Alasan Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian Ilustrasi Polisi (Foto: Antara/Nyoman Budhiana)

MerahPutih.com - Kontroversi muncul setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo melempar wacana soal pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Pasalnya, lembaga itu diwacanakan akan menaungi Polri.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kepolisian harus tetap berada di bawah Presiden. Karena, posisi intitusi tersebut sangat strategis.

Baca Juga

Pegawai Lembaga Eijkman Akan Diintegrasikan ke BRIN

"Polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/1).

Sahroni menilai, bangsa Indonesia harus memastikan bahwa Polri menjadi lembaga profesional dan independen.

Baca Juga

Kritik Penunjukan Megawati, DPR Minta BRIN Tak Dibawa ke Ranah Politik

Karena, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi. Karena jabatan menteri adalah posisi politik.

"Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi politisi," ujarnya.

Baca Juga

Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

Dia tidak menginginkan Polri menjadi alat politik sehingga posisi lembaga tersebut saat ini sudah tepat yaitu berada di bawah Presiden. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Akan Terus-Menerus Tingkatkan Patroli ke Sejumlah Kafe dan Tempat Hiburan
Indonesia
Polisi Akan Terus-Menerus Tingkatkan Patroli ke Sejumlah Kafe dan Tempat Hiburan

Dari kelima kafe yang disidak, tiga diantaranya melanggar jam operasional PPKM Level 2

PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024

“Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya. Jangan memberi peluang tafsir lain,” katanya.

Angka COVID-19 di Indonesia Selangkah Lagi 2 Juta
Indonesia
Angka COVID-19 di Indonesia Selangkah Lagi 2 Juta

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 13.737 pada Minggu (20/6).

BTN Dapat Lagi Rp10 Triliun Untuk Penyaluran PEN Perumahan
Indonesia
BTN Dapat Lagi Rp10 Triliun Untuk Penyaluran PEN Perumahan

Dengan memfokuskan pada sektor perumahan, diyakini dapat mendongkrak perekonomian nasional. Pasalnya, sektor perumahan dapat memberikan daya ungkit bagi 174 industri terkait.

Nyaris 40 Ribu Warga Jakarta Masih Jalani Perawatan karena COVID-19
Indonesia
Nyaris 40 Ribu Warga Jakarta Masih Jalani Perawatan karena COVID-19

Jumlah warga Jakarta yang masih berjuang melawan COVID-19 rupanya terbilang tinggi.

Anggota DPRD DKI Ini Tidak Ingin PTM Dilaksanakan di Ibu Kota
Indonesia
Anggota DPRD DKI Ini Tidak Ingin PTM Dilaksanakan di Ibu Kota

Pemprov DKI menyelenggarakan uji coba PTM tahap 2 sejak Rabu (9/6) lalu

Indonesia Terima Bantuan Penanganan COVID-19 dari Turki Senilai Rp 100 Miliar
Indonesia
Indonesia Terima Bantuan Penanganan COVID-19 dari Turki Senilai Rp 100 Miliar

Bantuan tersebut terdiri dari 50 set ventilator dan 600.000 box obat-obatan senilai lebih dari Rp 100 miliar.

Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara akan menyisakan sejumlah aset pemerintah pusat yang tidak tahu nasibnya nanti. Contohnya, jalan protokol Sudirman - Thamrin dan pengelolaan 13 sungai yang mengalir di Jakarta.

Kasatpol PP Bunuh Pegawai Dishub, Polrestabes Makassar: Sudah Terencana
Indonesia
Kasatpol PP Bunuh Pegawai Dishub, Polrestabes Makassar: Sudah Terencana

Kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan Najamuddin Sewang (NS), pegawai Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Najamuddin tewas di tangan temannya sendiri, M Iqbal Asnan yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Makassar.

Keberatan Seleksi Administrasi PNS, Begini Cara Protes Lewat Masa Sanggah
Indonesia
Keberatan Seleksi Administrasi PNS, Begini Cara Protes Lewat Masa Sanggah

Hasil seleksi PNS tahun ini diumumkan melalui akun masing-masing pelamar di SSCASN. Pelamar tinggal mengakses situs https://sscasn.bkn.go.id.