Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dinilai penting dan relevan oleh Partai Golkar, untuk memperkuat kualitas demokrasi. Walaupun saat ini, beberapa partai ogah untuk melakukan revisi.

"Saya menyerap aspirasi sebanyak-banyak dari masyarakat dalam rangka menyempurnakan sistem demokrasi dan politik di Indonesia," ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di Jakarta, Selasa (9/2).

UU nomor 7 tahun 2017 telah menyebabkan kondisi kompleksitas penyelenggaraan pemilu lima kotak yaitu Pemilihan Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca Juga:

Revisi UU Pemilu Membuat DPR Terbelah

Lalu, pengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah atau "invalid votes" dan surat suara terbuang atau "wasted votes"; ketiga Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan bernomor 55/PUU-XVII/2019 menyebutkan enam varian model Pemilu serentak untuk digagas oleh pengubah UU sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keenam varian tersebut yaitu Pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.

Keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

Kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak provinsi untuk memilih DPRD provinsi dan gubernur, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.

Keenam, pilihan-pilihan keserentakan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Azis menjelaskan, alasan keempat urgensi revisi UU Pemilu yaitu desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"Kelima, kebutuhan penyelarasan pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain," ujarnya.

Simulasi TPS. (Foto: MP/Teresa Ika)
Simulasi TPS. (Foto: MP/Teresa Ika)

Alasan keenam, penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran atau "many room to justice" sehingga sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, adanya kecenderungan sejumlah partai politik ingin menunda merevisi terhadap RUU Pemilu karena Pilkada dan Pemilu diselenggarakan bersamaan di tahun 2024.

Ia memastikan, revisi terhadap UU Pemilu bukan bertujuan untuk menggugurkan amanat UU Pilkada tahun 2016 yang melahirkan ketentuan terjadinya penyelenggaraan pemilu secara serentak di tahun 2024 bersamaan dengan Pilkada dan pilpres.

"Revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah kekhawatiran bila Pilkada dan Pemilu diselenggarakan serentak, seperti kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara, kesiapan pemilih, serta keadilan dan kepastian hukum. Itu semua terkait dengan kualitas pemilu dan legitimasi," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Fraksi NasDem Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langgar Aturan PPKM, 2 Rumah Makan di Solo Ditutup Paksa
Indonesia
Langgar Aturan PPKM, 2 Rumah Makan di Solo Ditutup Paksa

"Hasil patroli tim gabungan TNI-Polri menemukan ada warung makan melanggar protokol kesehatan. Kami datangi langsung diberikan SP1 (surat peringatan pertama)," ujar Arif

BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial
Indonesia
BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial

Dia menjelaskan, sasaran kelompok ini generasi milenial yang tidak memiliki tanggungan. Serta lebih mudah diiming-iming untuk mati masuk surga.

Kapolri, Panglima TNI dan Menkes Tinjau Vaksinasi Mahasiswa di Markas PMKRI
Indonesia
Kapolri, Panglima TNI dan Menkes Tinjau Vaksinasi Mahasiswa di Markas PMKRI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendatangi vaksinasi yang diadakan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Menteng, Jakarta Pusat.

[Hoaks atau Fakta]: Kampanye Vaksinasi, Bill Gates Tidak Berikan Vaksin Pada Anaknya
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kampanye Vaksinasi, Bill Gates Tidak Berikan Vaksin Pada Anaknya

"Bill Gates menolak memberikan vaksin kepada anak-anaknya" berasal dari sebuah artikel berjudul "Bill Gates former doctor say billionaire refused to vaccinate his children" yang dimuat di situs situs Your News Wire (Yournewswire.com)

Temui Napi Korupsi, Tiga Staf Rutan KPK Disanksi Dewas
Indonesia
Temui Napi Korupsi, Tiga Staf Rutan KPK Disanksi Dewas

Tiga staf Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku.

Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan
Indonesia
Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan

"Semua kita koordinasikan bersama dan kebijakan yang diambil merupakan keputusan terbaik,” ungkap Riza.

Dibiayai APBD, Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi
Indonesia
Dibiayai APBD, Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi

Prasetio menuduh ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI.

Ribuan Kendaraan Diputar Balik Polresta Bogor Saat Hari Libur
Indonesia
Ribuan Kendaraan Diputar Balik Polresta Bogor Saat Hari Libur

Kendaraan roda empat yang banyak diputarbalikkan arah adalah kendaraan dengan pelat nomor B, yakni dari Jakarta dan sekitarnya.

Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19

Dengan terus mengembangkan inovasi dan teknologi, BPPT dapat menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional.

DPRD Minta Satpol PP Hentikan Pembangunan Gudang Perkapalan Muara Angke
Indonesia
DPRD Minta Satpol PP Hentikan Pembangunan Gudang Perkapalan Muara Angke

DPRD DKI Jakarta meminta satpol PP untuk menghentikan pembangunan pergudangan peralatan kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan.