Cari Perhatian Publik

Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte ditengarai tengah berusaha mendapatkan simpati publik.

 Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi
Indonesia
Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi

PKB mengajak parpol lainnya untuk bersama-sama menyuarakan adanya revisi terbatas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya terkait besaran PT.

Kementerian PUPR Rampungkan 900 Homestay di 5 KSPN Nonsuper Prioritas
Indonesia
Kementerian PUPR Rampungkan 900 Homestay di 5 KSPN Nonsuper Prioritas

Pada tahun 2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan program peningkatan kualitas rumah swadaya di KSPN Morotai, Tanjung Kelayang, Raja Ampat, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru.

Jokowi dan Presiden Islamic Development Bank Bahas Sejumlah Isu Strategis
Indonesia
Jokowi dan Presiden Islamic Development Bank Bahas Sejumlah Isu Strategis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser, bersama delegasi. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/3).

PDIP Terima Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah
Indonesia
PDIP Terima Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyerahkan dana partai politik dari pemerintah kepada PDI Perjuangan (PDIP) sebesar Rp 27 miliar.