Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs Tingkatkan Kinerja Bareskrim, Kapolri Bicara Rekam Jejak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau persiapan pembukaan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Selasa (28/9). (Foto: MP/Humas Polri)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasan merekrut 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

Sigit menyebut, Novel Baswedan cs memiliki rekam jejak yang baik dan bisa meningkatkan kerja Dirtipidkor Bareskrim.

"Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan," kata Listyo di Papua, Selasa (28/9).

Baca Juga:

Istana Benarkan Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

Sigit menyebut, 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Terutama dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang lain," jelas Sigit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau persiapan pembukaan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Selasa (28/9). (Foto: MP/Humas Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau persiapan pembukaan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Selasa (28/9). (Foto: MP/Humas Polri)

Ia menuturkan, surat permohonan sudah dikirim dan direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg.

Istana, lanjut Sigit, menyatakan kesetujuan akan rencana tersebut.

"Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri," ucapnya.

Baca Juga:

Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," katanya. (Knu)

Baca Juga:

KPK Dinilai Makin Garang dan Kuat Tanpa Novel Baswedan Cs

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kawal Pembayaran THR, Anak Buah Anies Bangun Posko Pengaduan
Indonesia
Kawal Pembayaran THR, Anak Buah Anies Bangun Posko Pengaduan

Disnakertran DKI Jakarta akan membuat posko-posko pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

4 Warga Korban Serangan Teroris Poso Dipastikan Dapat Santunan Negara
Indonesia
4 Warga Korban Serangan Teroris Poso Dipastikan Dapat Santunan Negara

LPSK, BNPT, maupun Polda Sulawesi Tengah akan berbagi peran dalam penanganan tindak pidana terorisme di Poso.

Cegah Peredaran Narkoba, Polres Jakbar Dirikan Posko di Kampung Ambon
Indonesia
Cegah Peredaran Narkoba, Polres Jakbar Dirikan Posko di Kampung Ambon

Polda Metro Jaya telah mendirikan posko pengamanan di Kampung Ambon, Komplek Permata, Cengkareng, Jakarta Barat.

Menko Polhukam Era SBY Prihatin dengan Kudeta Demokrat
Indonesia
Menko Polhukam Era SBY Prihatin dengan Kudeta Demokrat

Mengorbankan Integritas, karakter, dan etika sebagai petugas dan juga gentlement

Gubernur Jabar: Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Maret 2022
Indonesia
Gubernur Jabar: Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Maret 2022

Semua warga Jawa Barat (Jabar) diingatkan untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang lebih tinggi dan tidak biasa hingga Maret 2022. Dalam rentang waktu tersebut diperkirakan banjir dan longsor akan sering terjadi.

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir

"Tidak hanya Jakarta, Bogor, bahkan Depok, Tangerang, dan sampai Cianjur itu kita kerja sama," kata Riza

Pangdam Jaya Geram Masih Ada Karyawan Non-esensial Dipaksa Bos Masuk kerja
Indonesia
Pangdam Jaya Geram Masih Ada Karyawan Non-esensial Dipaksa Bos Masuk kerja

Pangdam melihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang melintas karena urusan pekerjaan.

Masuk Tahun Ketiga, Sompo Latih Puluhan Mahasiswa Sadar Lingkungan
Indonesia
Masuk Tahun Ketiga, Sompo Latih Puluhan Mahasiswa Sadar Lingkungan

Program magang yang dilakukan Sompo Environment Foundation diluncurkan pada 2020 di Jepang, telah menghasilkan lulusan 1.100 mahasiswa.

MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta
Indonesia
MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta

“Sepanjangan ini masih wacana, tidak masalah. Kita negara hukum, jika jabatan presiden itu diubah oleh MPR menjadi tiga periode itu, kehendak rakyat,” kata Advokat Peradi ini.

Pemprov DKI Hormati KPK Selidiki Dugaan Korupsi Ajang Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Hormati KPK Selidiki Dugaan Korupsi Ajang Formula E

Pemprov DKI Jakarta menyakini tidak ada praktik korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan ajang Formula E.